Pemprov Jatim Terus Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Kediri, KabarGress.com – Guru, boleh tersenyum, sebab Pemprov Jatim terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, karena akan menjaga dan menambah kompetensi dan profesionalitasnya.Dengan demikian tugas guru sebagai anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai ujung tombak pelaksanaan ide reformasi mental yang dicanangkan oleh pemerintah dapat diandalkan.

“Kami meyakini untuk memajukan generasi penerus bangsa dan mensukseskan program revolusi mental oleh pemerintah pusat, yang pertama diurus dan disejahterakan adalah gurunya,” ujar Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Syaifullah Yusuf saat membuka peringatan Hari Guru Nasional ke 39, HUT PGRI ke 69 dan Hari Aksara Internasional ke 49 di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Minggu (23/11).

Ia mengatakan, pendidikan dapat mengubah masyarakat, maka dari itu peran guru dan sekolah perlu dikembangkan dan memperkuat metodologinya. Pengembangan itu misalnya dengan menambah ketrampilan lain, memperkuat instrumen dan prinsip-prinsip untuk menjamin kualitas dan pengajaran pembelajaran siswa. Selain itu untuk mensejahterakan guru Pemprov Jatim telah mengalokasikan 60% anggaran APBD untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas guru. “Bahkan dalam APBN alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20%, karenanya besarnya anggaran baik dari APBN maupun APBD harus bisa dirasakan oleh semua guru di Jatim,” imbuh Gus Ipul sapaat lekat wagub.

Menurutnya, guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran, pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap untuk memenuhi kebutuhan siswa. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh peran guru, lingkungan, kebijakan pemerintah, dan instrumen lainnya.Pendidikan yang diberikan oleh guru harus memberikan kesadaran tentang peran siswa dalam kehidupan sosial.Karenanya guru harus mampu menciptakan dinamika dalam kegiatan, misalnya kebebasan untuk bertanya atau mengusulkan. “Dalam meningkatkan kompetemsi guru tidak saja melalui jalur resmi tapi juga jalur tidak resmi, misalnya rajin membaca dan mengetahui informasi terbaru melalui teknologi IT,” jelasnya.

Ia menambahkan, mengenai kurikulum 2013 telah disosialisasikan hampir 80% ke seluruh elemen pendidikan. Oleh sebab itu jika terdapat kekurangan harus disempurnakan, dievaluasi dan diperbaiki. Semua pihak harus bersama-sama menemukan permasalahan yang ada misalnya beban yang berlebih untuk siswa.“Guru-guru banyak member masukan untuk terus melaksanakan kurikulum 2013, karena proses pelaksanaannya sudah cukup jauh,” ungkapnya.

Melalui PGRI lanjutnya, para guru diminta untuk tidak terpecah belah dan bercerai berai. Ini penting untuk meyakini bahwa kekuatan kemajuan, moral, karakter dan martabat bangsa merupakan efek kumulatif dari upaya pendidikan dan pengajaran yang baik, dan disini peran guru sangat strategis. “Melalui organisasi profesi guru, PGRI harus bersinergi dalam mendukung program pemerintah. Diikuti dengan tekad para guru untuk memenuhi standarisasi guru nasional bahkan kalau bisa secara professional,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jendral PAUDNI Ella Yulaelawati mengatakan, perkembangan program pemberantasan keaksaraan dasar data buta aksara penduduk di Jatim untuk usia 15-19 tahun terhitung sejak tahun 2010 sebanyak 1,2 juta orang. Menurut data yang ada aksi pemberantasan buta aksara tahun 2011 sebanyak 166 ribu orang, kemudian tahun 2012 sebanyak 265 ribu orang, dan tahun 2013 sebanyak 172 ribu orang. Sedangkan tahun 2014 sebesar 107 ribu orang, dan keaksaraan buta mandiri mencapai 80 ribu orang. “Kalau ditotal garapan pemberantasan buta aksara tahun 2011-2014 adalah 712 ribu orang, sisanya sebanyak 488 ribu orang harus diselesaikan melalui anggaran APBD Pemprov Jatim,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat Sulistiyo menyampaikan, melalui momentum kegiatan itu PGRI akan memperjuangkan pengesahan Perubahan Peraturan Pemerintah (PP). No 74 tentang guru. Didalam PP tersebut mengatur mengenai beban mengajar guru selama 24 jam akandidistribusikan sebagai wali kelas, pengajar ekstrakurikuler, merencanakan pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu PGRI juga memperjuangkan agar guru dikelola oleh setingkat Direktur Jenderal (Dirjen). “Yang terpenting dan merupakan harapan seluruh guru adalah pembayaran tunjangan profesi guru bersamaan dengan pembayaran gaji setiap bulannya,” tegasnya.

Ketua panitia yang sekaligus Kepala Dispendik Pemprov Jatim Dr. Harun mengatakan, tema kegiatan itu adalah “Mewujudkan revolusi mental melalui penguatan peran strategis PGRI”. Diikuti oleh 25 ribu orang yang berasal dari perwakilan guru-guru seluruh kab/kota di Jatim. Di samping itu juga pemberian penghargaan atas beberapa kegiatan diantaranya bupati peduli percepatan penuntasan buta aksara yang diberikan kepada Walikota Kediri, Bupati Banyuwangi, Bupati Sampang, dan Bupati Jember. Selain itu juga penghargaan lomba tutor keaksaraan fungsional, lomba Lembaga Taman Baca Masyarakat (TBM), dan lomba Penilik Pendidikan Masyarakat (Dikmas) .( eri )