Kerjasama Pemprov Jatim dan Poltekesos Bandung untuk Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Surabaya, kabargress.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menandatangani nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerjasama di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (14/10/24).

Penjabat(Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyatakan kerjasama ini mencakup berbagai aspek seperti penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial.

“Politeknik STKS Bandung adalah institusi yang sudah lama berdiri dan pernah menjadi satu-satunya sekolah pendidikan pekerjaan sosial di Asia. Kerjasama ini sangat penting untuk mengembangkan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur,” ujar Adhy Karyono.

Adhy Karyono menambahkan, melalui kerjasama ini, pihaknya akan fokus pada peningkatan kompetensi SDM, khususnya dalam ilmu pekerjaan sosial.

“Kami memiliki lembaga masyarakat yang menangani kesejahteraan sosial, sehingga memerlukan tenaga profesional. Maka ini sementara lagi dengan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) pun ada pelatihannya untuk pendampingan seperti peningkatan kompetensinya,” tambahnya.

Terkait dengan pengabdian masyarakat, Adhy mengatakan saat ini beberapa pihak melihat perkembangan dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial, perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial di Jawa Timur telah menjadi barometer bagi banyak pihak.

“Sehingga beberapa memang sudah berkunjung di sini. Dengan adanya kerjasama ini, maka tim peneliti kemudian dosen dan masiswa juga dari koneksinya dengan asing bisa juga nanti bekerja sama dengan Jawa Timur,” katanya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos), Suharma mengatakan kerjasama ini akan menyediakan dosen untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

“Pelaksanaannya tentunya nanti mahasiswa juga termasuk dosen itu akan belajar bersama di wilayah Provinsi Jawa Timur. Belajar untuk memahami kondisi sosialnya, belajar untuk memahami permasalahan, perkembangan permasalahan Kesejahteraan Sosial. Hasil dari pembelajaran ini akan menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Daerah,” ujar Suharma.

Suharma berharap kolaborasi melalui penandatanganan MOU ini bisa bermanfaat tentunya bagi masyarakat di Jawa Timur. “Tentunya sebagai perguruan tinggi di bawah kementerian sosial yang salah satu tugas pokoknya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini bisa berkontribusi juga bagi Pemerintah Daerah di Jawa Timur,” tutupnya. (Ci)