Pelayanan Buruk Berakibat Fatal oleh RS Milik Pemkot Surabaya, MBS: Yang Bertanggung Jawab Harus Mundur!

Surabaya, KABARGRESS.com – Adanya keteledoran dari Rumah Sakit milik Pemkot Surabaya, yang mengakibatkan pasien hingga meninggal dunia. Kejadian ini mendapatkan teguran berat dari Masyarakat Butuh Sehat (MBS).

Lasiono, selaku Koordinator MBS (Masyarakat Butuh Sehat) mengatakan, sejauh mana pelayanan prima yang harus diberikan oleh rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat kecil jangan sampai terulang kejadian beberapa hari yang lalu ke depan. Hal itu dikatakannya ketika dimintai tanggapan oleh para awak media terkait pelayanan medis di salah satu RSUD milik Pemkot Surabaya.

“Jangan sampai kejadian beberapa hari yang lalu terulang lagi ke depan. Sehingga menjadi sorotan publik yang tidak elok mengenai pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya,” katanya, Rabu (06/11/2024).

Menurut Lasiono, RSUD dr Mohamad Soewandhie diduga menelantarkan pasien yang berinisial R (68) yang dirawat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga pasien meninggal dunia. “Informasi yang kami terima, pasien tidak dilayani sebagaimana mestinya dan ini wajib menjadi koreksi dari berbagai pihak,” jelas Lasiono.

Lasiono menerangkan, persoalan pelayanan kesehatan yang terbaik harus dikedepankan oleh setiap rumah sakit plat merah milik Pemkot Surabaya. Jangan sampai masyarakat Surabaya merasa enggan untuk berobat atau memeriksakan kesehatannya.

Lasiono juga menambahkan, bahwa RSUD milik pemerintah merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang vital dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan rumah sakit dituntut untuk selalu melakukan perubahan, agar pelayanan itu dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat Surabaya takut dan enggan untuk berobat ke rumah sakit milik pemerintah daerah karena insiden kejadian ini. Sehingga yang dikhawatir malah masyarakat berobat ke rumah sakit swasta karena minimnya kepercayaan kepada rumah sakit milik pemerintah. Kondisi ini kan ironi,” terang Lasiono.

Sementara itu, terkait kejadian di RSUD Mohamad Soewandhi milik Pemkot Surabaya beberapa hari yang lalu yang sempat viral. Menurut Lasiono, bahwa siapapun yang bertanggung jawab di rumah sakit tersebut harus mundur, jika terjadi kelalaian atau kesalahan penanganan terhadap pasien.

Lasiono mengungkapkan, kejadian ini dalam konteks pelayanan kesehatan untuk warga kota butuh kebijakan tegas dari Pemkot Surabaya. Agar nama baik institusi tidak luntur atas kepercayaan pelayanan medis RSUD Dr. Mohamad Soewandhie di mata warga kota Surabaya.

“Mirisnya, insiden kejadian yang viral di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie ketika disaat Jawa Timur dan Kota Surabaya bersiap menghadapi pemilihan kepala daerah. Dan ini sangat disayangkan,” ungkap Lasiono.

Sepatutnya menurut Lasiono, kejadian buruk pelayanan medis ini harus menjadi perhatian serius bagi para calon Gubernur/Wakil Gubernur, dan calon Walikota/Wakil Walikota. Karena yang terjadi, warga Surabaya terkesan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan yang nyatanya menurut Lasiono masih belum baik-baik saja.

Oleh karena itu, Lasiono mengatakan kesehatan dan pelayanan medis jangan hanya sebagai bahan kampanye saja. Harus menyentuh akar persoalan, karena masih ditemukan buruknya pelayanan medis atau pelayanan kesehatan untuk warga Kota Surabaya.

“Kami meminta kepada Eri Cahyadi jika nanti terpilih sebagai Walikota Surabaya untuk mencari pejabat yang bisa memahami dan melayani warga Surabaya secara ikhlas sebagai posisi direktur RSUD Dr Mohamad Soewandhi. Sebagaimana komitmen Eri Cahyadi memimpin Pemkot Surabaya dengan memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga kota. Dan kami menyayangkan, bahwa kejadian di RSUD Soewandi disaat Eri Cahyadi lagi cuti untuk mengikuti proses Pilkada,” tandasnya.

Lasiono juga menambahkan, kami dari Masyarakat Butuh Sehat (MBS) Kota Surabaya menyatakan sikap:

1. Manajemen rumah sakit memberikan pelayanan terbaik untuk warga Surabaya.

2. Rumah sakit bertanggungjawab penuh terhadap pasien warga kota Surabaya.

3. Pemkot menindak tegas terhadap manajemen rumah sakit, jika terjadi kesalahan prosedur. Sehingga kejadian tidak terulang di rumah sakit lain milik Pemerintah Kota Surabaya.

“Dan terakhir yang ke 4, termasuk mengganti direktur RSUD Dr Mohamad Soewandhie sebagai wujud tanggungjawab sosial,” pungkasnya. (ZAK)