Jatim Terima Insentif Fiskal Rp6,2 Miliar Berkat Sukses Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta, kabargress.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Dana insentif fiskal diserahkan langsung kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono dalam Rakor Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/24).

Disampaikan Pj Gubernur Adhy, desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang on the track, membuat Provinsi Jatim menerima penghargaan insentif fiskal ini. Dana insentif akan digunakan untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

“Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu,” kata Adhy.

Pj Gubernur Adhy menjelaskan Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

“Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk,” ujarnya.

Menurutnya, kesuksesan ini dicapai melalui beberapa strategi, seperti memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.

Adhy menyebutkan beberapa strategi yang digunakan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Selain itu, strategi lainnya adalah meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra). Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, serta bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.

Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menekankan pentingnya pemanfaatan dana insentif fiskal untuk program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Ia juga mengingatkan perlunya sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia.

“Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah,” tutupnya.

Di akhir Wapres Ma’ruf Amin juga menganjurkan agar program penanggulangan kemiskinan bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran, dengan optimalisasi Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE).

“Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain,” tutupnya. (Ci)