Negara Otokrasi dan Oligarki Role Model Penanganan Virus Corona?

Oleh: Chusnatul Jannah – Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

NAMPAKNYA aroma oligarki makin nyata dirasakan pasca pernyataan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19). “Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras,” kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI, Kamis (3/9). (Cnnindonesia, 3/9/2020)

Apa yang disampaikan Tito menarik untuk dikulik. Secara tidak langsung, pemikirannya tentang pemerintahan oligarki mengonfirmasi bagaimana sistem di negeri ini berjalan. Diantaranya:

Pertama, keliru bila menganggap negara penganut oligarki lebih efektif mengatasi corona. Lahirnya pemerintahan oligarki tidaklah berdiri sendiri. Selalu ada sebab akibat bagaimana praktik politik oligarki itu terjadi. Menyuburnya politik oligarki dalam pemerintahan tidak lain karena penerapan sistem politik demokrasi. Para oligark (pemegang kekuasaan) berperan besar dalam menentukan arah kebijakan di suatu negara. Para penguasa yang sedang berkuasa tak akan pernah melenggang di atas kekuasaan tanpa dukungan pemodalnya. Dari sini lahirlah kongkalikong antara penguasa dengan pengusaha. Hal ini biasanya terjadi saat kontestasi pemilu.

“Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur. Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak memberikan apa pun secara gratis”. Begitulah pernyataan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor yang kala itu mengomentari laju politik demokrasi Indonesia yang disebutnya merupakan pencampuran dengan politik oligarki. (Pinterpolitik, 19/12/2019)

Kedua, cepat tidaknya penanganan pandemi corona bukan karena faktor oligarki atau otokrasinya. Tito mencontohkan Cina dan Vietnam sebagai role model negara yang berhasil mengatasi pandemi corona. Keberhasilan Vietnam atau negara Asia lainnya seperti Taiwan dan Hongkong bukanlah karena politik oligarki, namun karena faktor kesigapan dan respon cepat pemerintahannya ketika wabah ini terjadi pertama kali di Wuhan, Cina. Mereka melakukan kontrol perbatasan antar negara, tes massif kepada penduduknya, menerapkan karantina ketat, hingga kepatuhan masyarakatnya terhadap protokol kesehatan.

Adapun Cina, mereka berhasil karena didukung fasilitas dan teknologi yang mumpuni untuk menemukan obat atau vaksin corona. Negara mendukung penuh para ilmuan untuk segera menemukan vaksin tepat untuk mengatasi corona. Kesigapan dan kecepatan kedua negara tersebutlah yang menjadi faktor kunci keberhasilan keduanya mengatasi pandemi.

Sebagai negara yang sama-sama pengemban ideologi komunis, Cina dan Vietnam tentu memahami, jika pandemi tak segera disolusikan maka akan memukul sendi kehidupan ekonomi mereka yang ditopang oleh kapitalisme. Jadi, salah besar bila Vietnam dan Cina berhasil mengatasi pandemi corona karena politik oligarkinya. Adakah di antara negara di dunia penganut demokrasi yang masih tetap setia menerapkan politik demokrasi? Nampaknya belum ada. Adapun demokrasi hari ini sudah banyak tercampuri politik oligarki. Sistem politik apapun, ketika dihantam wabah penyakit seperti corona ini pasti down. Hanya saja, yang membedakan negara-negara tersebut adalah strategi penanganan dalam mengatasi wabah.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami babak belur. Baik dari sistem kesehatan maupun ekonomi. Ketika banyak negara sibuk mengontrol penyebaran virus corona, saat itu Indonesia justru berjalan santai tanpa ada upaya apapun. Sikap meremehkan dan menyepelekan inilah yang menjadi pukulan telak bagi Indonesia. Akses perbatasan antar negara masih dibuka lebar, pelancong asing masih bebas keluar masuk Indonesia. Saat kasus pertama corona diumumkan awal Maret lalu, Indonesia kelimpungan. Tidak ada kesiapan baik dari sisi ekonomi, politik, maupun kesehatan.

Ketika Indonesia diambang resesi, pemerintah pun sibuk dengan penyelamatan ekonomi. Alhasil, sistem kesehatan kita ambruk. Pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan oligarki dibanding penyelamatan nyawa rakyat di masa pandemi. Mal, Pasar, dan kegiatan ekonomi kembali dibuka saat rakyat belum teredukasi sempurna tentang covid dan bahayanya. Alhasil, penularan makin besar karena abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Sementara para pengusaha tetap melakukan kegiatan ekonomi agar tidak terdampak resesi.

Belajar dari sikap Vietnam dan Cina dalam upaya mengatasi pandemi boleh saja diadopsi dan ditiru. Hanya saja, meniru pemerintahan mereka yang cenderung otoriter tidaklah tepat. Yang harus dipahami, di semua negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan selalu melahirkan politik oligarki. Sebab, dalam demokrasi kapitalis, lahirnya kaum elite berduit dan berkuasa adalah keniscayaan. Keberadaan merekalah yang sesungguhnya menjadi aktor di balik kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Mau berkuasa harus memenangkan pertarungan dalam pemilihan. Ingin menang, harus memiliki modal yang besar. Modal yang besar hanya didapat dari pemilik modal dan kekuasaan.

Oligarki, otokrasi ataupun demokrasi sama-sama bermotif kepentingan segelintir orang. Sistem pemerintahan tersebut menciptakan ketimpangan ekonomi bagi rakyat. Memperbesar kezaliman kepada rakyat. Baik Cina, Vietnam, atau Amerika bukanlah role model pemerintahan ideal. Jika mau meneladani sistem pemerintahan yang pro rakyat dan mewujudkan rasa keadilan, contohlah bagaimana sistem Islam pernah diterapkan. Sistem Khilafah saat itu berkuasa lebih dari 13 abad. Usia yang cukup panjang bagi sebuah peradaban manusia. Dari sistem itu lahir para pemimpin amanah, ilmuan beriman, dan generasi cemerlang. Harusnya mencontoh yang terbukti selama 13 abad mampu menaungi dunia dengan keberkahannya. Bukan negara penganut demokrasi kapitalisme yang teorinya saja sudah cacat, apalagi penerapannya yang makin sekarat.