Sistem Kapitalisme Demokrasi Lahirkan Pemimpin Minim Empati

Oleh: Ummu Kholda
Komunitas Rindu Surga, Pegiat Dakwah

Seolah tak habis kata untuk mengisahkan kondisi negeri kita tercinta. Selalu saja ada cerita di balik peristiwa yang menggambarkan berwarnanya hidup ini. Meskipun cerita itu tak selalu manis. Seperti beberapa waktu lalu, rakyat kembali dibuat turun ke jalan ketika tak menghendaki harga-harga di pasaran naik termasuk BBM. Apalagi BBM ini termasuk salah satu kebutuhan penting yang hampir semua orang menggunakannya setiap hari. Bahkan mampu memberikan efek domino bagi barang yang lain karena dapat dipastikan ketika BBM naik harga barang lainnya pun ikut naik.

Suara.com memberitakan sekelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung Parlemen pada hari Selasa, (6/9/2022). Sementara di dalam gedung itu sendiri, setelah rapat paripurna usai justru para anggota dewan terekam tengah merayakan hari ulang tahun Ketua DPR RI, Puan Maharani. Perayaan ulang tahun Puan ini konon bertepatan dengan hari jadi DPR, sehingga mereka merayakannya secara bersamaan.

Kejadian tersebut tentu memunculkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Salah satunya dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus. Ia secara tegas mengecam tindakan DPR yang menyakiti rakyat. Menurutnya hal yang ditunjukkan oleh DPR tersebut begitu ironi. Saat massa buruh melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, di ruang paripurna DPR justru ada pesta ulang tahun Ketua DPR. (Suara.com 8/9/2022)

Ironi Pejabat Negeri yang Minim Empati

Di saat rakyat menjerit, para wakil mereka justru tengah bersuka ria. Sungguh ironis memang. Mereka seharusnya berada di garda terdepan mewakili suara hati rakyat. Namun, kenyataannya mereka tak menyadari bahkan terkesan minim empati. Masyarakat begitu bertubi-tubi disuguhi berbagai kebijakan yang tidak pro kepada mereka, namun lebih cenderung kepada para korporat. Sebelum BBM naik, minyak goreng, cabe, telur, dan barang kebutuhan pokok lainnya sudah lebih dulu mengalami kenaikan. Makanya wajar ketika rakyat marah karena lagi-lagi dihadapkan pada kesulitan demi kesulitan.

Alhasil, harapan rakyat untuk keluar dari zona kegalauan ini terasa begitu jauh untuk digapai. Mengeluh pun seakan tidak ada gunanya lagi. Hari ini rakyat dituntut untuk mandiri, memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Dari sandang, pangan, papan hingga kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hingga akhirnya muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh mereka yang katanya sebagai wakil rakyat? Bahkan selalu mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, kalau sampai hari ini sebagian rakyat masih begitu menderita akibat ulah dari sebuah kebijakan?

Pandangan Politik Demokrasi Tidak Jauh dari Kekuasaan

Politik demokrasi merupakan turunan dari sebuah sistem hidup yang saat ini masih dianut oleh banyak negara di dunia, yaitu Kapitalisme. Asas yang menjadi landasan kuatnya adalah sekularisme atau memisahkan agama dari kehidupan. Maka politik yang ada dalam sistem demokrasi begitu terasa unsur menjauhkan agama dari segala aturan kehidupan. Karena memang begitulah prinsipnya. Sehingga aturan atau kebijakan yang lahir dari sistem ini meski terlihat seolah untuk kepentingan rakyat namun nyatanya rakyat yang mana? Karena yang terjadi justru merekalah para pemilik modal atau para korporat yang menikmati hasil dari kebijakan tersebut. Rakyat kerap hanya gigit jari.

Selain itu, sistem Kapitalisme juga menjadikan manfaat dan kepentingan sebagai dasar dalam menentukan setiap langkahnya. Tujuan yang hendak diraih pun lebih bersifat materi. Maka dari itu tak heran jika sistem politik demokrasi dalam kehidupan kapitalistik telah menjadikan masyarakat maupun penguasa lebih berorientasi pada capaian materi atau bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan lebih mirisnya lagi rakyat kerap dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, sebagaimana dalam pemenangan pemilu, rakyat diimingi berbagai janji pada awal pencalonan, namun pada akhirnya janji tersebut kerap tidak ditepati.

Tak hanya kapitalisme demokrasi, paham sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan) juga telah membawa para pejabat negeri ini minim empati. Agama hanya berlaku dalam urusan manusia dengan tuhannya, sementara urusan kehidupan diatur sesuai kesepakatan manusia. Alhasil, perilaku dan kebijakan yang dihasilkan kerap tidak berdasarkan aturan agama. Rasa sayang dan empati pada kesulitan yang tengah dihadapi rakyat pun kian menguap dari relung hati para pejabat negeri.

Politik Islam Mengedepankan Kepentingan Rakyat

Islam sebagai agama sekaligus aturan hidup tentu mempunyai segudang solusi dalam rangka menyelesaikan berbagai problematika umat. Aturan yang bersumber dari Sang Pencipta akan menutup celah kerusakan akibat ulah manusia. Bahkan Islam sangat mendorong setiap muslim untuk melakukan muhasabah lil hukam, yaitu aktivitas amar makruf nahi mungkar yang akan menjaga dan meluruskan berbagai kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena politik dalam pandangan Islam adalah ri’ayah su’unil ummah atau mengurusi urusan umat berdasarkan syariat Allah Swt..

Sementara, kekuasaan hanyalah sebuah metode dalam rangka menerapkan hukum-hukum Allah secara kaffah (menyeluruh) demi kemaslahatan umat. Meskipun aturan yang diterapkan bersumber dari Allah Swt., tetapi seorang pemimpin dalam sistem Islam ini tidak menutup kemungkinan akan luput dari salah dan lupa. Oleh karena itu tindakan mengoreksi penguasa dalam Islam adalah kewajiban kaum muslimin.

Kritik umat terhadap penguasa adalah sunnah Rasulullah saw. serta hal yang alamiah dalam Islam. Karena hal tersebut merupakan bentuk rasa cinta dan kasih sayang umat terhadap pemimpin mereka agar tidak tergelincir ke dalam lembah kemaksiatan. Di sisi lain, sistem politik Islam akan membentuk para pemimpin atau sosok yang mudah menerima kritikan atau masukan. Sebab dalam prakteknya politik Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk intervensi dari pihak asing atau para korporat yang telah membantu memuluskan jalan penguasa menuju singgasananya sebagaimana yang lazim terjadi di alam demokrasi.

Para pemimpin dalam Islam pun demikian memiliki rasa takut apabila amanahnya dalam mengurusi rakyat tak dijalankan dengan baik. Bukan hanya empati yang besar yang ada pada diri para penguasa dan pejabat negara, sekaligus langkah nyata dengan mengeluarkan setiap kebijakan yang bertujuan mengurusi semua urusan rakyat dengan asas syariat semata.

Lebih dari itu, Islam menempatkan kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang nanti di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga para pemimpin Islam akan menetapkan sebuah kebijakan dengan sangat hati-hati agar tidak melenceng dari syariat. Wajib hukumnya menjadikan Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai sumber pengambilan hukum. Dari sanalah lahir aturan yang sangat pro terhadap rakyat dan tidak pernah menyakiti hati mereka.

Pemimpin seperti ini tentu hanya akan ada ketika sistem Islam diterapkan secara kaffah (menyeluruh) yang akan menghadirkan sosok-sosok pemimpin yang layak dimuliakan karena senantiasa menebar kebaikan bagi seluruh umat.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.