DPRD Surabaya Abaikan Protes Masyarakat dan Veteran Perang Terkait Perubahan Sebagian Nama Jalan Gunungsari

Surabaya, KabarGress.Com – Meski protes dari sejumlah kalangan terus berdatangan, namun DPRD Surabaya kukuh mengubah sebagian nama Jl Gunungsari Surabaya menjadi Jl Prabu Siliwangi. Rekonsiliasi budaya antara Jawa dan Sunda menjadi alasan utama DPRD Surabaya tetap mengubah sebagian nama jalan tersebut.

Seperti diketahui, Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono bersepakat untuk merekonsiliasi hubungan antara Jawa dan Sudan akibat peristiwa Perang Bubat yang terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit 14 abad silam. Hasilnya, disepekati untuk mencantumkan nama Jl Sunda dan Parbu Siliwangi di Surabaya dan Jl Majapahit di Bandung.

Kesepakatan ini kemudian dibawa ke Pemkot Surabaya dan dimintakan persetujuan DPRD Surabaya. Terjadi pro kontra baik di internal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya yang dibentuk maupun di masyarakat. Masyarakat, tokoh masyarakat, pelaku sejarah dan warga terdampak beralasan tidak ada urgensinya mengubah nama jalan yang menjadi saksi sejarah perjuangan Arek-arek Suroboyo bertempur mempertahankan wilayahnya melawan penjajah kolonial.

Pakar Tata Kota Prof Jihan Silas bahkan menyebut, mengubah nama jalan Gunungsari dan Dinoyo sama saja mencederai perjuangan para pahlawan. ”Sejarah tercederai,” katanya sewaktu mengikuti dengar pendapat dengan Pansus Perubahan Nama Jalan beberapa waktu lalu.

Dia bahkan mengusulkan akan lebih pas kalau nama jalan tersebut diletakkan di Kabupaten Mojokerto yang memiliki keterkaitan langsung dengan perisitiwa tersebut.

Sementara Tentara Repbulik Indonesia Pelajar (TRIP) yang datang menemui Ketua Pansus Fathul Muid mengaku sangat terluka dengan rencana pengubahan nama jalan tersebut. Muharjo pentolan TRIP yang datang dengan para veterangan perang dari sejumlah wilayah di Jatim berharap rencana tersebut dibatalkan. Sebab, katanya, TRIP menjadi saksi bagaimana kedua jalan tersebut merupakan lokasi pertempuran sengit sebelum akhirnya para pejuang bergeser ke Mojokerto, Sepanjang dan wilayah-wilayah sekitar.

”Kami yang mengalami perang itu, jadi jangan diubah,” ujarnya.

Namun hari ini (11/8/2018), Sidang Paripurna DPRD Surabaya yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha memutuskan usulan pengubahan sebagian nama jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo disetujui. Politisi PKB yang sudah menjabat sebagai Anggota DPRD Surabaya tiga periode ini sebelumnya menerima laporan kerja pansus yang menyatakan semuanya sudah beres. Pengubahan sebagian nama jalan terutama di Jl Gunungsari tidak berdampak apapun dimana tidak ada masyarakat terdampak di wilayah tersebut.

Sebelum mengesahkan pengubahan nama jalan, Masduki yang kini duduk sebagai Dewan Syuro DPC PKB Surabaya ini menerima pengunduran diri Fathul Muid sebagai ketua pansus. Fahtul Muid mengaku mundur lantaran tidak selaras dengan usulan pengubahan nama jalan bersejarah tersebut.

”Banyak masyarakat yang menolak, dan saya tetap bersama rakyat, makanya saya pilih mundur jadi ketua pansus,” kata politisi Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut.

Berlanjut, sidang paripurna mendapat protes keras dari Anggota Komisi C, Vinsensius Awey. Awey menyatakan, apa yang diputuskan Pansus mengaburkan fakta-fakta sejarah perjuangan masyarakat Surabaya.

Dia menolak keras rencana pengubahan sebagian nama jalan tersebut lantaran banyak sejarah yang akan hilang berbarengan dengan pergantian nama. ”Pemerintah harus hadir bukan dalam bentuk menjajah kepentingan masyarakat, tapi harus melindungi. Ini yang terjadi ada penjajahan baru, dimana kepentingan masyarakat ruang publik yang nyata-nyata sudah menjadi saksi sejarah keberadaan masyarakat Surabaya dihilangkan,” katanya.

Awey mengatakan, dia sepakat dengan usulan Gubernur Jatim mengenai rekonsiliasi budaya, namun tidak harus membumihanguskan sejarah yang sudah ada. ‘”Saya sepakat ada rekonsiliasi, saya sepakat ada penamaan jl Sunda dan Pabru Siliwangi, tapi tiadk harus menghilangkan yang sudah ada. Apalagi kedua jalan tersebut (Dinoyo dan Gunungsari) merupakan jalan bersejarah masyarakat Surabaya dalam melawan penjajah,” katanya.

Lantaran tidak sepakat, Awey kemudian memutuskan walk out dari sidang paripurna diikuti Fathul Muid. Keduanya menyatakan tidak ikut bertanggungjawab apabila dikemudian terjadi permasalahan hukum dan gejolak masyarakat.

Mendapat protes sedemikian deras, Agustian Poliana dari Fraksi PDIP yang belakangan diketahui mengambilalih posisi Fathul Muid sebagai ketua pansus menyatakan, tidak ada yang keberatan dan tidak ada tekanan terhadap ketua pansus sebelumnya. Selain itu, pihaknya sudah meminimalisir masyarakat terdampak akibat pengubahan nama jalan tersebut.

Di Dinoyo, katanya, semuanya sudah sepakat lantaran hanya 30 KK yang terdampak. Sementara di Gunungsari dia memastikan nol persen masyarakat terdampak. Artinya, kata dia, tidak ada masyarakat yang terdampak akibat pengubahan nama jalan tersebut.

”Di Jl Gunungsari kita hanya memindah jalan, dari traffic light pertigaan Rolak Gunungsari sampi traffic light pintu tol Gunungsari kita ubah jadi Jl Prabu Siliwangi, sementara Jl Gunungsari kita geser ke sisi kiri tepatnya di depan Hotel Singgasana yang langsung nyambung dengan Jl Golf depan Yani Golf,” katanya.

Nantinya, jl Gunungsari dari Jl Golf akan ditembus ke depan Hotel Singgasana yang akan secepatnya dilakukan perbaikan lantaran jalan tersebut sudah lama ditutup dan akan dibuka kembali dan akan bertemu di jl Gunungsari setelah traffic light Rolak Gunungsari.

Politisi PKS, Reni Astuti juga memastikan bahwa tidak ada masyarakat terdampak dari pergeseran nama jalan tersebut. Sebab, katanya, kanan kini Jl Prabu Siliwangi diapit sungai yakni Sungai Rolak (Brantas) dan Sungai Gunungsari.

Dia memastikan hal tersebut setelah pihakntya melakukan sidang bersama Anggota Pansus dan DCKTR, dan Bagian Hukum Kota Surabaya pada Jumat (10/8/2018) sore.

Usai perdebatan yang cukup panjang, Pimpinan Sidang Masduki Toha didampingi Wakil Ketua DPRD Surabaya Darmawan akhirnya menyetujui usulan pengubahan sebagian nama jalan. Hadir dalam sidang paripurna Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, para veteran perang TRIP, Anggota Pansus, dan pihak eksekutif. (Tur)