Kebijakan Pemprov Jatim Kembali Diapresiasi Pemerintah Pusat

Kebijakan Pemprov Jatim Kembali Diapresiasi Pemerintah PusatSurabaya, KabarGress.com – Sejumlah program yang diluncurkan Pemprov Jatim kembali mendapat apresiasi dari Pemerintah pusat. Jatimdiapresiasi karena jumlah kabupaten/kotanya terbanyak mengikuti Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) tahun 2014.

“Kami berkomitmen terus mendukung programPengarusutamaan Gender (PUG) dengan memberikananggaran di masing-masing kab/kota setiap tahunnya,” terang Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menerimatim Verifikasi Independent Anugerah Parahita Ekapraya(APE) dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak di Kantor Gubernur, Surabaya, Senin(17/11).

Ia menjelaskan, peran provinsi pada pelaksanaan pembangunan PP dan PA sudah cukup berhasil. Berdasarkan data yang ada Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (!PM) Jatim tahun 2009-2013 mencapai 73,54. Sedangkan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jatim (2009-2013) adalah 67,85 atau naik sebesar 1,29 pada tahun 2012-2013. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) jatim (2009-2013) juga meningkat menjadi 70,77, dan peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) (2009-2013) Jatim menjadi 6,26. “Peningkatan KKG di Jatim ini ditunjukkan dengan makin kecilnya selisih angka IPM dan IPG,” tambahnya.

Program kebijakan Pemprov dinilai banyak memihak perempuan dan anak, misalnya pada tahun 2014 Jatim melaksanakan Program Penanggulangan Feminisasi kemiskinan. Program tersebut ditujukan khusus padasingle parents, dengan mengikutsertakan mereka dalam program peningkatan ekonomi. Ada juga pemberian ketrampilan bagi pekerja anak dalam bentuk pekerjaanTerburuk untuk Anak (BPTA). “Jumlah single parents yang sudah mendapatkan bantuan mencapai 153.324 keluarga, jenis bantuannya ada yang berupa bantuan modal ataupun pelatihan ketrampilan,” jelasnya.

Belum lagi program 12.227 taman Posyandu danParade Baca merupakan program inovatif yang berpihakterhadap perempuan dan anak. Selain itu, jumlah Kab/Kota di Jatim layak anak dari 24 tahun 2013 meningkat menjadi 31 pada tahun 2014.​Impelementasi perlindungan anak di ranah publik juga dikembangkan di tahap Pasar Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

“Pemprov Jatim di bawah koordinator Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKBN)  bersama seluruh satuan kerja lintas sektor, akan lebih fokus dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di seluruh sektor,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketuan Tim Independen Verifikasi PP dan PA Dra. Setyawati mengatakan, Anugerah ParahitaEkapraya merupakan penghargaan yang  diberikan padakementerian/lembaga serta pemerintah daerah baikprovinsi maupun kabupaten/kota yang  dinilai telahberkomitmen dan mengimplementasikan strategi  yangterkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), PP danPA di berbagai sektor pembangunan. Penilaiannyaberdasarkan penerapan strategi pengarusutamaangender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudankesetaraan gender, pemberdayaan perempuan,perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hakanak.

Penilaian ferivikasi tahun ini semakin diperketat, berdasarkan program-program yang dibuat apakah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Pemprov Jatim merupakan salah satu provinsi yang sasaran penilaian Kab/Kota nya terbanyak yaitu 10 Kab/Kota. Sepuluh daerah  tersebut yakni Kota Surabaya, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kab. Probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Blitar, Kota Pasuruan, dan Kab. Lamongan. (eri)

Leave a Reply


*