Surabaya, KabarGress.Com – Kondisi Surabaya Barat yang tergolong masih terpinggirkan diakui oleh Anggota DPRD kota Surabaya Saifudin Zuhri.
Anggota komisi C yang juga berasal dari Surabaya Barat ini mengatakan kondisi Surabaya Barat yang notabene masih dalam kategori terpinggirkan dikarenakan masih belum adanya zona yang dipetakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
” Belum adanya Zona yang terpetakan membuat kondisi wilayah Surabaya Barat yang minim penataan ” ujarnya saat ditemui di ruangan komisi C DPRD Kota Surabaya, kamis (10/8/2016).
Cak Ipuk panggilan akrabnya menambahkan, selama ini pembangunan pemukiman mewah di wilayah Surabaya Barat yang selama ini berjalan dikhawatirkan membuat warga asli bisa terpinggirkan.
” Pembangunan pemukiman mewah tidak boleh membuat warga terpinggirkan dan termarginalkan ” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjutnya harus ada zona yang terpetakan, sehingga, tidak akan ada orang Surabaya yang terpinggirkan dan berpindah ke daerah lain.
” Warga Surabaya Barat akan terancam terpinggirkan karena tingginya peningakatan masyarakat Surabaya Barat yang berasal dari luar daerah lain ” lanjutnya.
Ia beralasan karena karakteristik warga asli Surabaya Barat adalah masyarakat petani sehingga ketika lahan beruba alih fungsi maka mereka tidak bisa mengimbangi.
” Mereka itukan aslinya masyarakat petani ketika lahan mereka beralih fungsi maka mereka tidak bisa mengimbangi. Dan ini mengancam mereka menjadi terpinggirkan ” bebernya.
Oleh karena itu, lanjut Ipuk Pemkot Surabaya harus menyediakan sarana pendidikan yang mampu mencetak siswa yang memiliki inisiatif pengusaha , sehingga mereka bisa mampu menjadi tuan dan nyonya dirumahnya sendiri seperti kehendak dari Ibu Wali Kota Surabaya.
” Pemkot harus menyediakan sarana pendidikan yang mampu membentuk enterprener sehingga generasi selanjutnya bisa mampu bersaing seperti yang di inginkan ibu wali kota yakni menjadi tuan dan nyonya dirumah sendiri ” pungkasnya. (tur)
More Stories
Hari Kesehatan Nasional Ke-60, Pj. Gubernur Adhy Apresiasi Tim Yankes Bergerak Layani 1.067 Masyarakat Pulau Kangean
KPU Jatim dan FJPI Gelar Sosialisasi Pentingnya Pemilih Perempuan Menggunakan Hak Suara
Raperda APBD Jatim 2025 Resmi Disetujui, Pj Gubernur Adhy Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas