03/02/2021

Jadikan yang Terdepan

Pakde Karwo: Hadapi AFTA, Pemimpin yang baru Harus Melakukan Pembenahan

Hadapi AFTA, Pemimpin yang baru Harus Melakukan PembenahanSurabaya, KabarGress.com – Di tingkat nasional Provinsi Jatim prestasinya bagus tapi sebagian Dinas masih cukup memprihatinkan, terutamaLaporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) masih mendapatpenilaian kurang. Hal ini disebabkan karena komunikasi kepemimpinan yang kurang baik.

“Oleh karena itu, kepemimpinan yang baru ini diminta melakukan pembenahan kedalam. Kita mendapat kepercayaan masyarakat dari tiga hal, yaitu LKPJ, LPPD, dan parasamya dan LAKIP. Saya minta benar-benar dipersiapkan dengan baik, Semua harus turun, mulai Sekda, Sekda dibantu Asisten Administrasi Umum dan Biro Organsiasi membagun IT dengan tracking system,”.

Hal itu ditegaskan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ketika melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/8).

Menurut Pakde Karwo, kegiatan mutasi ini merupakan penyegaran di lingkungan Pemprov Jatim dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang lebih praktis. Karena menghadapi AFTA tidak mungkin dengan kinerja yang tidak baik. “Kita merubah disiplin manajemen keuangan money follow progam bukan money follow function. Kelemahan kita selama ini mengeterapkan money follow function,”ujarnya.

Kultur bekerja konsepsional tabulasi, data, report, sistem administrasi pelaporan bukan pekerjaannya. Seperti yang dapat C dan D karena memang tidak bisa dilaporkan ke Menpan Jakarta.

Memang ada pengembangan struktur seperti pada Dinas Perikanan, BPKAD, dan di PU Bina Marga, tapi itu sudah cukup, tidak ada pengembangan lagi, karena kita memperkaya fungsi bukan memperluas struktur. Apa yang sudah ada harusdimanfaatkan dengan baik. Bekerja dalam pengorganisasian adalah bekerja secara funsgional. Oleh karena itu yang sangat penting melakukan pengurangan kelembagaan, jangan sampai digemukkan. Perubahan struktur ini harus diikuti kinerja yang baik.

Ada tiga hal yang harus dipertanggung jawabkan sebagai birokrat yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu,LKPJ gubernur kepada DPRD sebagai pertanggung jawaban kinerja yang dinilai setiap tahun. Yang dinilai indeks kinerja utama, apakah pertumbuhan bagus dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, disparitas wilayah. Paling rendah sejawa yaitu 0,36. Sedangkan nasional 0,41, DKI, dan Banten 0,43, DIY 0,44.

Kemudian LPPD tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lingkungan hidup, dan gender. Gender di Jatim sudah 6 kali berturut-turut mendapat penghargaan nasional nomor satu, kualitas gender paling baik.

Selain itu mengenai Penghargaan Parasamya. Tahun 2012 dapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, artinyaJatim emrupakan provinsi terbaik di Indonesia, tapi penghargaan diserahkan tahun 2014. Untuk tahun 2013 masih dievaluasi tahun ini, dan penghargaan akan diserahkan tahun 2105 mendatang, apakah Jatim bisa mempertahankan atau tidak?

Kalau dilihat kinerja satu-persatu dari SKPD tentang LAKIP, ada SKPD yang dapat A, B, atau B plus, bahkan ada yang C bahkan D. Semua itu permaslahan pada leadership, yaitu jalinan komunikasi yang baik antara pimpinan, staf dan penilai, tidak bisa konfrontatif.

Dalam kesempatan itu Pakde Karwo untuk pertama kalinyamengutarakan secara terbuka pelaksanaan LAKIP setiap SKPD. Adapun SKPD yang mendapat A adalah Dinas PU Pengairan, Disperindag, Dispenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan DLLAJ, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Bakesbang, Badan Diklat, RS dr Soetomo, RS Saiful Anwar, RS Sudono, RS Haji, RS Jiwa Menur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, PU Bina Marga, dan Dinas Kehutanan.

Sedangkan SKPD dengan nilai B plus adalah Dinas pendidikan peternakan perkebunan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan, BKPMD, Bappeda , Inspektorat, Biro Organisasi, BKAD, dan Biro Umum. Semua dalam waktu dekat harus menjadi ‘A’

Berikutnya, SKPD dengan nilai B adalah Dinas Perikanan dan kelautan, Disbudpar, PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kominfo , Dispora, Bapemas, Balitbang, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Katahanan Pangan, Sekretariat Dewan, Sekrtariat KPID, Bakorwil Pamekasan,Bakorwil Malang, Bakorwil Madiun, Bakorwil Bojonegoro, Biro Humas dan protokol, Biro Administrasi Kemasyarakatan, Biro Administarsi Pembangunan, kantor perwakilan.

Sementara yang mendapat nilai Cc dibawah B adalahBadan lingkungan hidup, satpol PP, dinas SDA, Biro adm pemerintahan umum, biro kesejahraa rakyat, biro administrasi ekrja sama, biro hukum, sekreariat KORPRI. dan cukup memprihatinkan dengan nilai C adalah Biro Perekonomian,nilai D adalah Biro Administrasi Sumber Daya Alam.

pejabat eselon II yang dilantikSedangkan 44 orang pejabat eselon II yang dilantik sebagai Kepala Bidang dan Kepala UPT, ditempatkan di berbagai Dinas/ Badan di lingkungan Pemprov Jatim.

Seusai pelantikan eselon II dan III tersebut, ditempat yang sama Sekda Provinsi Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM melantik 107 pejabat eselon IV di lingkungan SKPD Pemprov Jatim.
Dalam kesempatan itu hadir Ketua DPRD Prov Jatim, Wagub Jatim, Sekda Prov Jatim, Asisten Sekda di lingkungan Setda prov Jatim, kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim. (Eri)