Pemprov Jatim Alokasikan Rp1 Triliun Lebih untuk Penguatan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Beasiswa Santri

Surabaya, kabargress.com – Menginjak usia Jatim yang ke 79, Pemerintah Provinsi Jatim terus meneguhkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung Jatim sebagai gerbang nusantara baru.

Salah satu bentuk kongkrit peningkatkan kualitas SDM ini adalah dengan menguatkan pendidikan pesantren. Penguatan SDM terus dilakukan sebagai program prioritas dan unggulan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2024.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim. Mulai dari pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pesantren modern.

“Perhatian untuk pesantren secara nyata kita lakukan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” tutur Adhy, Senin (14/10/24).

Program tersebut sengaja digulirkan, karena Madrasah Diniyah telah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.

“Terlebih kami di Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat konsen mendorong peningkatan IPM. Sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren,” ujar Adhy.

Adhy menjelaskan bahwa program BPPDGS (Bosda Madin) telah mengalokasikan lebih dari Rp 1 triliun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, alokasi mencapai Rp 200.456.190.000 untuk 38 Kabupaten/Kota, yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran. Program ini mencakup berbagai sasaran, termasuk santri, siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho, dan program kejar Paket A/B di pesantren.

“Bosda Madin dilaksanakan juga bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa khususnya dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan,” tegas Adhy.

Selain itu, Pemprov Jatim memberikan honorarium kinerja untuk Kepala Sekolah, Guru PAUD, TK, SD, dan SMP non-PNS se-Jawa Timur, dengan total Rp 19.368.000.000 per tahun. Pemprov juga memberikan beasiswa S1, S2, dan S3 kepada 5.683 santri dan guru madrasah diniyah, dengan rincian 3.080 penerima beasiswa S1, 1.355 beasiswa S2, 130 beasiswa S3, serta 995 beasiswa program M1 dan M2 di Ma’had Aly.

“Khusus untuk beasiswa S1 di Universitas Al Azhar Mesir, totalnya mencapai 123 mahasiswa yang kita kirim dengan beasiswa dari Pemprov Jatim,” tambah Adhy.

Sedangkan untuk infrastruktur pendidikan, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 157.080.473.527 untuk bangunan dan sarana prasarana PAUD, TK, SD, SMP, PKBM, SMA, SMK, dan pesantren dengan total 615 lembaga se-Jawa Timur. Selain itu, program Pendidikan Kesetaraan Vokasi dengan anggaran Rp 4.999.500.000 dialokasikan untuk 11 Kabupaten dengan IPM rendah di Jawa Timur.

“Kita yakin dengan apa yang sudah dan akan kita lakukan akan meningkatkan kualitas SDM kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekaligus menguatkan posisi Jatim sebagai Gerbang Nusantara Baru,” pungkas Adhy. (Ci)