Pemprov Jatim Raih Paritrana Award 2024, Bukti Komitmen Maksimal dalam Perlindungan Ketenagakerjaan

Jakarta, kabargress.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2024 sebagai Provinsi Terbaik Inovasi Zona Jawa Bali. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin kepada Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Plaza BPJamsostek Jakarta, Kamis (12/9/24).

Penghargaan ini diberikan atas inovasi Pemprov Jatim dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Jatim.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemprov untuk terus memaksimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga terwujud universal coverage untuk para pekerja di Jatim.

“Alhamdulillah Jatim mendapat penghargaan Paritrana Award 2024. Ini menjadi bukti komitmen yang sudah kami tunjukkan untuk bisa memberikan perlindungan yang maksimal pada tenaga kerja di Jatim,” kata Adhy.

“Tentunya dengan penghargaan ini kita menjadi lebih termotivasi lagi bahwa negara harus memberikan perlindungan  secara penuh untuk menuju universal coverage di bidang ketenagakerjaan. Ini juga bagian penting dalam rangka upaya kita menahan laju atau mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim,” imbuhnya.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan Pemprov Jatim adalah melalui optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memberikan perlindungan sosial kepada petani tembakau dan pekerja rentan. Hingga saat ini, 21 kabupaten/kota di Jatim telah merealisasikan DBHCHT untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 211.353 pekerja.

“Program DBHCHT ini kami harap manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas terutama pekerja. Tentunya dengan optimalisasi DBHCHT ini sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan semakin turun,” katanya.

Tidak hanya itu, Adhy juga terus mendorong bupati, walikota di Jatim untuk meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya. Apabila ada daerah yang sumber pendanaannya terbatas, bisa dilakukan dengan alternatif pendanaan yang lain.

“Kemudian kita juga mengajak bupati/walikota untuk bisa memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjaannya baik di internal pemerintahan maupun juga di luar pemerintahan. Yang terbaru salah satunya adalah kita memberikan perlindungan kepada para relawan seperti Tagana,” katanya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim menargetkan peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 35%, dengan alokasi anggaran bagi 500 ribu petani tembakau dan pekerja rentan lainnya. Target ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2025, dengan rencana cakupan mencapai 40% melalui pengalokasian dana bagi 1 juta pekerja.

Sementara itu dalam sambutannya, Wapres RI KH. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negra dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

“Saya harap 2045 nanti 99,5 persen pekerja di Indonesia telah dapat terlindungi seluruhnya. Selain itu program jaminan sosial ketenagakerjaan juga penting diberikan kepada pekerja rentan seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima untuk menghadapi kondisi finansial darurat,” katanya.

“Untuk itu pemerintah daerah sampai tingkat desa kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS ketenagakerjaan melalui optimalisasi program jamsostek dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (Ci)