20/09/2020

Jadikan yang Terdepan

Pakde Karwo Minta Peningkatan Hubungan Perdagangan Antar Daerah

Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur saat menyampaikan Ceramah Tematik Diklat PIM II Angkatan XXXIV dan III Angkatan XXI di Gedung Bappeda Pemprov Jatim, Surabaya, Senin (8/9).
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur saat menyampaikan Ceramah Tematik Diklat PIM II Angkatan XXXIV dan III Angkatan XXI di Gedung Bappeda Pemprov Jatim, Surabaya, Senin (8/9).

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta peningkatan hubungan kerjasama perdagangan antar daerah. Ini penting sebab jangan sampai sebuah perdagangan yang dilakukan hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. “Bagi daerah yang sudah memberikan kontribusi lebih bagi Jatim seperti Kalimantan Tengah misalnya, maka mereka juga harus mendapatkan nilai manfaat dari keuntungan yang diperoleh,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur saat menyampaikan Ceramah Tematik Diklat PIM II Angkatan XXXIV dan III Angkatan XXI di Gedung Bappeda Pemprov Jatim, Surabaya, Senin (8/9).

Menurutnya, untuk kemajuan perdagangan juga harus didukung pengembangan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim disumbang oleh UMKM. Pengembangan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan standarisasi UMKM. “Kita bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengetahui standart produk yang diinginkan ASEAN, juga standart yang kita inginkan di lingkup dalam negri,” imbuhnya.

Ia menambahkan, dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) selain penguatan perdagangan Pemprov juga menerapkan Non Tarif Barrier(NTB). NTB dibuat untuk melindungi produk dalam negri dan daya saing masyarakat, agar tidak menjadi sasaran produk asing. “NTB adalah aturan non tarif yang mampu menghambat masuknya produk asing ke dalam pasar domestik. Hambatan-hambatan tersebut berupa persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk sebelum memasuki pasar Indonesia,” jelasnya.

Terkait NTB Pemprov telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) di bidang kesehatan dan pendidikan.Perda kesehatan salah satu poinnya adalah semua Dokter yang masuk ke Jatim harus lulus tes mengenai penyakit tropis. Sedangkan di bidang pendidikan salah satu poinnya adalah semua guru harus menguasai muatan lokal.

Dijelaskan, karakteristik komunitas ekonomi ASEAN adalah pasar tunggal dan basis produksi regional. Dengan terciptanya pasar tunggal maka akan memudahkan pembentukan join venture dengan perusahaan di kawasanASEAN, sehingga lebih memudahkan akses bahan baku yang belum dapat dipasok dari dalam negeri.

Selain itu, pasar tunggal memberikan beberapa kebebasan diantaranya adalah aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran bebas modal, dan aliran bebas tenaga kerja terlatih. Karenanya dibutuhkan pembangunan secara menyeluruh agar tercipta kawasan ekonomi yang kompetitif. “Integrasi dengan perekonomian global yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pendekatan Koheren dalam hubungan ekonomi eksternal,” tukasnya.

Lebih lanjut disampaikan, berdasarkan data yang ada Indonesia memiliki Produk Domestik bruto (PDB) terbesar di antara negara-negara ASEAN dalam kurun waktu 2010-2013.  Sedangkan PDRB Jatim sendiri mampu menyumbang sebesar 15,02% pada tahun 2013 terhadap PDB Nasional. PDB perkapita di Indonesia berada di urutan ke lima diantara negara ASEAN, dimana hal ini berbanding terbalik dengan besarnya PDB Indonesia.

Dengan data peringkat dan nilai PDB Indonesia, Jatim memiliki beberapa peluang dalam menghadapi AEC 2015. Diantaranya adalah menjadikan ASEAN sebagaiproduction network, menjadikan ASEAN sebagaiinvestment destinations, dan izin prinsip Perusahaan Milik Asing (PMA) di Jatim terus meningkat rata-rata 108% per tahun.

Sedangkan tantangan Jatim menjelang AEC 2015 diantaranya adalah daya saing suplai domestik relatif rendah, konektivitas rendah. Juga adanya tuntutan investor asing dan domestik makin tinggi , serta konsumen akan semakin kritis dan memiliki preferensi.

“Peningkatan daya saing melalui perbaikan pelayanan arus barang dan jasa yang lancar dalam memperlancar perdagangan mutlak diperlukan dalam menghadapi tangtangan AEC 2015, sehingga bisa mengurangi biaya transportasi dan logistik,” terangnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan garansi untuk meningkatkan iklim investasi. Kebijakan tersebut antara lain adalah kemudahan pelayanan perijinan, fasilitasi penyediaan lahan dan usaha dan industri, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif, serta ketersediaan energi listrik dan gas yang cukup. “Kemajuan dan kesiapan Jatim hadapi AEC 2015 harus didukung semua pihak, karena dengan peningkatan ekonomi berarti rakyat juga akan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bandiklat Pemprov Jatim Saiful Rahman mengatakan, Pelaksnaan Diklat Pim Tingkat II Angkatan XXXIV dan Tingkat III angkatan XXI diikuti oleh 60 peserta, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, Kabupatan/Kota Prov. Jatim, dan  Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jatim. (Eri)