Forsimema RI Bahas Peradilan di Era Digital, Humas Harus Menjalin Sinergi dengan Media

Jakarta, kabargress.com – Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (Forsimema RI) tak henti berdiskusi di seputar Peradilan dan Hukum. Kali ini kegiatan mengadakan Forum Group Diskusi (FGD) bertajuk ‘Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan Hukum di Era Digital’, di Rumah Makan Ny Suharti, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2).

Narasumber Akademisi dan Praktisi Hukum Aturkian Laia, dan Ketua Umum (Ketum) LBH Forum Pemuda Kalimantan Barat (FPKB) Jakarta Fetrus.

Dipandu Muhammad Irvan Mahmud Asia, Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA). Bahasan diskusi cukup menatik: Tantangan serta peluang Mahkamah Agung (MA) dalam menegakkan keadilan di era digital.

Dibahas media dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan hukum di era digital yang semakin berkembang.Ketua Forsimema RI Syamsul Bahri berharap FGD dapat menjadi ajang sinergi antara media dan humas peradilan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sistem peradilan digital, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran MA dalam mewujudkan keadilan hukum di era digital.

“Kami berharap diskusi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran MA dan bagaimana MA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum,” ujarnya.

Ketum LBH FPKB Jakarta Fetrus mengatakan, transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan sebuah kemajuan yang perlu terus dikawal. “Sejak adanya UU ITE dan perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir, MA telah melakukan berbagai terobosan. Mekanisme ini penting untuk mendukung masyarakat dalam mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di Indonesia,” katanya.

Fetrus menggarisbawahi kolaborasi antara MA, praktisi hukum, akademisi, dengan masyarakat sangatlah diperlukan.

Sedangkan Aturkian Laia menyoroti hakim harus tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan. Ketika persidangan dilakukan secara virtual.

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, persidangan tatap muka tetap harus menjadi prioritas jika sidang daring tidak dapat menjamin keadilan secara optimal.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi berbagai pihak terkait, terutama dalam menghadapi tantangan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum di era digital yang semakin berkembang.

Syamsul Bahri menambahkan, Peran Kehumasan di Era digital saat ini bukan hanya sekedar ruang komunikasi untuk penyampaian informasi, melainkan juga menjadi unsur yang bisa berkontribusi menyukseskan Program Institusi Mahkamah Agung Peradilan Humas harus mampu menciptakan reputasi lembaga pemerintahan yang baik ( good governance ) di mata masyarakat. Di sisi lain dituntut memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini.

Yang lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan awak media (wartawan), agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain itu, Humas harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional dengan humas. Masyarakat pun akan merasa memiliki tanggung jawab serta melakukan sharing kepedulian yang lebih banyak lagi.

Hasil Pantauan Syamsul Bahri Ketum FORSIMEMA-RI, sinergitas, pelayanan dan kepedulian Kehumasan juga Koordinator Media PN Jaksel saat ini bisa di jadikan contoh pembelajaran yang baik untuk Kehumasan PN & PT seluruh Indonesia di wilayah kerja keluarga Dharmayukti. Apa yang di lakukan Kehumasan dan Koordinator Media PN Jaksel bekerja melaksanakan tugas nya ,tanpa dukungan anggaran dari institusipun, Pelayanan publik dan pelaksanaan program institusi berjalan lancar. Hasilnya justru sangat di Apresiasi oleh publik dan masyarakat pencari keadilan juga Awak Media.

Ketum FORSIMEMA-RI berharap Sunarto SH, Ketua MA menyampaikan kepada jajaran Humas MA & Peradilan Pelayanan agar bersinergi dan berkolaborasi dengan awak media di bidang informasi dan komunikasi. Hal itu supaya tidak ada lagi aduan atau kesan Humas enggan bersilaturahmi dengan awak Media untuk terciptanya pemberitaan yang berintegritas.(gi)