Pakde Karwo: Disparitas di Jatim Terus Berkurang

Surabaya, KabarGress.com – Kesenjangan (disparitas) di Jatim terus berkurang. Disparitas diangkakan dalam konsep pembangunan sosial berupa Gini Ratio. Berdasarkan data, Gini Ratio Jatim mencapai 0,37 lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,41. Angka ini relatif stabil dalam jangka waktu 4-5 tahun ini.

“Ini karena intervensi pemerintah, peran birokrasi mengambil keputusan gunakan hati dengan turun ke masyarakat agar disparitas tidak semakin melebar,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan pengarahan dihadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengawali tahun 2016 di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (4/1) pagi.

Dalam hal ini, birokrasi Pemprov Jatim memaksimalkan perannya dalam mengurangi kesenjangan (disparitas) di Jatim. Kesenjangan dan ketidakadilan sosial merupakan beban atau masalah yang ada pada pasar bebas atau masa liberal yang harus diatasi.

Ia menjelaskan, Dikatakan, pembangunan Pemprov Jatim dimotori birokrasi untuk memperpendek jurang kesenjangan (disparitas). Birokrasi melayani masyarakat baik di bidang ekonomi, agama, sosial, politik. Di dalam pembangunan yang serba liberal, pemerintah melalui birokrasi harus mampu mengintervensi agar masyarakat yang kecil tidak semakin mengecil. Tidak hanya kepada industri besar yang diberikan fasilitas, tetapi masyarakat kecil juga diberikan fasilitas.

“Atas peran birokrasi pemprov tersebut, Jatim mendapatkan satu apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pengurangan disparitas. Ini suatu prestasi penting karena menyangkut keadilan sosial. Kesenjangan di Jatim dinilai paling rendah dibanding provinsi lain di Jawa,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menyampaikan, berbagai langkah telah dilakukan Pemprov Jatim untuk mengurangi disparitas. Salah satunya dengan membuat skema pembiayaan bagi masyarakat kecil dengan suku bunga murah pada tahun 2016. Skema pembiayaan yang grand lewat SKPD dikurangi dan disisihkan menjadi loan agreement dengan Bank Jatim. Harapannya skema pembiayaan ini dapat mengurangi disparitas.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim melakukan pendampingan pembiayaan melalui skema sistem perbankan dengan linkage program antara Pemprov Jatim, Bank Jatim dan Bank UMKM serta BPR di masing-masing kabupaten/kota. “Sasaran UMKM sektor primer dengan bunga murah, cara mudah dan layanan cepat. PT. Bank Jatim dan BPR memastikan obyek pembiayaan dan target / nasabah / debitur tercatat by name by address. Setelah diberi pembiayaan murah, produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif,” jelas Pakde Karwo.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo mengapresiasi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim yang terus bekerja dan meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi di Jatim telah menjadikan provinsi ini sebagai motor penggerak (engine) ekonomi di Indonesia. Pelayanan publik telah dilakukan secara disiplin, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014, jelas dikatakan bahwa syarat mencapai kesejahteraan nasional dengan pelayanan publik. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini ditambahkan cara pelayanan publik dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi.

“Jadi mereka (masyarakat) yang dilayani, diajak membicarakan pelayanan yang baik seperti apa. Dalam pelayanan publik hal ini dikatakan sebagai citizen charter (perjanjian dengan citizen atau masyarat,” imbuhnya.

Pakde Karwo menyampaikan, tahun 2015, semua telah berjalan dengan lancar. Meskipun ada tinggalan yang harus diselesaikan pada tahun 2016. Pembangunan yang dilakukan berjalan secara inklusif, pertumbuhan ekonomi di atas nasional, disparitas terendah di Pulau Jawa. Ini tidak terlepas dari peran birokrasi Pemprov Jatim, adanya harmoni politik, kebudayaan dan sosial, serta suasana aman dan nyaman di Jatim.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,44 persen di atas nasional 4,71 persen. “Dari suasana sosial, agama, politik yang harmoni mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan di atas nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf menyampaikan, guna mengatasi suku bunga yang tinggi di Indonesia, maka langkah yang dilakukan Pakde Karwo sangat tepat untuk melakukan skema pembiayaan dengan suku bunga rendah utamanya untuk UMKM.

“Ini sesuatu yang menjadi perhatian banyak pihak. Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai solusi terhadap permasalahan suku bunga yang tinggi sekaligus mengurangi disparitas. Mudah-mudahan ini menjadikan provinsi Jatim lebih maju di antara negara-negara ASEAN,” harap Gus Ipul sapaan lekatnya.

Selain suku bunga yang tinggi, tantangan berikutnya pada tahun 2016 yakni infrastruktur dan logistik. Pemprov Jatim mengatasinya dengan membuat Kantor Perwakilan Dagang di 26 provinsi. “Ini satu hal yang penting. Salah satu keunggulan Jatim adalah kapasitas ekspor impor yang cukup besar baik antar provinsi maupun dengan negara lain,” katanya. (hery)