03/02/2021

Jadikan yang Terdepan

Masuki AFTA, Gubernur Lindungi Kaum Kecil

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo siap melindungi kaum kecil dalam era Asean Free Trade Area (AFTA) yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Bentuk perlindungan tersebut melalui regulasi dan strategi yang tepat, khususnya dalam bidang ekonomi dan pertanian. “Konsep pembangunan kami dalam era liberal adalah yang kaum mapan kami berikan fasilitas, tetapi yang kaum kecil kami lindungi. Saya dengan tegas menolak liberalisasi pada kaum kecil, mereka tidak mungkin berkompetisi dengan yang kaya di era liberal tanpa adanya intervensi dan perlindungan dari pemerintah,” ujar Soekarwo saat menandatangani Kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di R. Bhinaloka Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Kamis (19/6/2014).

Pakde Karwo mengatakan, era AFTA yang liberal memang memberikan keuntungan pada efisiensi, sebab kawasan perdagangan di Asean seolah menjadi satu. Tidak ada lagi sekat antara negara-negara di kawasan tersebut. Bagi pengusaha besar, hal itu jelas mendatangkan keuntungan tersendiri dari efisiensi biaya transportasi dan lainnya.

Tapi bagi kaum kecil, kondisi itu jelas tidak adil dan berbahaya. Sebab produk-produk impor akan membanjiri pasar di negeri ini. Pengusaha kecil akan semakin tertindas jika tidak memiliki modal untuk mengolah dan mendistribusikan produknya. Akibatnya mereka bisa gulung tikar dan terpaksa menjadi “penonton” bukan sebagai “pemain” atau pelaku ekonomi di negeri sendiri saat AFTA tersebut.

Karena itu, Pakde Karwo sapaan akrabnya menolak dengan tegas liberalisasi bagi kaum kecil. Di bidang pertanian, ia menerapkan strategi dan regulasi mulai dari hulu sampai ke hilir. “Kami berusaha menghentikan proses off farm disekitar on farm. Artinya, jangan sampai semua proses off farm dilakukan di perusahaan besar” katanya.

Petani harus diberi fasilitas dan modal untuk mengolah hasil taninya agar memiliki nilai tambah. Untuk itu, Pakde Karwo mendirikan bank perkreditan khusus bagi petani, yakni Bank Tani. Bank yang didanai APBD dan direncanakan mulai beroperasi pada 2015 tersebut memberikan kredit ringan bagi petani hanya sebesar 6% setahun, jaminannya melalui Jamkrida dan diasuransikan oleh pemda.

“Dengan ini, nilai tambah produk pertanian akan berada di sekitar off farm. Petani bisa mengolah pisang menjadi kripik pisang, kasava menjadi ekstrak kasava, dan lainnya,“ katanya.

Kemudian, untuk melindungi harga produk hortikultura lokal. Pakde Karwo telah mengeluarkan regulasi berupa Pergub No. 2 Tahun 2013 yang mengatur impor barang-barang pertanian. Pergub tersebut melarang barang-barang impor diperdagangkan saat musim panen tiba.

Selain itu, strategi lainnya adalah dengan menerapkan standarisasi pada barang dan jasa. “Kami akan mengirimkan tim ke Jerman untuk belajar mengenai standarisasi barang, tim ini dipimpin Wakil Gubernur. Nantinya produk-produk impor akan diseleksi dan dicek secara ketat sejak tiba di pelabuhan di Jatim, jadi bukan dicek ketika sudah dijual di toko,” katanya.

Standarisasi tidak hanya diterapkan pada produk barang saja, tetapi juga jasa. Salah satunya adalah jasa kesehatan. Saat ini pemprov sedang menyiapkan perda yang mengatur bahwa dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang ingin bekerja di Jatim harus menguasai minimal bahasa Indonesia.

Di bagian lain, Pakde Karwo menyambut positif penandatanganan kerjasama KPPU dengan Pemprov Jatim. Ia berharap kedepan persaingan usaha antara yang kecil maupun besar tetap berjalan kondusif, konstruktif dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Saya sepakat dengan kerjasama ini, setelah MoU saya harap ada langkah konkrit terhadap pengawasan persaingan usaha. Ini juga menjadi bagian dari rasionalitas usaha yang baik bagi perekonomian Jawa Timur,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPPU, M. Nawir Messi mengatakan, tujuan dari penandatanganan kerjasama adalah untuk melindungi kepentingan publik yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, mendorong efisiensi ekonomi nasional sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh masyarakat, serta mendorong peningkatan pelaku usaha di sektor UMKM.

Dipilihnya Jatim sebagai mitra kerjasama adalah karena Jatim merupakan barometer nasional dari segala sisi, baik ekonomi, politik, dan lainnya. “Setiap perubahan yang terjadi di Jawa Timur akan berpengaruh terhadap negeri ini. Dengan kerjasama ini, saya optimis iklim usaha di Jatim akan semakin baik dan membawa dampak positif bagi nasional,” tuturnya. (Eri)