Lahan Makam di Surabaya Menipis, Komisi A: “Orang Mati Jangan Dikesampingkan!”

Surabaya, KABARGRESS.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya soroti lahan makam yang mulai mengalami kepenuhan. Dalam rapat yang digelar Bersama UPTD Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada hari Rabu, (19/02/25) ini meminta DPRKPP untuk menyediakan lahan untuk penambahan makam baru.

Pdt. Rio Dh. I. Pattiselanno, selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya mengatakan, kebutuhan pemakaman tidak sedikit. DLH, dalam rapat tersebut sifatnya mengusulkan tempat dan titik Dimana dapat dijadikan makam baru.

Rio, sapaan akrabnya, meminta agar DPRKPP juga merespon, hingga sampai ada orang yang dimakaman jauh dari tempat tinggalnya dikarenakan ketidaksediaan lahan makam di dekat rumahnya. “Orang mati Jangan dikesampingkan, jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi kedepannya,” ucap tegas Rio.

Dalam rapat tersebut DLH menyarankan agar dilakukan pemakaman dengan cara tumpang. Dia menjelaskan, ada perbedaan cara pemakaman antara agama islam dan Nasrani. seperti di makam kembang kuning, prosesi pemakaman Nasrani itu ditumpang tutup beton, modelnya berlapis dengan adanya hubungan keluarga dengan mayat yang di posisi bawah atau yang dimakamkan lebih dulu.

“Kalau yang muslim yang saya tau dari teman-teman ternyata ditumpuk-tumpuk terus, ditaruh saja tanpa tau ada hubungan keluarga atau tidak dengan mayat sebelumnya. Ditumpuk tidak harus ada hubungan keluarga gitu,” jelas Rio.

Dia menyimpulkan bahwa dia tidak mengetahui kaidah dalam islam hal tersebut sebenarnya baik atau tidak. Namun menurutnya, bagaimanapun Namanya jenazah harus tetap dihargai, lebih baik disediakan makam yang lebih banyak, bagaimanapun juga jenazah tetaplah manusia, dan manusia harus tetap dihargai.

Memperjelas terkait mekanisme tumpang dalam pemakaman jenazah, Khoirun Nisa, selaku Kepala UPTD Pemakaman DLH menjelaskan, lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak seimbang dengan jumlah warganya, maka dari itu dengan mekanisme tumpang diupayakan jadi solusi yang lebih baik.

Dia melanjutkan, dengan mekanisme tersebut, disatu sisi memang dari ahli waris memudahkan untuk ziarah dan dari pihak DLH sendiri juga tidak sembarangan, akan diupayakan dalam suatu keluarga diminta kesediaannya untuk ditumpangi jadi tidak serta merta ditumpang tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu.

“tidak ngawur ya, kami tetap akan meminta izin kepada pihak keluarga agar pemakaman itu ditumpang di makam pihak keluarganya yang lain,” terangnya.

khoirun Nisa mengatakan, yang DLH sarankan sekarang adalah sistem tumpang, karena mereka tidak memikirkan bagi yang sekarang saja, kasihan nanti yang berikutnya. Disatu sisi juga daapt memudahkan warga agar saat berziarah satu tempat sudah satu keluarga sendiri.

“Harus satu keluarganya. Kalau tidak keluarga kami tidak bisa. Karna tetap harus minta ketersediaan ahli waris nya. Harus ada saling koordinasi, harus keluarga nya ACC dulu baru berani, kalo tidak ada gak berani,” pungkasnya. (Adv/ZAK)