Mewujudkan Negara Maju dengan Penerapan Sistem Ekonomi Islam

Oleh Ummu Kholda

Pegiat Literasi, Komunitas Rindu Surga

Indonesia berambisi untuk menjadi negara maju atau lolos dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) pada tahun 2030 mendatang. Middle income trap sendiri adalah kondisi suatu negara yang berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, akan tetapi sulit keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan agar negara dapat lolos dari kondisi tersebut, maka pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 10.000 dolar AS atau setara dengan Rp150 juta per bulan selepas 2030 hingga 2045. (Tirto.co.id, 23/10/2023)

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini, pendapatan per kapita Indonesia di angka 4.700 dolar AS atau setara dengan Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Kemudian ke depannya ditargetkan naik 5.500 dolar AS atau Rp86 juta di 2024 dan ditargetkan 10 ribu dolar AS hingga 2045. “Itu berarti minimum income kita sekitar Rp10 juta per bulan, nah ini yang harus dicari sektor industri apa yang mampu memberikan salary Rp10 juta per bulan,” tambahnya.

Di laman yang berbeda, Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr. Hasto Wardoyo SpOG(K) justru menyoroti tingginya angka perceraian di Indonesia yang disebabkan karena toxic people (orang yang beracun/berdampak buruk bagi orang lain). Menurutnya mendidik anak cukup dengan asah, asih dan asuh. Yakni diajarkan ilmu agama yang baik, dikasihi dan diberi perlindungan sebaik-baiknya. Ia juga memaparkan dalam kegiatannya yang bertema keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa. Pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, hidup dalam lingkungan yang sehat, tidak ada yang kelaparan, kemiskinan ekstrem dan stunting. Karena untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia emas, stunting harus diturunkan. (Republika.co.id, 27/10/2023)

Berpotensi Gagal

Menurut Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 berpotensi gagal jika perekonomiannya tetap tumbuh di kisaran 5%. Hal itu diungkapkan dalam White Paper bertajuk Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029. Di sana terungkap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan perlu untuk menuju negara berpendapatan tinggi layaknya Cina, Malaysia, Korea Selatan, dan lainnya ketika mereka pertama kali masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi.

LPEM FEB UI juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan dan tak pernah jauh di atas kisaran 5%. Kondisi stagnan ini menurut Kepala LPEM Chaikal Nuryakin, seperti menandakan bahwa jalan Indonesia menuju 2045 saat ini bagaikan tengah membentur atap kaca di mana pun melangkah. Maka dari itu, ia mengingatkan pentingnya strategi cadangan untuk menavigasi perekonomian Indonesia jika gagal menjadi negara maju 2045. (CNBC Indonesia.com, 27/20/2023)

Ideologi Kapitalisme Penyebabnya

Peluang Indonesia gagal untuk menjadi negara maju tidak lain karena negara ini masih berlandaskan ideologi kapitalisme. Ideologi ini memposisikan Indonesia selalu berada pada posisi terjajah dan tergantung pada negara lain. Buktinya, meskipun negeri ini sumber daya alamnya begitu melimpah, akan tetapi atas nama investasi, kekayaan tersebut justru dikeruk oleh para kapitalis. Hal ini mengakibatkan sektor ekonomi menjadi rapuh, kemiskinan, badai PHK, dan kelaparan pun tak terelakkan terjadi di beberapa daerah.

Selain itu, tingkat kriminalitas juga tinggi karena tidak adanya kesejahteraan di dalam negeri. Belum lagi sumber daya manusianya yang cenderung lemah dan taraf berpikirnya juga masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari fenomena rapuhnya mental generasi saat ini. Seperti budaya fomo, flexing, literasi yang rendah dan sejenisnya.

Di sisi lain, justru muncul narasi aneh yang ingin menjadikan keluarga sebagai pondasi kemajuan bangsa. Dengan kata lain negara seolah melimpahkan tanggung jawabnya kepada keluarga. Padahal fungsi strategis keluarga adalah mencetak generasi pengisi peradaban. Sementara urusan kemajuan bangsa adalah tanggung jawab negara. Jadi bagaimana mungkin hal tersebut dapat terwujud?

Namun inilah faktanya, negara yang berlandaskan kapitalisme tidak mempunyai visi misi yang jelas bahkan cenderung abai terhadap tanggung jawab negara sebagai pengurus rakyat. Sehingga melimpahkan kemajuan bangsa pada keluarga.

Islam Mampu Menjadikan Negara Maju

Sebagai agama sekaligus ideologi, Islam pasti mampu membawa negaranya pada kemajuan bahkan menjadi negara adidaya. Namun semua itu hanya akan terwujud jika penerapannya dilakukan secara menyeluruh di setiap aspeknya. Bukan Islam yang dianggap hanya sebatas ibadah ritual semata.

Sistem ekonomi Islam berikut sistem politiknya jika diterapkan secara kafah (menyeluruh) akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan. Karena Islam memposisikan penguasa sebagai pengurus rakyat (raa’in). Sebagaimana sabda Rasul saw. yang artinya: “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam sistem Islam semua kebutuhan dasar rakyat menjadi tanggung jawab negara. Negara akan memenuhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas publik seperti transportasi, pendidikan, layanan kesehatan disediakan oleh negara dengan biaya semurah-murahnya bahkan gratis. Hal itu bisa dilakukan karena ditopang oleh penerapan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam menempatkan harta milik umum seperti sumber daya alam tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu. Akan tetapi hanya boleh dikelola oleh negara dan hasilnya akan digunakan untuk kemaslahatan rakyat.

Sementara untuk mengatasi kemiskinan, negara akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi para laki-laki yang sudah balig, agar dapat mengerahkan kemampuannya untuk mendapatkan harta. Baik untuk dirinya maupun keluarganya, sehingga akan tercukupi seluruh kebutuhannya. Negara akan mengembangkan industri-industri strategis untuk mengelola SDA yang tentu saja membutuhkan tenaga kerja para warganya. Bahkan dalam kondisi tertentu negara akan memberikan subsidi secara langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Sehingga tercipta kondisi perekonomian yang kuat, tidak rapuh seperti dalam sistem kapitalis.

Adapun keluarga mempunyai peran yang penting dalam menopang kemajuan negara. Keluarga yang mempunyai visi dan misi yang jelas, dan landasan keimanannya kuat akan menghasilkan generasi yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya akan tercipta juga masyarakat yang harmonis, kuat dan saling mendukung dalam segala kebaikan, termasuk dalam memajukan bangsa.

Dengan begitu maka akan terwujud negara yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain. Namun negara yang berdaulat bahkan adidaya yang sangat ditakuti oleh negara-negara lain. Sehingga jelaslah dalam hal kemajuan bangsa adalah negara itu sendiri yang mengupayakan bukan melimpahkan kepada keluarga. Wallahu a’lam bi ash-shawab.