EKO PUGUH SIAP TUNTASKAN PERINTAH KETUA UMUM DPN HKTI JENDRAL (PUR) MOELDOKO

Surabaya , KabarGress.com – Job discribtions Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI ) Jendral (Pur) DR. H. Moeldoko , untuk DPP HKTI Jatim perkuat koordinasi dengan para kades dan kepala dinas kabupaten, langsung di respon oleh jajaran Wakil Ketua HKTI Jatim.

Eko Puguh Wakil Ketua HKTI Jatim menerangkan untuk efektifitas kinerja pihaknya tengah membuat Draft Pembagian Kelompok Kerja HKTI Jatim . ”   Kita bagi rencana kerja HKTI berdasar wilayah. Ini kita lakukan supaya bisa lebih fokus ,” kata Eko Puguh, Jumat 9 Juni 2017.

Menurut Eko Puguh, pembagian wilayah kerja per daerah kabupaten / kota  dinilai akan lebih efektif dalam pelaksanaan kinerja kelembagaan HKTI di Jatim. ”  Nach untuk memudahkan  pemetaan dan pelaksanaan program kita pandang perlu dilakukan pembagian kerja perwilayah , ” ujar dia.

Selain itu erat kaitanya dengan perintah Ketua Umum  DPN HKTI tentang penataan setruktur kelembagaan Eko Puguh mentargetkan dalam 1 – 2 bulan untuk kabupaten / kota setruktur kepengurusan HKTI sudah klier, semua.

Dalam artian setruktur kepengurusan HKTI bukan hanya tuntas pada 38 kabupaten kota, tetapi semua kecamatan dan desa. ” Saya targetkan 1- 2 bulan selesai untuk pembentukan setruktur HKTI hingga ditingkat desa. Dan memang harus mampu kita selesaikan , HKTI dari Kabupaten sampai desa ,” tandas Eko Puguh.

KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka memback – up Ketahanan Pangan , HKTI Jatim telah gulirkanbProgram M70D dan M400. Untuk mencapai raihan keberhasilan program M70D dan M400  harus berjalan simultaneously.

” Termasuk kerja sama dengan Gapoktan menjadi syarat yang perlu tetap harus terus ditingkatkan ,” kata dia.

Sedangkan terkait Program M70D – M400  dan pengembangan Holtikultura menurut Eko Puguh Jendral Moeldoko sudah koordinasi dengan dirjen tanaman Pangan dan Hortikultura Kementrian Pertanian.

Sementara itu untuk penguatan kelembagaan langkah yang segera dilakukan agar HKTI Jatim bisa bekerja,  Caretaker dalam waktu dekat dibuatkan Surat. DPN nantinya mensurati DPP Jatim. ” Kemudian DPP terbitkan Surat Caretaker  ke Seluruh kabupaten dan kota ,”

Diharapkan pengurus lama menjadi pengurus caretaker dan segera melakukan konsolidasi dan segera membentuk pengurus​ yang baru. ” Kita dalam rangka sistemmatika kerja harus segera membentuk pengurus kab sampai tingkat desa.

Dan harus bersinergi dengan Gapoktan. Pengurus HKTI desa sebaiknya ketua Gapoktan, ” pungkas Eko Puguh, saat buka bersama dikediaman Jendral (Pur) .Moeldoko. (hery)