Komisi A Usulkan Pembayaran Listrik Melalui Token

Surabaya, KabarGress.Com – Banyaknya penghuni Rumah Susun (Rusun) yang nunggak pembayaran listrik, membuat Komisi A DPRD Surabaya merekomendasikan mengubah meteran listrik menjadi token. Hal ini dilakukan agar Pemkot tidak terlalu banyak menanggung beban pembayaran listrik di rusun.

“Kami minta kepada PLN untuk melakukan pemasangan dan penggantian meteran PLN menjadi token listrik. Kami harapkan PLN menyetujuinya. Tapi hingga saat ini belum ada respon dari PLN terkait permintaaan kami,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Lutfiyah.

Dipaparkan bahwa saat ini di Surabaya terdapat 22 bangunan rusun. Namun yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebanyak 10 rusun. Adapun untuk pembayaran alokasi anggaran listriknya, Pemkot menganggarkan sebesar Rp2,7 miliar per tahun.

Sedangkan untuk total anggaran pemeliharaan rusun Pemkot mencapai anggaran Rp12,7 miliar tiap tahunnya. Adapun dari sisi pendapatan tidak sampai mencapai Rp700 juta per tahun. Rencananya di tahun 2015 mendatang, Pemkot bakal membangun 3 lagi Rusun baru. Antara lain di kawasan Dukuh Menanggal, Tambaksari dan Sukolilo.

“Kita harapkan dengan pemasangan token di tiap-tiap kamar atau unit rusun, maka pemiliknya bertanggungjawab terhadap pembayaran listrik yang telah digunakannya,” tutur politisi asal fraksi Gerindra ini.

Selama ini listrik di Rusun tersebut hanya memiliki satu nomor pelanggan listrik. Jadi nomer pelanggannya hanya satu untuk seluruh penghuni rusun yang mencapai puluhan hingga ratusan KK.

“Selama ini para pelanggan bayarnya ke UPTD. Tapi faktanya ketika saatnya membayar listrik, ada penghuni Rusun yang tidak bayar. Sehingga SKPD yakni Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan yang membayari dulu atau nalangi dulu,” tandas Lutfiyah.

Ditambahkan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, bahwa yang terjadi di rusun-rusun faktanya tidak banyak penghuni rusun yang membayar. “Ada yang memang rutin membayar, tapi ada juga yang tidak rutin membayarnya. Ini faktanya,” ujar Herlina.

Diakui politisi asal Partai Demokrat ini, bahwa Rusun merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemkot kepada masyarakat, utamanya kepada warga yang tidak mampu untuk memperoleh tempat tinggal.

“Rusun ini memang berbasis layanan bagi warga yang membutuhkan hunian. Namun apakah betul-betul yang menghuni adalah warga yang tidak mampu. Karena di beberapa rusun ada penghuninya yang punya mobil,” tutur Herlina.

Ditambahkan mantan anggota Komisi C ini, pihaknya berharap rencana pemasangan token listrik di Rusun-rusun yang ada di Surabaya bisa dipenuhi oleh PLN. “Kalau token dipasang di tiap unit-unit kamar khan enak. Jangan sampai bila nantinya ketika Pemkot tidak bayar, listrik satu rusun bisa mati semua,” tandasnya. (adv/tur)