Gubernur Jatim: Penegakan Peraturan Harus Melalui Pendekatan Humanisme

Banyuwangi, KabarGress.Com – Satpol Pamong Praja harus merubah sikap secara signifan. Penegakkan peraturan dilakukan tapi dengan cara pendekatan humanisme. Artinya meletakkan dialog menjadi suatu proses solusi. Misalnya menyelesaikan masalah pedagang kaki lima, tidak hanya sekedar digusur tapi menyiapkan tempat yang baru. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menjadi Irup HUT ke-65 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pamong Praja) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke 53 Provinsi Jawa Timur, di Taman Blambangan Kabupaten Banyuwangi, Rabu (11/3).

Menurut Gubernur, selama ini kesan masyarakat terhadap sikap dan tindakan Satpol PP kasar, beringas dan sewenang-wenang. Padahal keberadaan satpol PP merupakan tangan kanan kepala daearah. Karena setiap upaya pembangunan di daerah mustahil terlaksana bila tertib dan tenteram belum tercapai.”Satpol PP dan Satlinmas adalah institusi yang sangat penting dan strategis bagi jalannya roda pemerintahan di daerah,” ujarnya.

Peningkatan peran Satpol PP yang berkaitan dengan pelayanan dasar, tentu menuntut adanya perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dari satpol PP. Kemungkinan lain, disebabkan oleh penyelenggaraan yang tidak profesional dan proporsional sesuai ketentuan standar operasional prosedur yang ada, sehingga sering lebih mengedepankan kecepatan dalam menyelesaikan perintah/ tugas, maka nilai-nilai humanisme terabaikan.

Ketika menyampaikan pesan tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur mengatakan, empat hal yaitu, pertama, Satpol Pamong Praja adalah PNS yang harus bangga memiliki kemampuan dan kewenangan lain. “Bangga dan Junjung tinggi kehormatan ini dengan disiplin dan kinerja yang baik. Bukan senjata wibawa satpol Pamong Praja tapi wibawa adalah senjata satpol Pamong Praja.

Kerahkan seluruh kemampuan melaksanakan tugas membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Ketiga, tingkatkan profesionalisme dan humanisme dalam setiap pelaksanaan ugas, dengan terus mendekatkan diri ke masyarakatm memnagun jejaring dan komunikasi dengan anggota satpol PP seluruh Indonesia.

Serta, selalu menjaga kewaspadaan agar senantiasa siap untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam situasi bencana apapun. Semoga di usia semakin matang ini Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat dapat semakin profesional dan solid dalam mengemban tugas, serta memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat di setiap kejadian bencana.

Tema “Dengan semangat HUT Polisi Pamong Praja ke-65 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-63 kita tingkatkan kemampuan profesional anggota dalam penegakan Perda, pebinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberian pertolongan kepada masyarakat”

Tema tsb tepat dismpaikan pada kondisi sekarang seiring dengan terbitnya UU no 23 / 2014 tentang pemerintahan daerah.

Peran strategis satpol PP dalam pelaksanaan pemerintah di daerah dimasukannya urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang sejajar dengan lima urusan dasar lainnya, yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta urusan sosial.

Konsekuensi logisnya, organisasi yang menangani harus benar-benar profesional dan memenuhi kriteria standar pelayanan minimal, agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang maksimal atas urusan wajib yang harus dilaksanakan pemda.

Semangat Satpol PP bisa menjadi bumerang jika tidak didukung profesionalisme. Hal itu disebabkan hanya mengutamakan kerja keras tanpa didukung dengan kerja cermat dan kerja cerdas.

Selama defile regu satpol Pamong Praja dan Satlinmas dinilai dari sisi ketertiban dan kerapian barisan, dan tuan rumah yaitu Regu Satpol Pamong Praja Kab Banyuwangi keluar sebagai juara III, sementara juara I dan II diraih Sidoarjo dan Kota Madiun.

Rangkaian acara peringatan HUT diakhiri dengan simulasi evakuasi penanggulangan bencaan di laut, darat dan udara.embarkasi korban menggunkana helikopter untuk mempercepat penanganan. Hal ini membuktikan bahwa Satpol Pamng Praja mampu memberikan pertolongan yang tepat kepada masyarakat. (ro)