HIPMI Surabaya Bersama Pemkot Link and Match Antara Pencari Kerja dengan Pengusaha

Surabaya, Kabargress.com – Rapat Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC Kota Surabaya digelar oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya. Rabu (22/2/2023)

Ketua Umum HIPMI BPC Kota Surabaya Denny Yan Rustanto mengatakan, adanya rumah Advokasi ini sebagai wadah untuk link and match antara para pencari kerja dengan perusahaan yang bernaung dibawah HIPMI Kadin dan Apindo.

“Jadi situ masyarakat pencari kerja akan diberikan sertifikasi, pelatihan maupun pendampingan,” ujar Denny Yan Rustanto Ketua HIPMI BPC Kota Surabaya ditemui usai rapat.

Sehingga masyarakat pencari kerja ini, Denny menjelaskan, nanti akan menjadi dua jalur yaitu menjadi profesional atau wirausaha

“Apakah dia menjadi profesional atau wirausaha,” terangnya.

Jika ingin menjadi wirausaha, menurut Denny, membutuhkan keahlian yang sama seperti karyawan profesional di sebuah perusahaan.

“Itu butuh keahlian, seperti profesional karyawan di sebuah perusahaan perusahaan,” katanya.

Untuk program sertifikasi, lanjut Denny selama ini sudah dilakukan oleh dinas tenaga kerja.

“Sertifikasi sudah dilakukan oleh Dinas tenaga kerja,” katanya.

Akan tetapi, Denny mengungkapkan, dari sudut pandang pencari kerja hanya untuk pelatihan pelatihan dan sertifikasi hanya sebuah kertas tetapi belum ada tindaklanjut

“Setelah ini saya mau kerja dimana atau setelah ini saya membuka bisnis apa,” ungkapnya

Untuk itu, para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI, Kadin dan Apindo ini, kata Denny supaya bisa menjadi off taker

“Istilahnya kalau kalian memang punya kemampuan, kita punya pusat kerjanya,” katanya.

Jika masyarakat berkeinginan melamar kerja di perusahaan tergabung dalam HIPMI ini, kata Denny, pihaknya mempersilahkan

“Monggo kalau sesuai dengan kriteria kami bisa menjadi tempat kerja kalian,” katanya

Terkait sertifikasi, kata Denny, pihaknya terutama dari HIPMI mendorong supaya sertifikasi ini tidak hanya sebatas kertas

“Tetapi juga ada suatu pengakuan atau menjadi eligible yang bisa dikolateralkan terutama di pihak perbankan,”katanya

Karena itu, HIPMI mendorong BUMD Kota Surabaya dalam hal ini BPR untuk bisa di kolateralkan atau jaminan

“Sebenarnya itu sudah dilakukan oleh pihak keuangan swasta dari HIPMI yaitu komunal fintech” katanya.

Artinya, masyarakat MBR ini berkeinginan menjadi wirausaha dibantu permodalan oleh HIPMI melalui program komunal jawara tetapi tidak berupa uang

“Jadi kita sudah membantu 98 kepala keluarga untuk membuka usaha toko kelontong,” katanya

Setiap kepala keluarga MBR senilai 50 juta ini, kata Denny, tidak berupa uang, tetapi barang seperti sembako, telur maupun minyak total nominal mencapai kurang lebih 5 miliar

“Kami dari swasta saja bisa seperti itu,” ungkapnya

Untuk itu, HIPMI mendorong pemerintah kota untuk melakukan perhatian yang lebih sama seperti itu.

“Dan kami juga mendorong pemerintah kota untuk link and match antara masyarakat pencari kerja dengan para pengusaha tergabung dalam HIPMI,” harapannya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D Cahyo Siswo Utomo mengatakan, audiensi bersama HIPMI Kota Surabaya membahas untuk mengurangi tingkat pengangguran

“Tadi ketua umum HIPMI BPC Surabaya menyampaikan bahwa himpunan pengusaha muda ini membutuhkan karyawan,” ujar Cahyo Siswo Utomo

Disisi lain Dinas Tenaga kerja, Kata legislator PKS ini, membuka program lowongan kerja dan banyak yang melamar kerja tetapi tidak terserap

“Nah artinya di disini (HIPMI) butuh karyawan dan disana (Dinas) butuh lowongan,” kata Cahyo

Sehingga, lanjut Cahyo, ada dorongan dari HIPMI mengadakan rumah advokasi bertujuan bagaimana dalam kebutuhan karyawan

“Kebutuhan karyawan seperti apa, yang melamar seperti apa dan kurangnya apa jadi bisa ditemukan disini,” katanya

Sehingga, menurut Cahyo, kapasitas dan skillnya itu bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan masing masing

“Jadi dia ini punya skill dan punya nit,” katanya

Untuk yang mempunyai skill, kata Cahyo para pencari kerja dan yang mempunyai nit kebutuhan para pengusaha

“Lah hari ini enggak ketemu makanya enggak terserap,” katanya

Untuk itu usulan Rumah Advokasi dari HIPMI ini kata Cahyo, tidak menemukan hal tersebut

“Misalkan aku butuh A.B.C.D, aku punya E.D.F berarti ditambahi A.B.C yang ada di rumah advokasi,” terangnya.

Rumah Advokasi, Cahyo menambahkan bukan program pemerintah kota tetapi dari HIPMI cabang kota Surabaya yang tidak berbenturan

“Justru ini membantu pemerintah kota Surabaya dalam serapan tenaga kerja lebih efisien,” pungkasnya. (ZAK/ADV)