Pakde Karwo Usulkan Tempat Penyimpanan Ikan Hias Ekspor di Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengusulkan adanya pembangunan tempat penyimpanan ikan hias untuk ekspor di Jawa Timur. Usulan tersebut disampaikannya kepada Menteri Perikanan dan Kelautan RI Sharif C. Sutardjo saat SoftLaunching Instalasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Puspa Agro, Sidoarjo, Rabu (3/9).

Ia mengatakan, pentingnya pembangunan tempat penyimpanan ini di Jatim, karena Jatim merupakan salah satu provinsi penyumbang ikan hias terbanyak untuk ekspor, yang bisa mencapai 236 ribu ekor.

“Ikan hias Jatim laku dijual ke luar negeri bahkan di negara-negara maju. Kalau ada tempat penyimpanan ikan hias itu akan baik sekali. Ada 236 ribu ikan hias dari Jatim yang diekspor dan masuk di negara-negara maju. Bahkan ke depannya, Jatim bisa menjadi tempat menyimpan ikan hias dari provinsi-provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia,” ujar pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu.

Pada kesempatan yang sama Menteri Perikanan dan Kelautan RI Sharif C. Sutardjo mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan program peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, sehingga dapat berdampak positif  terhadap kenaikan nilai dan volume ekspor.

Sebagai langkah nyata, KKP telah melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah hingga besar. Hasilnya di tahun 2013, capaian menggembirakan ditunjukkan dengan diterimanya 119 unit UPI ke negara mitra. Capaian yang melampaui target hingga lebih dari 200 persen itu, dikarenakan terbukanya pasar Asia seperti Korea, Tiongkok, Vietnam sebagai tujuan pengembangan ekspor hasil perikanan. Adapun rincian masing-masing negara mitra di antaranya, Uni Eropa sebanyak 12 Unit, Kanada sebanyak 6 Unit, Korea sebanyak 22 Unit, Tiongkok sebanyak 38 Unit, dan Vietnam sebanyak 26 unit.

Sejalan dengan itu, dijelaskannya, KKP terus memperkuat keberadaan labotarium kesehatan ikan dan lingkungan di sentra budidaya udang, patin dan komoditas lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan pengawasan baik dari mutu dan keamanan pangan, hingga bimbingan dalam proses penangkapan, distribusi ataupun pengolahan. Sementara, untuk produk perikanan produksi skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), KKP telah memberikan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) kepada para pelaku UMKM. Di samping pemberian SPPT SNI, KKP juga terus berusaha meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan UMKM dengan melakukan pembinaan dan pemberian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada UMKM produk perikanan.

Lebih lanjut disampaikannya, dalam menjaga jaminan kualitas mutu hasil perikanan, KKP meresmikan operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu (KIPM)hasil perikanan di Provinsi Jawa Timur. Dibangunnya fasilitas karantina ikan sebagai bentuk komitmen KKP dalam mendorong terciptanya standar mutu produk perikanan Indonesia. Instalasi seluas 20.000 m2 ini, berperan sebagai tempat atau fasilitas pemeriksaan produk perikanan impor, ekspor ataupun domestik yang masuk atau keluar melalui pelabuhan ataupun bandar udara di Jawa Timur. Fasilitas yang mulai beroperasi ini diharapkan memotong waktu tunggu pemeriksaan komoditas ikan.

Dipilihnya Jatim sebagai lokasi Instalasi KIPM, karena kawasan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang terpandang pada sektor kelautan dan perikanan di dunia. Dengan kontribusi sebesar 14,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Jatimmenyumbang sebanyak kurang lebih sebanyak 1,1 juta ton dari total produksi perikanan tahun 2012 yang mencapai 15,26 juta ton. Selain itu, capaian produk perikanan Jawa Timur yang tersertifikasi kesehatan dan mutunya dalam dua tahun terakhir mencapai 252 ribu ton.

“Penjaminan kesehatan dan mutu melalui sertifikasi ini akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing, perlindungan sumberdaya perikanan serta keamanan pangan bagi konsumen,” jelas Sharif.

Berkaca dari data tersebut, maka Jatim memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi dengan pendekatan blue economy. Pasalnya, sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup tinggi, KKP secara aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Baik dari aspek penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dalam kegiatan itu, Menteri Perikanan dan Kelautan RI menyerahkan SK Penetapan Balai Uji Standar KIPM sebagai laboratorium referensi kepada Balai Uji Standar KIPM, sertifikat ISO 17025 kepada Balai KIPM Medan I, Stasiun KIPM Medan II, Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan, Stasiun KIPM Tanjung Pinang, Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Luwuk Banggai, Stasiun KIPM Bima, Stasiun KIPM Tahuna, Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Sorong, dan Stasiun KIPM Bau-Bau.

Selain itu, Menteri Perikanan dan Kelautan RI didampingi Pakde Karwo, Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Bupati Sidoarjo menandatangani prasasti peresmian instalasi dan gedung kantor antara lain Instalasi KIPM Puspa Agro, Balai KIPM Medan I, Balai KIPM II, Balai KIPM Manado, Stasiun KIPM Tanjung Pinang, Stasiun KIPM Pekanbaru, Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Palangkaraya, Satker Pengawas SDKP Batam, Kapal Pengawas SDKP Hiu Macan 002 dan Hiu Macan 011. (Eri)