Komisi B Desak Pemkot Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

Surabaya, KabarGress.com – Menjelang lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, kalangan DPRD Surabaya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan barang pokok. Selain itu, Pemkot juga harus memastikan ketersediaan stok barang, khususnya sembako.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria, meminta kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Surabaya memantau dan mencegah peredaran barang-barang berbahaya. Mulai dari kemasan makanan yang kadaluarsa, makanan yang berbahan pengawet berbahaya seperti dugaan adanya daging oplosan.

“Disperdagin bisa bekerjasama dengan PD Pasar Surya, BPPOM, dan kepolisian harus memantau peredaran barang di pasaran, seperti daging babi dioplos dengan daging sapi impor. Kita harus cegah distribusi daging oplosan itu di pasar rakyat dan pasar modern (supermarket),” ujarnya.

Politisi asal Fraksi PKS ini menegaskan Pemkot Surabaya harus berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), dan pengusaha untuk memantau harga sembako. Pemkot memiliki tanggung jawab untuk menjamin kestabilan harga pasca lebaran agar tidak terjadi lonjakan inflasi. Kenaikan harga berkelanjutan yang sering terjadi pasca lebaran membebani masyarakat.

“Pengendalian harga ini penting untuk mencegah dampak inflasi karena bulan puasa dan hari raya, tidak hanya mengadakan pasar murah saja, tapi menjamin distribusi lancar,” ucapnya.

Ketua Komisi B Mazlan Mansur mengatakan menjeleng lebaran, komisinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional. Sidak yang dilakukan komisi yang membidangi perekonomian ini bertujuan untuk memantau harga sembako atau kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan laporan Disperdagin, kebutuhan bahan pokok sejauh nini relatif aman. Selain melihat harga, sidak juga bertujuan untuk mengetahui persediaan barang-barang pokok. “Kita akan pastikan apakah benar laporan Disperdagin, bahwa kebutuhan bahan pokok aman,” ujarnya.

Politisi PKB ini mengakui harga kebutuhan barang pokok sudah mengalami inflasi, diantaranya harga telur. Ia menilai, kenaikan harga sembako relatif normal, apabila berkisar 4 persen. Apabila melebihi dari persentase tersebut, Mazlan berharap Pemkot Surabaya segera melakukan langkah konkrit seperti menggelar operasi pasar. “Jika 4 persen nilainya ada kepatutan. Tapi jika melebihi, pemkot harus ambil langkah,” katanya.

Mazlan mengakui, sejak awal ramadhan hingga lebaran nanti, Pemerintah Kota telah melakukan serangkaian antisipasi dengan menyelenggarakan operasi pasar murah di sejumlah perkampungan. Operasi pasar tersebut dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara mobile. “Dinas Perdagangan mobile ke perkampungan untuk sembako murah,” tuturnya. (adv/tur)

Teks foto: Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Achmad Zakaria.