Dugaan Pemerasan Lina Mukherjee, PN Palembang Tegaskan Komitmen Integritas

Palembang, kabargress.com– Kasus penistaan agama yang dihadapi oleh Lina Mukherjee masih berbuntut panjang. Pasalnya perempuan yang baru menghirup udara bebas pada 20 November 2024 lalu, mengaku dimintai uang Rp 500 juta oleh oknum yang bekerja di PN Palembang.

Penyataan Lina tersebut muncul pada podcast channel YouTube gt.bodyshot yang dipandu oleh Grace Tahir. Dalam podcast berdurasi 30 menit tersebut, Lina mengklaim sebelum sidang pembacaan putusan, ada oknum wanita yang mengaku dapat membantu meringankan hukuman Lina.

Kasus Lina bermula saat dirinya yang seorang seleb di TikTok mengunggah konten ucap bismillah saat menyantap menu makanan berbahan daging babi, yang mana konten tersebut berujung viral di berbagai media sosial.

Atas perbuatannya tersebut, Lina kemudian dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan atas dugaan penistaan agama sampai kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke PN Palembang.

“Kasus saudari Lina Mukherjee terdaftar di PN Palembang pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, dengan susunan Majelis Hakim yaitu Romi Sinatra, Pitriadi, dan Agung Ciptoadi,” ungkap Tim Juru Bicara PN Palembang dalam press release tanggal 6 Februari 2025.

Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, Majelis Hakim menilai perbuatan perempuan yang mempunyai nama Lina Lutfiawati tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana Lina kemudian diganjar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 250 juta.

“Menyatakan Terdakwa Lina Lutfiawati alias Lina Mukherjee terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Romi Sinatra dalam sidang yang digelar di Gedung PN Palembang, Jalan Kapten A. Rivai Nomor 16, Palembang, Selasa (19/09/23).

“Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sama dengan tuntunan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Siti Fatimah. Adapun atas putusan tersebut, Lina Mukherjee melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dan Kasasi ke Mahkamah Agung yang terdaftar dengan Nomor 275/PID/2023/PT PLG dan Nomor 535 K/Pid.Sus/2024,” lanjut Tim Juru Bicara PN Palembang.

Kedua putusan di tingkat upaya hukum tersebut tetap menguatkan vonis Majelis Hakim PN Palembang, yang mengharuskan Lina menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Setelah menjalani dua pertiga masa pidana di Lapas Kelas II A Palembang, Lina mengajukan pembebasan bersyarat dan mendapatkan remisi, sehingga pada tanggal 20 November 2024 dinyatakan bebas bersyarat.

Selepas menjalani pidananya tersebut, Lina kerap diundang oleh berbagai media massa untuk melakukan wawancara terkait pengalamannya selama di tahanan.

“Sebelum sidang pembacaan putusan, ada oknum wanita yang menemui asisten saya dan menyampaikan dapat membantu mengurangi hukuman jika saya memberikan imbalan sejumlah uang,” klaim Lina saat diwawancara oleh Grace Tahir dalam sebuah podcast.

Menanggapi pernyataan Lina Mukherjee yang viral di media sosial tersebut, Tim Juru Bicara PN Palembang atas persetujuan Ketua PN Palembang menyampaikan “Pernyataan Lina Mukherjee ini berpotensi menimbulkan fitnah bagi PN Palembang karena tidak disebutkan siapa wanita tersebut. Apakah benar pegawai atau hakim di PN Palembang?,” ujar Tim Juru Bicara PN Palembang.

Tim Juru Bicara PN Palembang juga menegaskan bahwa PN Palembang siap menerima kritik dan masukan terkait dengan proses pelayanan peradilan menuju pelayanan yang profesional dan terbaik untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung.

“Jika saudari Lina Mukherjee merasa dirugikan dan mempunyai bukti yang kuat, silahkan lapor ke Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung melalui aplikasi Siwas atau Komisi Yudisial,” tutup Tim Juru Bicara PN Palembang. (gi)