Surabaya, KabarGress.Com – DPRD Surabaya menjamin bahwa pengesahan RAPBD 2015 tidak akan melewati tanggal 10 November 2014. Sebab, disinyalir alasannya adalah telah disahkannya 140 pasal Tatib DPRD Surabaya, setelah 18 pasal tambahan yang memuat skema pembahasan RAPBD akhirnya dicoret oleh Gubernur.
Dilangsungkan rapat paripurna DPRD Surabaya tentang pandangan umum Walikota Surabaya terkait RAPBD 2015, dan biasanya akan segera digelar rapar paripurna berikutnya tentang pandangan fraksi. Dengan demikian RAPBD tahun 2015 telah dimulai pembahasannya satu hari setelah alat kelengkapan dewan terbentuk (27/10/2014).
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menjamin, bahwa pengesahan RAPBD tahun 2105 tidak akan melewati jadwal yang telah direncanakan dan disepakati yakni 10 November 2014.
“Prinsip, kami optimis APBD 2015 bisa disahkan tanggal 10 November 2014 sekaligus sebagai kado HUT Pahlawan, karena pembahasannya diperkirakan hanya memakan waktu 3 hari, karena tidak melakukan perubahan yang signifikan,” jelas mantan Ketua Pansus Tatib ini.
Politisi asal fraksi PDI-P tersebut mengatakan, bahwa fraksinya akan tetap mempertanyakan kondisi RAPBD 2015, terkait rencana kenaikan BBM di pemerintahan Jokowi-JK, karena harga penyesuaiannya terbilang tinggi yakni 3 ribu dari harga sekarang 6,5 ribu yang berarti akan mengalami kenaikan hampir 50 persen.
“Dalam pandangan umum fraksi, secara khusus FPDIP akan mempertanyakan ke Walikota secara terbuka apakah APBD 2015 sudah dikaitkan penyesuaiannya dengan rencana kenaikan harga BBM mendatang,” tanyanya.
Lebih lanjut, apapun respon kepala daerah akan menjadi panduan untuk kebijakan selanjutanya, untuk itu pernyataannya akan kami kemas menjadi legal, supaya jawaban dari Walikota juga legal, bukan kasak-kusuk.
“APBD itu adalah implementasi misi dan visi kepala daerah, bukan untuk dewan, kami hanya bisa menjalankan visi dan misi sebagai politisi melalui usulan hasil program Jaring Asmara, itupun regulasinya tetap tergantung pemkot,” tambahnya.
Mantan staf ahli Walikota Surabaya ini juga mengatakan, jika fraksinya sangat berkepentingan dengan jalannya pemerintahan di Kota Surabaya karena hal ini sudah menjadi amanah Rakernas partainya.
“Hasil Rakernas PDIP terakhir mengamanatkan agar jajaran partai wajib mendukung pemerintahan di tingkat pusat dan diseluruh daerah, siapapun kepala daerahnya dan dari partai apapun setelah resmi Jokowi-JK dilantik menjadi Presdien dan wakil yang ke tujuh,” pungkasnya.
Terpisah, saat Wali Kota Surabaya ditanya apakah RAPBD 2015 sudah mempertimbangkan rencana kenaikan BBM, ternyata Risma membenarkan.
”Itu sudah….sudah kami perhitungkan termasuk UMK, tetapi sengaja belum kami keluarkan, biar nggak bolak balik kembali, karena yang tahun kemarin itu bedanya tipis dengan Jakarta, jangan sampai keputusan UMK berimbas kepada larinya para investor,” ungkapnya. (tur)
More Stories
SOAL SP 3 K JADI FOKUS ARSAN CALEG HANURA SURABAYA
PILEG 2019 , BAPPILU JATIM SUPORT CALEG HANURA GRESIK KERJA MAKSIMAL
PASANG TARGET 7 KURSI , HUSIN ; PILBUP TUBAN HANURA USUNG MUSA MAJU BUPATI