PLN Dist Jatim Pastikan Suplai Listrik dari PLTGU Terpenuhi Awal 2019

* Terkait Tingginya Kebutuhan Pasokan Listrik di Pasuruan

Pasuruan, KabarGRESS.com – Tingginya kebutuhan pasokan listrik di Pasuruan terutama untuk Industri dan kanal baru di kawasan tersebut, PT PLN Distribusi Jatim memastikan suplai untuk wilayah tersebut bisa segera terpenuhi maksimal awal 2019 mendatang dengan beroperasinya PLTGU.

Kendati suplai atau pasokan listrik di Jawa Timur mengalami surplus namun hal itu tidak menyurutkan PT PLN Distribusi Jatim mendukung percepatan program pemerintah 35 ribu MW.

Untuk mempercepat pembangunan itu, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali, Amin Subekti didampingi  GM PLN Distribusi Jatim Dwi Kusnanto dan GM PLN Unit Transmisi Sumariadi meninjaunya secara langsung meninjaunya secara langsung ke grati Pasuruan beberapa hari lalu.

Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Pinto Raharjo menjelaskan, kunjungan para direksi ini untuk melihat secara langsung progres pembangunan PLTGU di Pasuruan, “Awalnya PLTGU diperkirakan operasional akhir 2019, namun kami ingin proyek ini bisa dipercepat sehingga kami target awal 2019 sudah bisa beroperasi,” jelas Pinto Kamis (24/3/2017).

Dengan diperasionalkannya proyek ini, jelas pasokan lisrik akan bertambah khususnya di Jatim. Dari saat ini sebesar 8.600 MW menjadi hamper 9 ribu MW. Dengan pasokan listrik yang sebesar itu, diakui Pinto masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Jawa Timur. Bahkan, pasokan itu bisa digunakan untuk industri-industri besar.

“Jangan takut untuk investasi di Jatim. Karena listriknya sangat mencukupi. Luar biasa pokoknya bahkan saat beban puncak, kami tidak kekurangan,” terangnya.

Karenanya, untuk proyek PLTGU di Grati ini, PLN akan mempercepat proses-proses yang menjadi permasalahan yang ada termasuk dalam hal pembebasan lahan. “Ada empat tower PLN yang belum bisa dibangun karena ada masalah pembebasan lahan,” tandasnya.

PT PLN (Persero) berharap persoalan lahan yang masuk wilayah kesatuan TNI ini bisa segera mendapat solusi yang baik sehingga tidak merugikan satu sama lain. “Toh ini juga buat kepentingan bersama,” tutup Pinto. (ro)