Sekber Golkar Ingin Kembalikan Sistem Pemerintahan Terdahulu

Surabaya, KabarGress.Com – Kelompok Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) ingin mengembalikan arah sistem pemerintahan saat ini yang dianggap telah melenceng dari cita-cita pendiri bangsa dan Pancasila.

Tetapi kelompok Sekber Golkar ini juga menampik jika disebut sebagai Ormas atau LSM apalagi ada kaitannya dengan partai. Hal ini disampaikan dr. Zulkifli S Ekomei Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sekretariat Bersama Golongan Karya.

“Kami bukan Ormas atau LSM, apalagi bagian dari Partai, karena Sekber Golkar sudah lahir saat pemerintahan transisi dari Soekarno ke Soeharto, namun sejak munculnya reformasi keberadaannya mulai tidak jelas, malah menjadi partai,” ucapnya. Jumat (20/10/2017)

Menurut anggota DPRD Surabaya periode 1987-192 ini, sejak awal cita-cita Sekber Golkar untuk mengawal UUD 45, sementara UUD 45 yang dipakai saat ini digunakan sebenarnya adalah tiruan, bukan yang asli, dan partai hanya beorientasi kekuasaan.

“Dampaknya MPR fungsinya berubah, bukan lagi menjadi lembaga kedaulan rakyat, tetapi menjadi alat kepentingan partai, sehingga kepentingan rakyat yang jumlahnya lebih dari 200 juta ini hanya ditentukan oleh para ketua partai, karena sudah tidak ada lagi wakilnya,” tandasnya.

Alumnus Fakultas Kedoteran Unair Surabaya ini mengatakan, bahwa UUD 45 yang dipakai sekarang ini sebenarnya bukan yang benar. “Meskipun isinya sama sama 16 bab, tetapi yang saat ini dipakai ada bab yang diloncati,” katanya.

Oleh karenanya, mantan ketua KNPI Surabaya periode 1985 – 1988 ini ingin mengembalikan posisi Golkar tidak lagi menjadi partai, karena menyangkut cita cita para pendiri bangsa waktu itu.

“Golkar menjadi partai itu sama dengan dikerdilkan, karena partai itu sejatinya tidak sesuai Pancasila, karena semua oligarki, dan juga MPR kita harus kembalikan, artinya harus ada lagi utusan golongan,” tambahnya.

Terkait sistem pemerintahan saat ini, Zukifli menilai bahwa sistem pemerintahan yang berlangsung sekarang ini tidak jelas. Menurutnya bukan parlementer tetapi juga bukan presidensiil.

“Jika dianggap gabungan dari keduanya, faktanya menganut berbagai paham, termasuk komunis. Ngomong UUD 45, tapi bukan, ini banci, ngomong negara kesatuan tetapi ada DPD, ini kan konsep negara federal, jadi ini juga banci,” pungkasnya.

Acara deklarasi ini ternyata juga dihadiri oleh tokoh nasional H. Lily Chodidjah Wahid dan beberapa tokoh yang lain.

Surabaya dipilih menjadi lokasi untuk deklarasi karena lebih dianggap aman dari gangguan pihak-pihak yang merasa tersinggung atau dirugikan dengan beberapa program kebangsaannya. (tur)