BBM Naik Lagi, Rakyat Meringis Lagi

Oleh Reni Rosmawati
Ibu Rumah Tangga

September ceria
September ceria
September ceria
September ceria milik kita bersama

Begitulah sepenggal lagu lawas yang sempat dipopulerkan oleh salah satu penyanyi kenamaan tanah air, Vina Panduwinata. Dalam alunan syair lagu tersebut tergambarkan betapa bulan September bertabur dengan keceriaan bersama. Sayangnya, lirik lagu tersebut tak seindah realita hari ini. Bulan September kini jauh dari kata ceria. Sebab, kemiskinan, kekerasan, perjudian, hingga pergaulan bebas remaja masih menjadi momok bagi kita semua. Apalagi mulai 1 September 2023 kemarin, harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi kembali dinaikkan oleh PT Pertamina (Persero). Sehingga semakin bertambah ruwet masalah kita semua.

Diketahui, kenaikan harga BBM ini sebagai implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.k/MG.01/MEM/2022 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU. (CNBC Indonesia, 1/9/2023)

Adapun daftar harga BBM Pertamina non-subsidi di Jabodetabek setelah naik adalah: Pertamax Rp13.300 per liter, sebelumnya Rp12.400. Pertamax Turbo Rp15.900 per liter, sebelumnya Rp14.400. Pertamax Dex Rp16.900 per liter, sebelumnya Rp14.350. Dexlite Rp16.350 per liter, sebelumnya Rp13.950. Pertamax Green 95 Rp15.000 per liter, sebelumnya Rp13.500. Sementara untuk wilayah di luar Jabodetabek harga terbaru BBM Pertamina dapat diakses melalui laman resmi MyPertamina. (Bisnis.com, 1/9/2023)

Menzalimi Rakyat

Astaghfirullah al-azhim, lagi dan lagi rakyat terzalimi dengan berbagai kebijakan yang menyesakkan dada, seolah tak berkesudahan. Sudahlah rakyat dibuat susah dengan kenaikan hampir seluruh barang-barang kebutuhan pokok, biaya kesehatan dan pendidikan mahal, kini rakyat kembali dibuat sesak nafas dengan dinaikkannya BBM non-subsidi. Meski memang yang naik adalah BBM non-subsidi, tetapi tetap saja kebijakan ini tentunya memberatkan rakyat yang menggunakan kendaraan pribadi.

Pada faktanya, kenaikan harga BBM non-subsidi akan berdampak besar pada kehidupan dan laju ekonomi rakyat. Bagaimana tidak, dinaikkannya harga BBM ini tidak menutup kemungkinan akan membuat masyarakat yang biasanya menggunakan BBM non-subsidi beralih kepada BBM bersubsidi. Apalagi saat ini penjualan BBM bersubsidi itu dibatasi dengan kuota serta hanya dapat digunakan oleh konsumen dari kalangan tertentu. Kondisi ini nantinya akan mendorong masyarakat secara keseluruhan mau tidak mau membutuhkan juga BBM non-subsidi yang terjangkau. Sehingga nanti bisa jadi BBM bersubsidi pun akan mengalami kenaikan harga karena menjadi rebutan di pasaran. Di sisi lain, kembali naiknya BBM non-subsidi, dipastikan akan membuat harga-harga kebutuhan lain ikut merangkak. Karena faktor distribusi barang dan jasa senantiasa menggunakan BBM.

Namun sayang pemerintah seolah menutup mata akan hal ini. Dampak memberatkan rakyat seolah tidak menjadi prioritas dan perhatian pemerintah

Akibat Sistem Kapitalisme-Neoliberal

Sejatinya, gonjang-ganjing penjualan migas di tanah air, tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem Kapitalisme-Neoliberal. Sistem rusak yang telah nyata menyengsarakan dan gagal mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Paradigma kepemimpinan dalam sistem kapitalisme-neoliberal bukan dalam rangka meriayah (mengurus) rakyat. Melainkan demi memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi korporat. Kebijakan kapitalistik dalam sistem ini telah memberikan kebebasan kepada para korporat dalam berinvestasi dan mengelola sumber daya alam negeri ini. Dalam sistem ini, kebutuhan vital termasuk BBM diserahkan pengadaanya pada korporat, dimana tentu orientasinya adalah keuntungan semata, bukan prinsip pengurusan rakyat.

Mirisnya, negara hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan kepentingan mereka melalui pengesahan undang-undang. Lahirnya UU NO. 20 Tahun 2001 tentang Liberalisasi Migas dan terbitnya UU NO. 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi bukti nyata akan hal ini. Sejak kedua UU ini disahkan, para korporat dilegalkan mengeksploitasi dan mengeruk kekayaan alam negeri ini seperti migas dan aneka pertambangan dengan dalih investasi. Sedangkan rakyat, dijadikan pasar dagangnya. Rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga yang mahal, padahal BBM adalah salah satu kebutuhan pokok yang seharusnya disediakan dengan murah atau bahkan gratis. Inilah realitas pengelolaan BBM dalam sistem kapitalisme-neoliberal.

Pengelolaan BBM dalam Sistem Islam

Tidak demikian dalam sistem Islam. Pengelolaan BBM dalam sistem Islam akan dijalankan sesuai syarak dan hanya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Dalam Islam, BBM tidak boleh dikelola oleh individu ataupun korporasi. Karena dalam pandangan ekonomi Islam, BBM termasuk kategori kepemilikan umum sehingga harus dikuasai dan dikelola oleh negara secara mandiri, untuk kemudian hasilnya didistribusikan kepada rakyat secara adil dan merata. Tanpa memandang kaya ataupun miskin.

Rasulullah saw. bersabda: “Umat muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. AHMAD)

Hadis ini menegaskan bahwa seluruh harta milik umum (SDA), tidak boleh dieksploitasi apalagi dikuasai oleh individu ataupun kelompok tertentu. Tersebab itulah jika Islam diterapkan dalam sebuah institusi negara, maka kemungkinan kekayaan alam dikuasai oleh swasta baik lokal maupun asing akan tertutup rapat. Sebab, adanya BBM dalam Islam tiada lain untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk korporat.

Sejarah mencatat, dahulu ketika Islam diterapkan sebagai sistem kehidupan, hampir 14 abad lamanya, seluruh rakyat hidup dalam naungan keberkahan dan kesejahteraan. Harga kebutuhan pokok terjangkau, biaya pendidikan dan kesehatan murah bahkan gratis. Hal ini karena Islam mewajibkan negara agar menyediakan dan memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat dengan sebaik mungkin. Islam pun mewajibkan negara dan penguasa supaya menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab mengurus, melindungi, dan memastikan kemaslahatan rakyat secara maksimal.

Negara yang berlandaskan Islam berpandangan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat adalah melayani dan mengurus, bukan berbisnis. Tersebab itulah, negara dalam sistem Islam akan berjuang sekuat tenaga menjamin ketersediaan seluruh kebutuhan vital rakyat termasuk BBM dan kebutuhan pokok lainnya dengan semaksimal mungkin. Negara dan penguasa dalam sistem Islam akan bertindak sebagai penanggung jawab yang menyediakan BBM. Sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah.

Demikianlah sedikit penjelasan tentang betapa hebatnya sistem Islam dalam mengelola SDA dan memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyat. Sungguh, pengelolaan SDA khususnya minyak bumi oleh negara sebagaimana tuntunan Islam akan memudahkan tersedianya kebutuhan BBM. Kita tidak akan dihantui dengan naiknya harga BBM. Karena itu, masih adakah alasan bagi kita menolak sistem Islam diterapkan dalam kehidupan? Wallahu a’lam bi ash-shawwab.