Gubernur Minta Percepatan Pembebasan Lahan Tol Trans Jawa

Surabaya, KabarGress.com -Gubernur Jawa Timur Dr.H. Soekarwo minta pemerintahkabupaten/kota melakukan percepatan pembebasan lahan untukpembangunan jalan tol trans jawa di Jatim. Percepatan tersebutdilakukan dengan cara negosiasi, konsinyasi serta pemberkasandan pengukuran lahan.

“Untuk melakukan percepatan dibutuhkan peran kepaladaerah dan utamanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) yangbertugas melakukan pengukuran dan pemberkasan. ApabilaBPN kekurangan tenaga ahli bisa menambah tenaga out sourcing dari perguruan tinggi di bidang pertanahan,” kataPakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini saat RakorPembebasan Hak Atas Tanah Di Ruang Rapat Binaloka KantorGubernur Jatim Surabaya, Kamis (6/11)

Dijelaskan, progres pembebasan lahan di beberapa seksisudah mendekati final seperti di ruas jalan tolSurabaya-Mojokerto wilayah I seksi 1B per 1 Nopember 2014terealisasi 79,97%. Sisa 20,03% dari 58,77 Ha masih dilakukannegosiasi dengan pemilik lahan.

Untuk ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto wilayah II seksiII panjang jalan 4,35 Km yang membutuhkan lahan sejumlah41,71 ha berada di Kabupaten Gresik. P2T (PanitiaPembebasan Tanah,TPT dan BPN) telah merealisasi 17,03 Ha (40,83%).  Sisa 24,68 Ha atau 59,17% yang terdiri daritanahmasyarakat sejumlah 22,74 Ha (54,515), TKD/Aset Desasejumlah 1,57 Ha (3,76%) dan tanah milik perusahaan 0,37Ha (0,89%).

“Pada ruas tol Surabaya-Mojokerto  seksi 1b sudah selesaipembebasan lahan dan segera dibangun. Sementara untuk ruastol Surabaya-Mojokerto seksi II dan III masih ada beberapawilayah yang dilakukan konsinyasi dan negosiasi. Sementaraseksi IV nya sudah selesai pembebasannya tinggalmenyambung ke arah Krian,” jelasnya.

Ditambahkan, untuk lahan milik pemerintah yang belumdibebaskan seperti di Kabupaten Ngawi,pada ruas jalan tolMantingan-Kertosono sejumlah 6%. Lahan tersebut milik perkebunan,TKD, Kemenkumham, dan lahan warga yangmemiliki nilai ekonomis tinggi.

“Saya sudah mengkomunikasikan dengan Wapres terkaitpembebasan  lahan milik pemerintah dan tidak ada masalah.Termasuk tanah Kas Desa (TKD),” pungkasnya. (eri)