Dolly Ditutup, Warga Ancam Boikot Pilpres

Surabaya, KabarGress.Com – Respon penolakan terhadap rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak semakin gencar. Selain mengadakan perlawan dengan aksi massa, protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan dimajukan pada 18 Juni mendatang semakin massif. Warga Putat Jaya terutama yang terdampak penutupan ramai-ramai menolak tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan presiden (pilpres) 2014 mendatang.

Penolakan TPS ini akan dilakukan jika Pemkot bersikukuh menutup lokalisasi peninggalan noni Belanda Dolly Van Der Mart. Salah satu anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suroso menilai tindakan itu pantas untuk melawan kebijakan pemerintah yang cenderung mengebiri aspek ekonomi warga.

“Jika tetap ditutup, warga melawan. Kami siap menolak pendirian TPS untuk Pilpres 2014, jika lokalisasi itu benar-benar ditutup. Ini sudah harga mati,” ucap Suroso, Rabu (4/6/2014).

Suroso menegaskan akan segera merapatkan barisan untuk menolak TPS pilpres 2014 atas penutupan Dolly. Tentu saja, itu ancaman serius terhadap penyelenggera pemilu. Sebab akan menambah angka golongan putih (golput). Bagi mereka, untuk apa memilih kalau pemimpin yang terpilih tak bisa melindungi nasib mereka.

“Penutupan itu tak melihat dampak terbesarnya. Banyak warga yang sangat bergantung dengan keberadaan lokalisasi itu. Apalagi janji untuk mensejahterakan warga terdampak hanya isapan jempol semata,” terangnya.

Disisi lain, warga beserta para pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari  berencana mengajukan gugatan class action jika penutupan terhadap lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu benar-benar dilakukan Pemkot Surabaya. Koordinator Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), salah satu elemen yang menolak penutupan Dolly, Saputro mengatakan, baik PSK, warga maupun mucikari di Dolly tetap satu suara, menolak penutupan.

Menurutnya, warga sudah tidak percaya dengan janji-janji pemkot yang akan memberi kompensasi jika warga sepakat dengan penutupan. Masih banyaknya PSK di Sememi dan lokalisasi lain yang oleh pemkot sudah ditutup, menjadi bukti bahwa, penutupan telah gagal.

“Kami sudah ada pemikiran untuk class action. Tinggal waktunya saja. Kalau nanti ada surat edaran penutupan atau semacamnya dari pemkot, maka kami akan ajukan gugatan itu. Ibaratnya, kami menunggu serangan dulu, baru kami akan balas menyerang,” katanya.

Alumni Universitas Dr Soetomo (Unitomo) ini menandaskan, saat ini warga setempat sudah mulai melakukan perlawanan atas tindakan-tindakan meresahkan yang dilakukan sejumlah petugas keamanan. Baik itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya maupun kepolisian. Dalam beberapa hari terakhir ini, aparat sering melakukan razia di Jalan Girilaya, pintu masuk lokalisasi Dolly.

Oleh warga, para petugas tersebut langsung diusir karena sudah dianggap meresahkan. Razia ini mengakibatkan jumlah kunjungan ke Dolly menjadi berkurang. “Kami akan terus melakukan perlawanan. Rencananya kami juga akan menggelar aksi lagi. Tapi masih belum kami sampaikan sekarang,” paparnya. (tur)