Aliansi Warga Surabaya Deklarasi Tolak Begal Politik

Surabaya, KabarGress.Com – Aliansi Warga Surabaya secara tegas menolak begal politik dalam Pilkada Surabaya 2015. “Masyarakat akan menjadi korban apabila Pilkada Surabaya diundur tahun 2017. Itu waktu yang lama. Dampak penundaan pesta demokrasi selama dua tahun menyebabkan pembangunan kota Surabaya akan terhambat. Jika terjadi seperti itu (penundaan pilkada, red) warga Surabaya yang dirugikan,” tegas Koordinator aksi Aliansi Warga Surabaya, H. Syukur Amaludin, usai Deklarasi Tolak Begal Politik, di Pujasera Keputran, Sabtu (1/8/2015).

Ia mengaku sangat heran dengan beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Majapahit. Koalisi yang beranggotakan enam partai, yakni Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB, PKS dan PAN, telah membuka pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakilnya. Bahkan, dari mekanisme yang dilalui, Tim Pokja telah melakukan verifikasi terhadap 16 orang, hingga mengerucut menjadi 8 orang calon. “Semua orang sudah tahu kalau Kolaisi Majapahit sudah melakukan verifikasi pasangan calon,” ujarnya.

Namun demikian, menurutnya, kenapa hingga saat ini tidak segera mendaftaran pasangan calon yang dijaring tersebut. Ia menengarai ada upaya Koalisi Majapahit untuk menggagalkan pilkada. “Jika ada niat untuk menggagalkan, berarti sudah berbuat jahat,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.

Syukur berharap begal politik di Surabaya tidak ada. Parpol harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Pengurus Paguyuban Pedagang Buah Peneleh ini mengatakan, partai politik harus berani mencalonkan pada pilkada. Keengganan mencalonkan karena ada kesenjangan elektabilitas dengan pasangan calon yang diusung PDIP, yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dinilai berlebihan. “Jika tak punya optimisme, gak usah mendirikan partai,” sindirnya.

Dihitung secara kasar saja, PDIP memiliki 15 kursi, sementara Koalisi Majapahit ditotal lebih dari 30 kursi. “Kenapa tidak mendaftarkan pasangan calonnya,” ucapnya terheran-heran.

Ia menegaskan, para calon walikota dan wakilnya yang telah mendaftarkan ke Koalisi Majapahit justru merasa dilecehkan apabila tidak ada rekomendasi yang turun. “Jika dianggap gak layak kenapa diajukan,” tukasnya.

Syukur Amaludin menilai, apabila proses penjaringan calon walikota dan wakilnya yang telah dilakukan Koalisi Majapahit hanya sebuah komoditas politik, tentu akan mengecewakan para calon yang sudah mendaftar. “Kasihan mereka (Cawali-Cawawali) jika jadi komoditas politik,” katanya.

Aliansi Warga Surabaya akan berupaya sekuat tenaga memperjuangan agar kepentingan masyarakat dan demokrasi kota Surabaya kondusif.

Disinggung wacana bakal munculnya calon boneka dalam pilkada kali ini, Syukur menegaskan tidak usah digelar pilkada sekalian. “Buat apa model demokrasi macam itu, hanya menghamburkan dana rakyat,” pungkasnya. (ro)

Teks foto: Koordinator aksi Aliansi Warga Surabaya, H. Syukur Amaludin, membacakan pernyataan sikap.