Surabaya, kabargress.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatatkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik V dalam kategori Pengelolaan JDIH tingkat Provinsi pada acara JDIHN Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemprov Jatim dalam mengelola JDIH secara optimal dan melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumentasi serta informasi hukum kepada masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, kepada Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono, yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Lilik Pudjiastuti, di Jakarta, Kamis (22/08/24).
Pj. Gubernur Adhy Karyono mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas penghargaan yang diterima. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan dan informasi hukum yang lebih baik.
“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk semakin profesional dalam mengelola sistem informasi terkait produk-produk hukum,” ujar Adhy.
Pemprov Jatim sendiri telah membangun layanan informasi hukum melalui Perpustakaan Biro Hukum. Koleksinya terdiri dari 70 persen dokumen hukum dan 30 persen dokumen umum, termasuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Keputusan dan Peraturan Gubernur, serta Staatsblad dan monografi.
Layanan ini juga tersedia secara digital melalui situs resmi https://jdih.jatimprov.go.id, memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.
Di akhir, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya menjaga momentum ini untuk terus berinovasi dalam pelayanan hukum. Ia mendorong agar konsultasi hukum juga diberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat demi memperkuat birokrasi dan sistem hukum yang ada.
“Pesan saya agar apa yang sudah kita capai ini, tidak berhenti sampai di sini. Namun terus dilakukan inovasi-inovasi baru, misalnya dengan memberikan ruang konsultasi hukum kepada masyarakat,” pungkasnya. (Ci)
More Stories
Menpar: Potensi Wisata Bali Utara dan Barat Belum Digali dan Disentuh Wisatawan
Hadirkan Inovasi Teknologi Terkini, PLN Nusantara Power Pamerkan Langkah Nyata Dorong Transisi Energi di Indonesia
Pj Gubernur Adhy Resmikan Gedung Sekber PHDI dan Lembaga Keagamaan Hindu Jatim