
Oleh Ine Wulansari
Ibu Rumah Tangga
Bencana kekeringan sedang melanda Distrik Labewi dan Distrik Angandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat bencana ini, warga setempat mengalami kelaparan sehingga menyebabkan enam orang meninggal dunia, satu di antaranya adalah anak-anak. Para korban meninggal diduga mengalami lemas, diare, panas, dan sakit kepala karena mereka terpaksa mengonsumsi ubi busuk akibat gagal panen.
Kekeringan atau musim kemarau panjang sudah terjadi sejak bulan Juni 2023 lalu, yang memberi dampak pada masyarakat di sana. Mereka kelaparan sebab panen gagal dan juga sulitnya mendistribusikan bahan makanan karena ada gangguan keamanan dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Hal ini diutarakan oleh Bupati Puncak Willem Wandik yang mengatakan, bahwa penanganan bencana sulit dilakukan lantaran pihaknya terhambat aksesnya untuk menyalurkan bantuan logistik. Maskapai penerbangan pun khawatir melakukan penerbangan, karena gangguan keamanan di wilayah tersebut. (viva.co.id, 30 Juli 2023)
Bantuan Terhalang KKB
Penderitaan yang dialami masyarakat di Papua tak hanya sebatas ketiadaan bahan makanan saja. Hal tersebut diperparah dengan gangguan keamanan dari pihak KKB yang secara langsung menghalangi masuknya bantuan. Apalagi, bantuan hanya bisa disalurkan dengan berjalan kaki. Tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama. Cara lainnya yang mudah yakni dengan menggunakan pesawat. Namun karena faktor keamanan, sangat susah mencari jasa penerbangan disebabkan daerah tersebut merupakan jalur perlintasan KKB.
Seperti pengalaman sebelumnya, diketahui bahwa ada kasus penyanderaan pilot Susi Air oleh KKB. Hal ini yang menjadi alasan maskapai takut menuju ke distrik tersebut. Belum lagi, dengan kejadian penembakan pesawat yang belakangan ini dialami. Tentu saja rangkain kejadian tersebut, membuat pilot maupun maskapai mengalami trauma akan hal itu.
Meski demikian, pada akhirnya bantuan logistik bisa sampai di daerah bencana. Bupati Puncak Willen Wandik terbang dengan menggunakan pesawat Reven Global Air Transport PK RVV yang take off dari Bandara Mozes Kilangin, Timika menuju Bandara Angandume. Willen berharap, ke depannya bantuan akan mudah tersalurkan mengingat bencana kekeringan akan terjadi lebih panjang. Ia bersama TNI dan Kepolisian, menjamin keselamatan para pilot yang membawa bantuan untuk penduduk setempat.
Penderitaan Di Tengah Limpahan SDA
Ironisnya, bencana yang dialami warga Papua terjadi di tengah sumber daya alam yang melimpah ruah di tanah mereka. Menelisik kejadian yang dialami masyarakat di sana sungguh menyayat batin. Meski benar kelaparan yang menimpa sebagian disebabkan faktor perubahan cuaca ekstrem, tetapi bukankah penderitaan masyarakat Papua seakan mengisyaratkan bahwa kemiskinan dan kelaparan tersebut sudah sejak lama terjadi.
Seperti kita ketahui, PT Freeport sebagai perusahaan tambang emas besar telah berdiri di sana hampir setengah abad. Nyatanya, keberadaan perusahaan ini tidak memberi dampak apapun terhadap seluruh masyarakat Papua. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang seakan dibiarkan oleh pemerintah. Bagaimana tidak, di tengah keberlimpahan SDA di Papua, kemiskinan merajalela. Pendidikan, keamanan, dan kesehatan, tak didapat masyarakat. Belum lagi KKB yang mengancam keselamatan warga tak kunjung mendapat solusi yang menyelesaikan.
Kekayaan alam di Papua bukan hanya tambang emas, tetapi ada juga minyak, gas bumi, tembaga, dan perak menjadi aset yang menjanjikan. Data Kementerian ESDM mencatat tahun 2020, Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Dengan ini, jumlah cadangan bijih emas Indonesia terbesar ada di tanah Papua, yakni sebesar 52%. Begitu juga dengan tembaga, Papua diketahui kaya akan tembaga. Bahkan, berdasarkan data Freeport McMoran yang mengoperasikan tambang tembaga salah satu hasil tambang terbesarnya ada di Bumi Papua. Pada 2021, Tambang Grasberg yang ada di Papua, Indonesia, memproduksi 1,34 miliar pon tembaga.
Papua juga memiliki sebanyak 2.051 juta ton biji untuk cadangan perak. Berdasarkan data Booklet Perak yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020, ini cadangan sumber daya yang dimiliki tanah Papua. Namun sayang, kekayaan yang dimiliki menjadi target asing. Tak heran banyak perusahaan asing yang berebut izin ingin melakukan eksploitasi. Sekalipun pemerintah mengelolanya, dapat dipastikan bukan untuk kepentingan warga Papua. Melainkan sudah ada cengkeraman oligarki yang menjerat. Pada akhirnya, masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan.
Ditambah lagi sistem ekonomi yang diterapkan berbasis Kapitalisme Sekuler sehingga menyebabkan segala bentuk SDA dikuasai pihak asing dan swasta. Pada akhirnya, distribusi ekonomi hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan demikian, kelaparan warga Papua bukan semata faktor cuaca. Melainkan hilangnya peran negara sebagai pengayom dalam menjaga, memelihara, dan membuat rakyat sejahtera. Sebab SDA tidak dikelola langsung secara mandiri, melainkan diserahkan pada pihak lain.
Islam Menghilangkan Penderitaan
Paradigma Islam yang berdasarkan akidah, memandang bahwa seorang pemimpin wajib memelihara urusan umat secara menyeluruh. Ketika terjadi bencana kekeringan akibat cuaca tak menentu yang menyebabkan warganya kelaparan, Islam akan memperbaiki secara total distribusi ekonominya. Jangan sampai terjadi kelangkaan barang yang membuat rakyat tidak memperoleh bahan pokok sebagai kebutuhan dasar.
Sejatinya, yang diperlukan rakyat saat ini adalah kepemimpinan yang bersandar pada sistem yang kuat yakni kepemimpinan berasaskan akidah Islam. Dengan akidah inilah, pemimpin akan menempatkan diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus rakyat. Tidak ada kata kompromi dengan para kaki tangan Kapitalis, apalagi menyerahkan SDA kepada pihak asing dan swasta.
Dalam pangkuan syariat, baik warga Papua maupun rakyat keseluruhan akan memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan. Dengan sistem dan kepemimpinan Islam, kebutuhan asasi rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan terpenuhi.
Kesejahteraan di Papua akan terwujud jika pengaturan seluruh urusan rakyat dikembalikan pada Islam. Dengan kebijakan politik ekonomi Islam, kekayaan alam yang dimiliki Papua dan wilayah lainnya diposisikan sebagai harta milik umum. Dalam Islam harta tersebut akan dikelola oleh negara dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh ada swastanisasi dan kapitalisasi di dalamnya.
Oleh karena itu, jika pengelolaan SDA dilakukan secara benar dan diatur langsung oleh negara, maka kesejahteraan akan diperoleh seluruh rakyat di manapun. Melalui sistem dan kepemimpinan Islam yang menerapkan syariat kafah, segala penderitaan hidup akan sirna berganti hidup penuh berkah dan bahagia.
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-‘Araf : 96).
Wallahua’lam bish shawab.
More Stories
Dampak Pemidanaan Guru oleh Ortu Siswa Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Masa Depan
Sumber Daya Alam Melimpah, Mengapa Rakyat Susah?
KURSUS ALKITAB GRATIS YANG MENGUBAH KEHIDUPAN