PPK se Surabaya Ancam Boikot Pelaksanaan Pilpres 2014

Surabaya, KabarGress.Com – Sejumlah perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Surabaya mengancam akan memboikot pelaksaan Pilpres 2014 jika tuntutan untuk tetap mempertahankan anggota komisoner KPU Surabaya 2009-2014 tidak dikabulkan, karena proses pemlihan 5 orang anggota komisioner KPU yang baru (2014-2019) dianggap tidak transparan dan merupakan hasil KKN sejumlah oknum.

Diterima oleh Jonathan Judianto Sekretaris KPU Jatim, sejumlah perwakilan PPK secara bergiliran menyampaikan kekecewaan dan berbagai modus kecurangan dalam proses pemilihan anggota KPU Surabaya yang ditengarai sarat dengan KKN, karena hasil nilai setiap calon dalam beberapa tahapan testing tidak dipublikasikan.

“Mayoritas anggota PPK yang hadir saat ini mengikuti tahapan testing calon anggota KPU Surabaya, namun kami sangat kecewa karena belakangan mendengar bahwa 5 orang yang dinyatakan lolos dan berhak menempati 5 kursi komisioner KPU Surabaya ternyata hasil KKN yang telah dipersiapkan sebelumnya,” ucap Ari Sulistyo ketua PPK Tegalsari.

Disampaikan juga oleh Ari bahwa seluruh anggota PPK yang saat ini masih bekerja untuk persiapan data Pilpres 2014 akan mengundurkan diri, sekaligus memboikot pelaksaan Pilpres 2014 jika KPU Jatim tidak mengidahkan tuntutannya.

“Kami tidak jadi PPK juga tidak apa-apa (nggak Pathek’en), kami minta KPU Jatim untuk memperpanjang masa tugas KPU Surabaya 2009-2014 sampai pelaksanaan Pilpres 9 juli 2014,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan sejumlah PPK, Jonathan mengatakan jika proses dan tahapan yang dilakukan dalam pemilihan calon anggota KPU Surabaya sudah sesuai protab yang ditetapkan secara nasional, dan jika tidak puas dipersilakan untuk menempuh jalur hukum.

“Proses dan tahapan yang dilaksanakan tim seleksi sudah sesuai standar, dan ini berlaku seluruh Jatim bahkan secara nasional, jika tidak puas, silakan menempuh jalur hukum, karena kami siap untuk menghadapinya,” ujar Jonathan yang disambut dengan teriakan cacian oleh sejumlah anggota PPK yang hadir.

Jonathan juga menjelaskan bahwa hasil nilai dalam tahapan proses pemilihan calon anggota KPU Surabaya bisa diperoleh dengan cara menanyakan langsung ke Pemprov, namun hanya bisa menanyakan dirinya sendiri, bukan orang lain.

“Jika ada kabar bahwa hasil nilai testing tidak bisa diakses itu tidak benar, silakan bapak ibu ke pemrov untuk menanyakan hasil nilai anda di semua tahapan, sehingga anda sendiri akan bisa menyimpulkan apakah anda layak masuk atau tidak baik tahapan administrasi, tertulis, kesehatan (jasmani, rohani dan bebas narkoba), serta psikologi, namun dengan catatan hanya bisa menanyakan nilai dirinya sendiri, bukan peserta lain,” tandas Jonathan.

Jawaban ini sontak membuat salah satu PPK yang gagal masuk bursa calon anggota KPU Surabaya terlihat emosi, karena dirinya merasa bisa bahkan mengaku berlatar belakang pendidikan S2 dan sedang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di kota Surabaya.

“Saat wawancara, saya hanya diberikan pertanyaan yang saya nilai seperti memberikan pertanyaan anak sekolah dasar, yang tentu sangat mudah menjawabnya, lantas dimana kualitas si penguji jika seperti itu, lantas tiba-tiba saya dinyatakan tidak lolos seleksi, sementara kami semua tidak mengetahui hasil testing sekaligus alasannya kenapa kami tidak lolos testing,” cetusnya. (Tur)