DPRD Surabaya Tersinggung, Risma Anggap Pilkada Tak Langsung Mahal

Surabaya, KabarGress.Com – Pernyataan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang merasa tak siap mengikuti Pilkada tak langsung karena merasa tidak punya uang membuat anggota DPRD Surabaya tersinggung. Pasalnya pernyataan Risma dianggap menuding secara langsung jika anggota dewan akan melakukan praktik politik transaksional.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyadari kesempatannya maju dalam Pemilukada Surabaya 2015 kecil, setelah DPR-RI menetapkan Pemilukada dilaksanakan melalui DPRD . Pasalnya, ia memperkirakan untuk maju dalam pemilukada tak langsung membutuhkan banyak uang.

Risma juga mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai uang untuk bertarung dalam proses demokrasi tak langsung, karena menurutnya untuk maju dalam pemilukada langsung, biaya yang dibutuhkan relatif murah. “Kalau pemilukada langsung biayanya lebih murah,” tutur Risma. (27/9/2014)

Anggota fraksi Golkar, Agung Prasodjo mengatakan, jika pernyataan Risma di depan sejumlah duta besar Negara sahabat yang kemudian termuat di sejumlah media merupakan kalimat yang tidak pantas dan etis diungkapkan karena bernuansa tudingan negatif kepada anggota dewan Surabaya.

“Sebagai Wali Kota mestinya tidak mengungkapkan pernyataan seperti itu, karena secara tidak langsung menuduh bahwa dalam Pilkada tak langsung kami dipastikan akan melakukan praktik politik transaksional, pragmatis atau money politik dalam prosesnya,” ucapnya.

Agung juga meminta kepada Risma untuk berhati-hati dalam berstatement, karena proses pengusungan seorang bakal calon dalam sebuah Pilkada tidak harus bicara soal uang, melainkan melalui proses penjaringan yang kemudian dimintakan persetujuan ke tingkat DPP.

“Pernyataan itu jelas melecehkan kami sebagai anggota dewan, karena dipartai kami tidak seperti yang dia (Risma) tuduhkan, tetapi harus melalui proses penjaringan yang tentu melibatkan peran rakyat atau kontituen, yang kemudian diajukan ke DPP untuk dimintakan rekomendasi, jadi bukan soal puanya uang atau tidak,” tegasnya.

Sementara itu, anggota fraksi PDIP Baktiono, mengaku geram dengan ucapan Risma yang mengaku lebih siap pilihan langsung karena biayanya murah dianggap tidak berdasar. Sebab, saat Risma maju menjadi Cawali dengan Bambang DH, Risma tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.

“Apa dasarnya ngomong begitu, memangnya dia (Risma) tau berapa biaya yang dikeluarkan terutama untuk saksi, di Pilkada tahun 2009. kalau sekarang dia ngomong soal biaya untuk Pilkada itu tidak masuk akal, karena saya yakin dia tidak tau itu, karena semua biaya pemenangan terutama untuk saksi ditanggung organisasi dengan cara patungan, itulah PDIP yang selama ini diajarkan gotong royong,” ungkapnya.

Menanggapi hal yang sama, anggota fraksi PKS DPRD Surabaya Zakaria menyatakan, bahwa fraksinya memberikan jaminan jika proses Pilkada tak langsung akan berjalan bersih, terbuka dan transparan.

“Fraksi kami menjamin jika Pilkada Surabaya dilaksanakan dengan system tak langsung akan terhindar dari praktik politik transaksional, karena kami akan berupaya agar pelaksanaannya terbuka, bersih dan transparan,” jelasnya. (tur)