Pakde Karwo: Cegah Korupsi dengan Pelayanan Publik yang Baik

Sidoarjo, KabarGress.com – Salah satu solusi pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Konsep pencegahan korupsi ingin diperkuat, maka konsep pelayanan publik juga harus diperkuat

“Kalau program pemerintah ingin mengurangi korupsi dengan jalan pencegahan, solusinya adalah pelayanan publik. Satu model yang sangat manusiawi, jika pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik,” kata Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat Gelar Pelayanan dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015 bertema “Mewujudkan Penyelenggara Pemerintah yang Baik dan Pemberdayaan SDM Aparatur melalui Gelar Pameran Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2015” di Lapangan Parkir GOR Sidoarjo, Senin (15/6).

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi harus bisa menciptakan inovasi pelayanan publik sesuai dengan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni one agency, one innovation (satu instansi, satu inovasi). “Ini program yang disenangi masyarakat, inovasinya harus ada di setiap instansi dan daerah,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menjelaskan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik sudah sesuai dengan intisari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan publik yang demokratis dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat dilibatkan dalam kebijakan pelayanan publik, Citizen Charter-nya dikembangkan.

Dicontohkannya, jam kerja Puskesmas di salah satu daerah di Jatim mulai dari jam 4 sore hingga 10 malam. Jam kerja ini menyesuaikan dengan masyarakat di sekitarnya yang mayoritas sebagai petani. Sebelum jam kerja tersebut diterapkan, pemerintah melalui pihak Puskesmas mengajak masyarakat untuk menentukan jam kerja tersebut.

Selain itu, terdapat program baru pengurangan kemiskinan di Jatim, yaitu feminisme kemiskinan yang ditujukan kepada khusus single parent yang ada di Jatim. Sebanyak kepala rumah tangga perempuan 152.343 sesuai kriteria menerima bantuan Rp2,5 juta per kepala rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) RI Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi mengatakan, pameran dan simposium ini sangat relevan terkait dengan kelemahan sendi-sendi perekonomian nasional. Faktor yang menentukan ekonomi satu negara tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia termasuk efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam melakukan pelayanan publik.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas yakni kemampuan dalam melakukan inovasi. Berdasarkan Global Innovation Index (GII) tahun 2013, Indonesia masih menduduki peringkat ke-85 dari 142 negara di dunia dengan skor 31,95 dari rentang skor 0-100. Penilaian ini dari inovasi sektor bisnis maupun pemerintah dalam mendorong inovasi kebijakan pelayanan publik.

Dijelaskannya, instansi pemerintah dituntut untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemda tidak harus meniru pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota dapat melakukan pengembangan pelayanan publik demi makna dari reformasi birokrasi itu sendiri.

Untuk itu,Kementerian PANRB terus mendorong instansi pemerintah terhadap perubahan-perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengatakan akhir tahun 2013 lalu, Kementerian PANRB meluncurkan program one agency one innovation atau satu instansi satu inovasi.

Secara konsisten pemerintah selalu mendorong aparatur negara untuk melakukan terobosan dan melahirkan ide kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Pada akhirnya inovasi pelayanan publik bisa memicu perbaikan ekonomi dan memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui penyelenggaraan ini, pihaknya mengharapkan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah yang belum berinovasi untuk bisa melakukan replikasi dan modifikasi sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing. “Dengan semakin membaiknya pelayanan publik, maka langkah-langkah pencegahan korupsi bisa dilakukan sedini mungkin,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Mirawati Sudjono, Ak., M.Sc dalam laporannya mengatakan,  pameran dan simposium inovasi pelayanan publik nasional ini merupakan kegiatan kedua yang diselenggarakan pemerintahan Kabinet Kerja. Jika pameran tahun 2014, hanya terdapat 30 stan dengan peserta simposium sebanyak 300 orang.

Sedangkan tahun 2015 ini pameran diikuti sebanyak 255 stan dari instansi kementerian/lembaga, instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jatim dan luar Jatim, KPK, Ombudsman, mitra pembangunan seperti USAID, GIZ Jerman. Untuk peserta simposium bisa mencapai 600 orang per kegiatan.

Kemenpan dan RB memilih Provinsi Jatim sebagai tuan rumah karena prestasi Pemprov Jatim dalam kompetisi pelayanan publik sangat membanggakan. Sebanyak 6 pelayanan publik yang ada di Jatim masuk top 99 pelayanan publik dan 2 pelayanan publik masuk top 25 pelayanan publik Indonesia Tahun 2015.

Tahun 2014, Pemprov Jatim merupakan salah satu top 9 inovasi pelayanan publik dari 515 inovasi di Indonesia. Pada tahun tersebut, Kementerian PANRB mengadakan kompetisi Inovasi  Pelayanan Publik. Kompetisi tersebut diselenggarakan untuk mengetahui sejauh mana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SKPD yang ada. Saat itu ada 515 inovasi yang terdaftar melalui  Sistim Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).

Selain itu, Pemprov Jatim juga telah menyelenggarakan gelar pelayanan publik setiap dua tahun sekali. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kelima kalinya di Jatim. (hery)

Teks foto: Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi Menpan RB RI, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, meninjau stand Pameran Inovasi Pelayanan Publik se-Indonesia di acara Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2015 di GOR Sidoarjo.