Bagi Hasil Terminal Purabaya Terus Disoal

Surabaya, KabarGress.Com – Pembagian hasil terkait terminal Purabaya (Bungurasih) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus menjadi pembahasan. Pasalnya, Pemkab Sidoarjo masih menginginkan keuntungan yang lebih besar. Padahal diketahui, terminal purabaya berdiri di atas lahan milik aset Pemkot Surabaya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Eddy mengatakan, hal ini masih terus dalam proses penggodokan. Sebab kalau untuk operasional pemkot Surabaya masih mengalami minus untuk saat ini. Sehingga, hal ini masih terus diperhitungkan untuk masalah pembagian hasilnya.

“Kami masih belum tahu berapa pastinya. Tapi kalau pun pembagian nanti menjadi 90 untuk surabaya, 10 untuk sidoarjo, kami masih rugi. Itu sudah nggak rasional lagi. Wong bungurasih itu lho beriri di atas lahannya pemerintah Surabaya. Kita beli itu, dan pemerintah Sidoarjo tidak sedikitpun ada investasi di terminal itu,” katanya.

Eddy menuturkan, ada multi player effek yang ditimbulkan di area tersebut. Artinya dengan adanya terminal kelas A itu, perekonomian berjalan lancar. Misalnya banyak hotel yang berdiri dan banyak sekali pedagang. Dirinya menghimbau kepada pemkab Sidoarjo, jangan jadikan terminal adalah tempat mencari uang karena itu adalah pelayanan publik.

“Dia harus menyadari, terminal itu adalah pelayanan publik bukan tempat untuk mencari duit. Padahal dia (pemkab) Sidoarjo sudah menerima pajak dari pedagang yang ada di situ. Maksud saya, harusnya sidoarjo harus memahamilah jangan terlalu menuntut hasil lebih dari terminal bungurasih,” terangnya.

Dirinya menambahkan, pendapatan yang diperoleh oleh pemkot Surabaya dari retribusi parkir dan sewa kios itu pun masih belum cukup untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan selama ini. Misalnya untuk pembayaran listrik, air, dan sampah. “Kami segera akan mengajak review dengan pemkab Sidoarjo,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto memaparkan, permasalahan bagi hasil antara pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo memang sudah pernah dibahas sudah lama. Namun, sampai sekarang pembagian tersebut memang masih belum menemukan titik terang.

“Kami (dewan) akan segera mengadakan agenda hearing untuk membahas ini. Biar permasalahan ini tidak terlarut-larut. Ini harus segera diselesaikan kalau tidak Surabaya nanti bisa merugi,” ujar, politisi asal fraksi PDI-P, saat dikonfirmasi melalui via telepon. (tur)