31/01/2021

Jadikan yang Terdepan

KPPU: Indonesia Bakal Makmur Jika Terbebas dari Kartel

IMG_20160623_163333-800x600Surabaya, KabarGRESS.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) menegaskan Indonesia bakal makmur jika sudah terbebas dari kartel. “Kita melihat ada upaya kartel-kartel yang ingin merusak serta menguasai perekonomian Indonesia. Salah satu indikasinya kenaikan harga-harga barang ataupun jasa khususnya bahan pokok yang tidak wajar,” ungkap Kepala KPD KPPU Surabaya, Aru Armando, kepada awak media, di Fave Hotel, Kamis (23/6/2016).

Sebelumnya, KPPU Surabaya mendapatkan laporan dari masyarakat ada kenaikan harga bawang di luar kewajaran. Setelah diselidiki ternyata ada penimbunan bawang putih di dermaga pelabuhan Surabaya. Ada penahanan 390 kontainer berisi bawang putih.

‘’Masyarakat ditunjukkan suatu kejadian oleh kartel menyebabkan kenaikan harga yang luar biasa. Kita duga itu ditahan pasokan untuk menaikan harga yang berlebih,’’ terangnya.

Provinsi Jatim sendiri merupakan daerah yang sangat strategis dan merupakan sentra sapi, bawang merah, beras dan produk pertanian lainnya. “Apapun komoditi boleh dibilang tersedia di Jawa Timur ini namun kenapa harga-harga naik tidak wajar,” ujarnya.

Yang terbaru, naiknya harga gula pasir yang cukup tinggi hingga Gubernur mengundang semua pihak mulai Pangdam, Polda, Bulog, PTPN X dan XI serta para juragan gula.

“Sampai ada kesimpulan gula di harga lelang Rp13.800 dan dijual rugi Rp12 ribu oleh pemerintah untuk menekan harga gula tersebut karena walaupun ada operasi pasar tidak langsung menurunkan harganya,” tukasnya.

Di kesempatan sama, Komisioner KPPU, Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., mengatakan bahwa semua dibodohi oleh bisnis ekonomi yang tidak transparan. Ia mempertanyakan kenapa setiap bulan puasa harga mengalami kenaikan yang cukup drastis. ‘’Itu membuktikan sektor industri kita bobrok. Kita tidak bisa menutup mata atas kejadian ini,’’ ucap Nawir.

Ia berharap agar ada kontrol harga ke konsumen dari cengkeraman kartel. Pihaknya sudah memperkarakan hingga 4 kali kasus gula. Sebaiknya, pemerintah atau swasta memindahkan pabrik gula ke Sumatera dan Papua.

“Hingga kini usulan kami masih sebatas wacana hingga sekarang. Padahal di Jawa ada usia pabrik 250 tahun dan produksinya kecil karena teknologinya lama. Selama itu tidak dilakukan maka tidak ada transparan penetapan HPP antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian. Lucunya, katanya rugi ternyata direksinya dapat pembagian hasil dari hasil proses produksi gula,” pungkasnya. (ro)

Teks foto: Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., Aru Armando dan Ima Damayanti, saat buka bersama awak media Surabaya, Kamis (23/6/2016).