Hearing Dolly di Komisi D Gagal Digelar

Surabaya, KabarGress.Com – Dengar Pendapat (Hearing) terkait penutupan dolly yang rencananya dilaksanakan hari ini, Jumat (13/6/2014) di komisi D DPRD Kota Surabaya, gagal digelar. Sebab, seluruh kepala dinas terkait yang diundang ke dewan tidak dapat hadir, lantaran bertepatan dengan undangan Pemerintah Kota (Pemkot) yang juga membahas soal dolly dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Balai Kota Surabaya.

Berdasarkan surat undangan nomor 005/1057/436.5/2014 yang ditujukan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemkot diantaranya, Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas PU. Bina dan Progam, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), rupanya sia – sia. Pasalnya, tidak ada satupun yang dapat hadir.

Anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL), Teguh, yang datang dengan sejumlah warga terdampak merasa kecewa dengan batalnya hearing ini. Sebab, dirinya ingin sekali mengadukan nasib dari semua pihak yang terkena dampak penutupan dolly khususnya PSK dan warga ke komisi D, agar segera dapat disampaikan ke Walikota Surabaya, Tri Rismaharini.

“Yang jelas kita sekarang ingin ke dewan membahas penutupan ini. Lha kok malah gak jadi. Padahal kami sebelumnya waktu rapat banmus Senin lalu, kami semua ditawari dan diundang ke DPRD. Tapi nyatanya apa, malah gak jadi. Kalau bukan dari komisi D siapa yang akan membantu nasib kami,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan salah satu warga terdampak, Hadi Waskito, yang merasa kecewa dengan batalnya hearing ini. Ia mengaku akan memberikan preasure (tekanan) secara terus menerus kepada pemkot Surabaya agar membatalkan penutupan ini. Sebab, penutupan ini menurutnya akan membuat para Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari, dan warga tidak mempunyai penghasilan.

“Kami akan terus melawan Risma sampai titik darah penghabisan jika dolly nantinya benar – benar akan ditutup pada 18 juni nanti. Pokoknya kami akan melakukan perjuangan agar dolly tidak ditutup. Karena, pemkot harus memikirkan nasib semua warga terdampak sebelum menutup dolly bagaimana nantinya dampak yang ditimbulkan jika dolly ditutup, itu harus dipikirkan,” tegasnya.

Sementara itu, hal mengejutkan justru dilontarkan anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Ninuk Rachmawati, ia mengatakan, bahwa komisi D tidak  mengundang PSK dan warga terdampak dolly untuk mengadakan rapat hearing hari ini. Pasalnya, dirinya mengetahui hal itu akan sia – sia. Karena seluruh kepala dinas terkait, nantinya tidak dapat hadir.

“Kami (komisi D) memang tidak mengundang. Yang kami undang itu sebenarnya hanya dinas terkait saja tanpa menghadirkan warga dan PSK. Tujuan kami mengundang seluruh kepala dinas, ingin mempertanyakan dulu kejelasan terkait penutupan ini. Apakah mereka (pemkot) sudah memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Mungkin warga salah informasi,” katanya. (tur)