Kekalahan Negara Melawan Mafia, Rakyat Dibuat Merana

Oleh: Ine Wulansari

Pendidik Generasi

Kisruh kelangkaan minyak goreng di negara penghasil kelapa sawit terbesar sungguh mengherankan. Pasalnya, minyak goreng yang menjadi salah satu bahan pokok hilang dari peredaran. Rakyat kalang kabut mencarinya. Rakyat juga dibuat bingung mengapa minyak goreng secara tiba-tiba langka. Sekalinya ada, harga tak sesuai harapan. Meskipun dikatakan mendapat subsidi, namun ketersediaannya masih sangat jarang. Dengan terpaksa rakyat harus mengantre panjang demi mendapatkannya, tak sedikit karena hal ini banyak yang kelelahan hingga pingsan, bahkan menjemput kematian.

Kelangkaan minyak goreng membuat Menteri Perdagangan pun geleng kepala. Ia meminta maaf atas kejadian ini. Seperti yang diungkapkan Menteri Perdagangan M. Lutfi, kelangkaan terjadi akibat ulah para spekulan dan mafia. Namun faktanya, seakan minyak goreng menghilang. Lutfi meminta maaf atas ketidakberdayaan tersebut. Tidak memiliki wewenang memberangus praktik curang ini. (Bisnis.com, 18 Maret 2020)

Setelah kelangkaan berlanjut, dan subsidi pun dicabut. Masyarakat kembali menuai kecewa yang amat besar. Sebab, harga minyak goreng melambung dan secara mengejutkan ketersediaannya sangat banyak. Hal ini tentu sangat berdampak langsung pada masyarakat. Kesulitan masyarakat bukan sekadar tak mampu membelinya, akan tetapi memberi dampak pada para penjual. Seperti penjual gorengan yang merasakannya. Semenjak HET (harga eceran tertinggi) dihentikan, mereka mulai menyesuaikan harga penjualan. Meskipun demikian, penjual gorengan masih menanggung turunnya laba hingga 50 persen. (Republika.co.id, 20 Maret 2020)

Sayangnya,  pemerintah dibuat tak berdaya melawan kejahatan para mafia ini. Publik meragukan keberanian pemerintah dalam mengungkap tuntas permasalahan minyak goreng. Sebab selama ini pemerintah hanya mampu umbar janji tanpa pembuktian nyata. Mungkinkah para mafia dan kartel minyak goreng akan mampu dilawan hingga tuntas? Sungguh hal ini membuat rakyat pesimis.

Mencermati faktanya, ketidakberdayaan negara melawan mafia dan kartel menjadi bukti kuat bahwa negeri ini di bawah cengkeraman kapitalisme. Tentu saja, akan berimbas pada penderitaan rakyat dan menguntungkan pihak lain. Karena watak alamiah kapitalisme rakus dan jahat. Bukti nyata kerakusan sistem ini, yakni dengan menguasai sumber kekayaan alam milik rakyat. Seperti perkebunan kelapa sawit dengan skema HGU (hak milik guna). Meskipun Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, namun tak mampu memenuhi  kebutuhan rakyat, sangat disayangkan. Posisi negara hanya sebagai regulator dan menetapkan kebijakan bukan untuk menyejahterakan rakyat, akan tetapi memuluskan jalan para kapital.

Karut marutnya persoalan minyak goreng hanya satu diantara banyaknya problem negeri ini. Hal ini menunjukkan kegagalan penerapan sistem kapitalisme dalam mengurus hajat hidup publik. Tentu saja, berbagai kegagalan bukan sekadar isapan jempol semata. Namun ini merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Jika terus bersandar pada sistem rusak bernama kapitalisme, yang jauh dari menyejahterakan rakyat dan terus menambah penderitaan. Lantas adakah sistem yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat? Jawabannya tentu ada, yakni Islam. Islam sebagai agama sempurna mengatur seluruh manusia, (baik yang berkaitan dengan masalah individu, masyarakat, bahkan bernegara), alam semesta, dan kehidupan, telah terbukti menyejahterakan rakyatnya.

Sistem ekonomi Islam memiliki konsep yang berlawanan dengan kapitalisme. Pertama, Islam mengklasifikasikan harta kepemilikan menjadi tiga bagian. Yakni, milik individu, umum, dan negara. Dengan pembagian ini, akan sangat jelas pengelolaannya. Baik milik umum maupun negara. Dengan hal ini juga, negara akan mudah menetapkan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

Kedua, pengawasan dan sanksi tegas. Dalam sistem pemerintahan Islam, adanya lembaga Hisbah yang berfungsi mengontrol dan mengawasi ketersediaan kebutuhan pokok di pasar. Juga menindak tegas para penimbun dan pedagang curang.

Ketiga, menjaga keberlangsungan mekanisme pasar yang sehat. Islam melarang praktik curang seperti penimbunan, liberalisasi perdagangan, penipuan, monopoli, dan lainnya. Islam juga melarang mematok harga.

Dengan diterapkannya sistem Islam, tentu saja perekonomian akan berlaku sesuai tuntutan syariat. Para mafia atau kartel pangan yang merugikan rakyat, tentu tidak akan ada. Apalagi memainkan harga dengan tujuan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Keempat, politik ekonomi berdasarkan pada riayah suunil umat (pelayan urusan umat). Karena dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya…”(HR Bukhari)

Dalam Islam, penguasa adalah pelaksana hukum Islam dan pelayan bagi rakyatnya. Tugas utamanya melayani rakyat dengan memenuhi seluruh kebutuhan asasi mereka. Dengan menerapkan Islam, tentu kesejahteraan rakyat akan tercukupi. Hal ini akan bisa terwujud nyata dengan diterapkannya sistem kepemimpinan Islam di bawah naungan Daulah Islam.

Wallahua’lambishshawab.