Haruskah Anak Muda Melek Politik?

Oleh: Uqie Nai
Member Menulis Kreatif4

“Pemuda hari ini adalah tokoh di masa mendatang.” Pepatah Arab ini sedemikian masyhur di kalangan kaum muslim karena sarat makna dan motivasi. Para salafus saleh dan tokoh pahlawan dalam peradaban Islam sekaliber ulama mujtahid dan pendobrak kebatilan telah menjadi bukti sejarah tak terbantahkan.

Sebut saja empat imam mazhab (Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Hanafi), Shalahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih, para cendekiawan muslim al-Farabi, Ibnu Rusyd, al-Kindi, al-Khawarizmi, dll. adalah sosok pemuda tempo dulu, kini ternama sebagai tokoh penuh inspirasi. Mereka lahir dalam peradaban Islam yang paham dunia perpolitikan sebagai bagian ajaran Islam.

Namun, bagaimana jadinya jika hasil survei mengatakan bahwa pemuda hari ini belum mengetahui bahkan tidak paham politik Islam sebagai solusi alternatif?
Dikutip dari laman merdeka.com, Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebanyak 64,7 persen anak muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Sebanyak 25, 7 persen anak muda yang menilai para politisi sudah cukup baik mendengarkan aspirasi.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, hasil survei juga menunjukkan hanya 3 persen anak muda yang sangat percaya pada partai politik. Sebanyak 7 persen sama sekali tidak percaya. Sebanyak 54 persen anak muda masih percaya pada partai politik. Pun demikian dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi. 77 persen anak muda cukup percaya pada TNI, 12 persen anak muda sangat percaya TNI, sisanya pada presiden, polisi kemudian KPK. (merdeka.com, Minggu, 21/3/2021)

Gagap Politik, Demokrasi Tetap jadi Solusi
Berkaca pada survei di atas mengindikasikan bahwa politik menurut pandangan kebanyakan anak muda sebatas bermakna partai, pemerintah, parlemen dan seluk beluk kekuasaan dengan kekuatan. Maka bisa menjadi jawaban mengapa anak muda lebih percaya pada TNI. Akan tetapi jawaban ini pun tidak bisa digeneralisir bahwa semua anak muda berasumsi sama.

Ketidakpahaman anak muda akan politik sedikit banyak dipengaruhi sistem yang menaungi mereka selama ini. Demokrasi kapitalisme berkontribusi besar memberi peluang pemilik modal besar-lah yang bisa berkuasa, sementara arah kekuasaan itu hendak dibawa kemana masih mengundang kegalauan dan sejuta tanda tanya.

Realitas politik demokrasi telah menunjukkan bahwa kekuasaan ada di tangan kelompok tertentu (korporat). Padahal, semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat terus berkumandang setiap kali pesta demokrasi digelar dan atau saat meminta dukungan. Semboyan itu hanya sekedar slogan di musim kampanye, namun tidak pernah terlihat faktanya ketika sudah menjadi penguasa. Suara rakyat kebanyakan sekeras apapun tidak cukup jadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan. Keberpihakan kepada para oligarkhi terasa semakin menjadi.

Para wakil rakyat yang duduk di parlemen pun tak jauh berbeda. Mereka mewakili rakyat dalam gelimang harta dan fasilitas mewah tanpa kerja berarti yang bisa disebut mampu merubah kehidupan rakyat. Gambaran nyamannya jadi wakil rakyat tak urung menjadi impian banyak pihak untuk berebut kursi demi gengsi dan taraf sosial.

Ketika karut marut pemerintahan demokrasi melanda segala sisi. Gagap atasi beragam masalah, tak punya solusi merubah kehidupan publik, selain dengan utang, pajak, impor, rombak kabinet dan bongkar pasang undang-undang, para politisi tetap menyebut bahwa demokrasi adalah solusi dan terus berusaha sempurna.

Melek Politik, Mewujudkan Islam Kaffah
Untuk menentukan bahwa politik itu kotor atau bersih, semu atau hakiki, diperlukan sudut pandang tertentu dengan pandangan yang bersifat universal (mendunia). Memahami realitas secara jelas, tidak bias, bukan sekedar asumsi apalagi generalisasi menjadi poin yang sangat penting untuk memutuskan hakikat sebuah peristiwa politik. Bagi muslim sudut pandang yang jadi pijakan adalah aqidah dan hukum-hukum Islam yang terpancar darinya.

Oleh sebab itu wajib bagi setiap muslim untuk memahami agamanya secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu aspek pun baik terkait dengan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat dan haji, maupun terkait interaksi di tengah masyarakat seperti sistem ekonomi, sosial, peradilan bahkan politik pemerintahan. Sebagaimana perintah Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 208, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian pada agama Islam secara kaffah (menyeluruh)……”

Ayat ini mengandung konsekuensi kewajiban untuk mengkaji Islam supaya bisa memahami dan melaksanakan Syariat Islam secara kaffah. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah saw. tentang perintah wajibnya menuntut ilmu. Sebab, dengan ilmu-lah umat Islam tak salah langkah hingga terjerumus pada jurang kehancuran. “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah No 224, disahihkan oleh Albani)

Politik dalam pandangan Islam adalah riayah su-unil ummah (pengaturan dan pemeliharaan urusan umat) dari mulai akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, politik, sosial, hukum, pemerintahan dan keamanan sesuai dengan ketentuan Islam. Semua aturan tersebut harus digali dari Al-Qur’an dan As-Sunnah berserta ijma’ shahabat dan qiyas. Itulah hakekat politik Islam yaitu menyandarkan penyelesaian berbagai urusan rakyat kepada ketentuan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka menjadi sangat logis jika berpikir tidak ada perubahan hakiki kecuali kembali pada Islam.

Anak muda sebagai agen perubahan harus memiliki sikap kritis, berani, dan teguh, yang tentunya disertai bekal pemahan Islam yang sempurna agar tidak terjebak dalam perubahan semu demokrasi. Anak muda hasil gemblengan Islam akan mampu mengatasi permasalahan dirinya, umat dan negara karena mereka para pemuda good looking yang melek politik Islam sebagai politik yang hakiki.

Wallahu a’lam bi ash Shawwab.