Komisi C Anggap Kompensasi Terhadap Nelayan Tak Manusiawi

Surabaya, KabarGress.Com – Kompensasi yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kepada Nelayan yang terdampak pembangunan jembatan dan fly over di jalan Kenjeran Surabaya, yang akan menghubungkan dua Kelurahan, yakni Kelurahan Sukulilo dengan Kelurahan Kenjeran, mendapat sorotan tajam dari anggota komisi C DPRD Kota Surabaya, Riswanto.

Dirinya menilai, kompensasi sebesar Rp300 ribu yang akan diberikan oleh pihak kontraktor, menurutnya sangat tidak layak dan manusiawi. Sebab, hal itu tidak sebanding dengan biaya pembangunan yang mencapai Rp207 Milyar yang menggunakan dana APBD tersebut. Ia bahkan berjanji akan membantu para nelayan terdampak untuk menerima kompensasi yang sesuai.

“Warga itu, tadi menyampaikan ada yang minta lima juta dan ada yang minta satu juta, tapi faktanya yang terrealisasi dilapangan, warga hanya menerima kompensasi cuma 300 ribu saja,” ungkapnya kepada media setelah melakukan hearing, Senin (2/3/2015).

Riswanto menuturkan, komisi C akan mengkaji ulang kembali tentang sosial ekonomi yang diberikan oleh Pemkot kepada para nelayan untuk mendapatkan nilai kompensasi yang ideal. Sehingga dengan adanya kajian sosial ekonomi tersebut, harapan semua warga terdampak untuk menerima nilai yang ideal bisa tercapai.

“Kami memang belum tahu berapa angka idealnya, karena, itu kan harus diadakan kajian sosial ekonominya dulu. Soalnya ini kan juga baru hearing pertama yang dilakukan. Nanti setelah dilakukan kajian, nanti bisa tahu berapa angka idealnya. Yang terpenting harapan warga bisa tercapai,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, yang mendapat kompensasi adalah para nelayan yang benar-benar terdampak langsung. Artinya, yang masuk dalam sebuah paguyuban yang berjumlah sekitar 50 nelayan. Karena akibat pembangunan ini, jangkar perahu yang biasa digunakan para nelayan, nantinya tidak akan bisa digunakan untuk sementara sampai pembangunan selesai.

“Kita sekarang hanya melihat kesiapan kontraktornya bagaimana. Pokoknya, kita (komisi C) dalam waktu dekat akan melakukan hearing kembali untuk mendapat kepastian dan kesiapan dari kontraktor. Karena, pembangunan ini juga berdampak langsung pada psikologis warga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati, tidak banyak komentar yang diucapkan terkait masalah ini saat akan ditanya oleh sejumlah media. Dirinya hanya menjawab singkat dan terkesan terburu-buru. “Saya nggak tau, tanyak aja sama kontraktornya,” singkat Erna, sambil berjalan meninggalkan media. (tur)

Teks foto: Riswanto.