Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2024, Wali Kota Surabaya Tanggapi Pandangan Umum Fraksi

Surabaya, KABARGRESS.com — DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (17/6/2025) dengan agenda mendengarkan tanggapan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, dan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya, pejabat struktural pemerintah kota, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta 39 anggota dewan.

Membuka Rapat, Bahtiyar menyampaikan penghormatan kepada seluruh hadirin dan mengumumkan secara resmi bahwa rapat paripurna terbuka untuk umum. “Bahwa rapat ini merupakan forum untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Wali Kota atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam sidang sebelumnya”, kata Bahtiyar dalam sambutannya.

Wali Kota Eri Cahyadi, dalam kesempatan tersebut, menanggapi secara rinci seluruh pandangan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi. Ia menyampaikan apresiasi atas sejumlah dukungan dan catatan konstruktif yang diberikan DPRD, terutama terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, serta pengelolaan pendapatan daerah.

“Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saya menyatakan terima kasih atas apresiasi terhadap realisasi anggaran belanja serta sistem pelayanan PBB yang dinilai telah mengalami peningkatan. Ia juga menjelaskan bahwa pengurangan PBB bagi warga berpenghasilan rendah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 33 Tahun 2024, dengan ketentuan diskon sebesar 35 persen bagi warga miskin”, kata Eri.

Sementara itu, menanggapi saran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wali Kota sepakat bahwa pemerintah kota perlu terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak dan retribusi parkir. Ia juga menjelaskan bahwa untuk meningkatkan okupansi hotel, telah dilakukan berbagai strategi promosi, peluncuran event kota, serta pengembangan paket wisata city tour.

Menanggapi sorotan serapan anggaran belanja modal yang belum optimal dari fraksi Golkar. Wali Kota menjelaskan ada hambatan utama. “Hambatan serapan anggran berasal dari kendala administrasi dengan pihak penyedia dan upaya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kota terus berupaya memperbaiki tata kelola pengadaan agar serapan anggaran dapat ditingkatkan”, sambung Eri.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyoroti isu penumpukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta perlunya penguatan transportasi umum. Wali Kota menjelaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol telah dilakukan bersama aparat penegak hukum dan melibatkan sosialisasi serta penindakan atas pelanggaran.-
“Pemerintah Kota menjadikan prinsip efisiensi dan efektifitas sebagai fondasi dalam setiap kebijakan anggaran. Serta pentingnya menjaga transparansi dan akutabilitas dalam pengelolaannya”, tandas Eri menanggapi masukan dari Fraksi Demokrat.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan keprihatinan atas rendahnya realisasi pendapatan daerah serta permasalahan pendapatan yang belum tertagih. Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot telah melakukan berbagai upaya, mulai dari verifikasi lapangan hingga penagihan langsung untuk mengatasi tunggakan pajak. Ia juga menjelaskan bahwa serapan anggaran hibah telah mencapai lebih dari 97 persen, yakni sebesar Rp432,6 miliar dari total alokasi Rp444,1 miliar.

Dalam tanggapan penutupnya, Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi dari seluruh anggota dewan dan undangan yang hadir. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pembangunan Kota Surabaya ke depan.

Rapat paripurna kali ini mencerminkan dinamika dan semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya. Tanggapan Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan solusi konkret, harapan akan tata kelola anggaran yang lebih efisien, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat dapat semakin terwujud di tahun-tahun mendatang. (ZAK)