Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024, Walikota Surabaya: Meski Efisiensi, Kita Masih Bisa Tekan Kemiskinan

Surabaya, KABARGRESS.com — DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Adi Sutarwijono itu berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Surabaya, Senin (16/6/2025), dan turut dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, pejabat instansi pemerintahan, kepala OPD, serta 35 anggota dewan.

Dalam forum terbuka tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Cahyo Siswo Utomo, menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemkot Surabaya, termasuk 13 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi PKS juga memuji pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 yang mencapai 5,76 persen meski belum melampaui capaian tahun sebelumnya.

“Dari sisi serapan anggaran, PKS mencatat realisasi belanja sebesar 86,94 persen atau senilai hampir Rp10 triliun. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun lalu secara persentase, namun secara nominal meningkat. Sementara itu, pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp10,03 triliun, atau 88,78 persen dari target. PKS mencermati turunnya realisasi pendapatan secara persentase meskipun nominalnya naik”, kata Cahyo dalam rapat tersebut.

PKS menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, mengingat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah. Mereka mengapresiasi kebijakan Wali Kota yang menerbitkan Perwali No. 14 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif denda PBB. Bahkan, fraksi ini mendorong kebijakan lanjutan berupa keringanan PBB bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga miskin.

Cahyo juga menyoroti pada rendahnya serapan belanja modal yang hanya menyentuh angka 19 persen dari total anggaran belanja, yakni sekitar Rp1,89 triliun. “Belanja modal yang seharusnya berfungsi sebagai motor pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dianggap masih belum optimal. Bahkan, serapan anggaran untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 56,82 persen, turun drastis dari tahun sebelumnya. PKS menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat masih banyak keluhan warga terhadap kerusakan jalan dan banjir yang terjadi di sejumlah titik saat musim hujan”, ujar Cahyo kemudian.

Lebih lanjut, di sektor pemberdayaan ekonomi rakyat, PKS memberikan apresiasi terhadap berbagai program UMKM seperti rumah padat karya, e-peken, dan festival-festival lokal. Namun, PKS juga meminta agar distribusi program-program tersebut lebih merata, karena masih ada pelaku UMKM yang belum tersentuh. PKS juga mendukung optimalisasi aset-aset mangkrak milik Pemkot untuk pemberdayaan MBR dan UMKM.

Terkait pendidikan, PKS memuji program beasiswa kuliah dan bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK yang dinilai strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, mereka juga menyoroti keterbatasan kuota yang menyebabkan masih ada mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang belum mendapat bantuan. Oleh karena itu, mereka mendorong peningkatan anggaran untuk beasiswa pada tahun anggaran 2025.

Di akhir penyampaian pandangan umum, PKS menyinggung adanya sisa lebih perhitungan. “anggaran (SILPA) sebesar Rp234 miliar, yang dianggap perlu ditelusuri apakah disebabkan efisiensi atau kurang optimalnya perencanaan. Dengan adanya wacana pinjaman daerah untuk program investasi strategis, fraksi ini memberi catatan agar kemampuan fiskal Pemkot benar-benar diperhitungkan agar tidak membebani APBD di masa depan”, pungkas Cahyo.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, dalam pernyataannya menyatakan bahwa seluruh tahapan pembahasan akan dilanjutkan sesuai mekanisme perundang-undangan. Setelah pandangan fraksi disampaikan, DPRD akan menjadwalkan rapat lanjutan untuk mendengar pendapat Wali Kota, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan komisi sesuai bidang masing-masing, sebelum ditetapkan menjadi Perda pada akhir Juni.

“Semua masukan fraksi, baik apresiasi maupun kritik, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota. Aspirasi masyarakat melalui anggota dewan, khususnya soal infrastruktur, perbaikan kampung, PJU, dan rumah tidak layak huni, perlu diperhatikan,” ujar Adi.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas seluruh pandangan fraksi. Ia menilai masukan yang disampaikan sangat berharga dan menjadi bahan refleksi. “Alhamdulillah, banyak masukan dari fraksi yang sudah kita jalankan. Meski banyak retribusi dan pajak yang dihapus, kita masih bisa menekan kemiskinan, stunting, dan meningkatkan IPM. Ini menunjukkan arah kebijakan kita sudah tepat,” ungkap Eri.

Rapat paripurna ini menjadi cermin dari dinamika demokrasi lokal di Kota Surabaya. Di satu sisi, Pemkot mendapat apresiasi atas capaian kinerja dan penghargaan nasional; di sisi lain, DPRD menekankan pentingnya perbaikan pada sektor belanja modal, pemerataan program, serta ketepatan perencanaan anggaran. Dengan semangat kolaboratif, baik legislatif maupun eksekutif di Surabaya diharapkan bisa terus bersinergi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adil, dan berpihak kepada masyarakat bawah.(ZAK)