MOMENTUM PURNA TUGAS PERANGKAT DESA: SAATNYA TATA ULANG SISTEM DENGAN BIJAK

Hery Bangkit ,KabarGress.com

Pertengahan hingga akhir Tahun 2025 ,Menjadi Penanda Penting Bagi Banyak Desa Di Indonesia. Termasuk di kabupaten Sidoarjo . Gelombang Purna Tugas Perangkat Desa Datang Bersamaan, Dan Ini menurut pendapat saya , Bukan Sekedar Pergantian Orang, Tetapi Juga Ujian Sistem Tata Kelola Pemerintahan Desa. Di Antara Wilayah Yang Menghadapi Kondisi Ini Adalah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak Desa Di Kabupaten Ini Akan Segera Kehilangan Perangkat lantaran pansiun ,setelah mengabdi Puluhan Tahun.

Dalam Konteks Ini, Muncul Berbagai Tantangan Baru, Salah Satunya Adalah Regenerasi Aparatur Desa. Bagaimana Desa-Desa Tersebut Mengisi Kekosongan Jabatan, Dan Siapa Yang Layak Menggantikan Mereka? Pertanyaan-Pertanyaan Ini tidak cuman sebatas Administratif, Tetapi Menyentuh Aspek Sosial Dan Identitas Masyarakat Desa.

Salah Satu Hal Yang Menjadi perhatian publik , Soal Asal-Usul Calon Perangkat Desa. Memang secara Hukum, tidak Ada Keharusan Bahwa Perangkat Desa Harus Berasal Dari Putra Asli Desa. Artinya, Warga Dari Luar Desa Pun Dapat Mengikuti Proses Seleksi Selama Memenuhi Syarat. Namun, Realitas Sosial Tak Sesederhana Itu.

Warga Desa Umumnya Memiliki Ikatan Emosional Dengan Tanah Kelahiran Mereka. Maka, Saat Posisi Strategis Seperti Kepala Urusan Atau Kepala Seksi Diisi Oleh Orang Luar, Bisa Muncul Perasaan Tersisih Atau Bahkan Kecemburuan Sosial. Apalagi Bila Tidak Ada Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Rekrutmen Tersebut.

Fenomena Ini Harus Dipahami Dengan Hati-Hati. Keterbukaan Akses Jabatan Publik Memang Penting Dalam Demokrasi. Namun, Demokrasi Di Tingkat Desa Hendaknya disesuaikan Dengan Nilai-Nilai Lokal Dan Kultur Masyarakat Setempat. Jangan Sampai Atas Nama Meritokrasi, Justru Terjadi Polarisasi Di Dalam Desa Itu Sendiri.

Sidoarjo, Sebagai Daerah Dengan Dinamika Kependudukan Yang Tinggi, Menghadapi Risiko Ini Secara Nyata. Urbanisasi, Mobilitas Sosial, Serta Semakin Banyaknya Warga Pendatang Yang Menetap Di Desa-Desa Pinggiran Kota Turut Memengaruhi Peta Sosial Masyarakat. Maka Dari Itu, Seleksi Perangkat Desa Tidak Bisa Hanya Dilihat Dari Sisi Teknis, Tetapi Harus Mempertimbangkan Aspek Sosiologis.

Menurut hemat saya ,Perlu Ada Penataan Sistem Yang Lebih Utuh. Misalnya, Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dapat Menyusun Regulasi Lokal Yang Tetap Membuka Ruang Untuk Calon Dari Luar Desa, Namun Memberikan Afirmasi Atau Prioritas Kepada Warga Asli Yang Memenuhi Kualifikasi. Ini Bukan Diskriminasi, Melainkan Bentuk Perlindungan Terhadap Harmoni Sosial Desa.

Selain Itu, Transparansi Dalam Seleksi Menjadi Harga Mati. Publikasi Syarat, Jadwal, Hingga Proses Ujian Harus Dilakukan Terbuka Agar Tidak Memunculkan Kecurigaan. Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dan Unsur Pemuda Dalam Proses Penjaringan Juga Bisa Menjadi Cara Mencegah Ketegangan Di Kemudian Hari.

Momentum Purna Tugas Perangkat Desa Sejatinya Dapat Menjadi Peluang Besar Bagi Desa Untuk Membangun Generasi Baru Birokrat Desa Yang Profesional Sekaligus Berakar Pada Nilai-Nilai Lokal. Dengan Regenerasi Yang Sehat, Desa Bisa Lebih Responsif Terhadap Tantangan Zaman ,Baik Di Bidang Digitalisasi Layanan Maupun Tata Kelola Pembangunan.

Namun Tanpa Sistem Yang Baik, Pergantian Ini Justru Bisa Menjadi Bumerang. Potensi disharmoni Sosial, Politisasi Jabatan, Hingga Terjadinya Perebutan Kekuasaan Di Desa Bukan Hal Mustahil. Jangan Sampai Proses Suksesi Perangkat Desa Yang Seharusnya Menjadi Proses Administrasi Yang Damai, Justru Mencederai Persatuan Warga.

Pemerintah Daerah, Khususnya Pemkab Sidoarjo, Memiliki Peran Strategis Dalam Mengawal Proses Ini. Pembinaan, Pengawasan, Hingga Fasilitasi Pelatihan Bagi Calon Perangkat Desa Bisa Menjadi Langkah Nyata Dalam Memastikan Kualitas Aparatur Desa Ke Depan.

Akhirnya, Kita Semua Berharap Bahwa Gelombang Purna Tugas Ini Menjadi Babak Baru Yang Lebih Baik Bagi Pemerintahan Desa. Desa Yang Sehat Bukan Hanya Ditentukan Oleh Siapa Yang Menjabat, Tapi Oleh Seberapa Adil Dan Bijaknya Sistem Dijalankan.