Komisi A Sebut APBD Kota Surabaya Tahun 2024 Mentok Rp10,6 T

Surabaya, KABARGRESS.com – Finalisasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2024 yang berlangsung tertutup di gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (4/8/2022) sore, ternyata target pendapatan hanya Rp 10,6 triliun. Ini menurun jika dibanding tahun sebelumnya (2023) yang mencapai Rp 11, 3 triliun.

“Ya, kita marathon rapat-rapat tentang APBD 2024. Ini masih
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), ” ujar salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud usai rapat dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya.

Dia mengatakan, pada hari pertama pembahasan APBD 2024, Pemkot Surabaya menulis target pendapatan Rp 10,4 triliun. Setelah dibahas bersama di hari kedua, target pendapatan diubah, dinormalisasi, dan potensi-potensinya dikembalikan sehingga menjadi Rp 10,7 triliun.

Pada hari ketiga, atau finalisasi pembahasan APBD 2024, ternyata target pendapatan yang justru mengalami penurunan menjadi Rp10, 6 triliun. Meskipun di sini ada revisi-revisi, tapi tetap turun. “Inti dari akumulasi APBD 2024 hanya Rp 10,6 triliun, tak bisa dinaikkan lagi,” ungkap dia.

Apa alasan Pemkot Surabaya tak bisa menaikkan target pendapatan 2024? Machmud menuturkan, jika Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang diketuai Ikhsan yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) telah melakukan rapat koordinasi (rakor) terbatas dengan Wali Kota Eri Cahyadi. Intinya, Wali Kota tidak sanggup untuk menaikkan target pendapatan 2024. Jadi kemampuan pemkot mentok Rp 10,6 triliun.

“Tadi Pak Ikhsan menyampaikan di forum setelah kemarin Tim Anggaran Pemkot Surabaya rapat dengan Wali Kota, bahwa kemampuan Pemkot Surabaya hanya segitu (Rp 10,6 triliun). Pak Wali kota sudah tidak sanggup lagi menaikkan. Ya begitu saja, tak ada argumen-argumen lain karena Wali Kota tidak langsung menyampaikan sendiri. Ya, jadinya seperti ini, malah turun lagi,” ungkap Machmud.

Lebih jauh, dia menilai target pendapatan 2024 sebesar Rp 10,6 triliun tidak realistis. Ini jauh di bawah potensi yang dimiliki Kota Surabaya. “Kalau menurut saya potensinya itu Rp 11,5 triliun. Jadi, ini memang harus digenjot oleh pemkot. Kalau target Rp 10,6 triliun itu auto pilot saja, tidak usah Wali Kota, tetap akan dapat (tercapai). Wong ini di bawah potensi Kota Surabaya seperti ini, ” tandas dia.

Mantan jurnalis ini mengaku sangat prihatin dengan kondisi pemkot yang sedang tidak baik-baik saja ini. Karena data-data yang disampaikan bagus dan menarik dalam tulisan-tulisan, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. “Saya menemui banyak kendala, banyak masalah yang tidak seperti diceritakan di sini (uraian data-data), ” jelas dia.

Misalnya, Dinas Pendidikan anggarannya ditambah, ditambah. Untuk belanjanya ada tambahan Rp 442 miliar. Sehingga total belanja itu Rp 10,8 triliun. Sedangkan pendapatan Rp 10,6 triliun. Karena itu, ada kemungkinan defisit anggaran dalam perjalanannya nanti.

Di sini ada belanja Dinas Pendidikan untuk membeli seragam. Padahal, menurut Machmud, di lapangan banyak siswa yang tidak dapat seragam gratis. “Saya saksinya. Saya ikut membayari sekolah anak- anak yang sudah masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keluarga miskin (gamis) itu, tapi di lapangan tidak dapat seragam. Saya yang ke sekolah membelikan seragam. Ini ada fotonya, tanggal, dan sekolahnya. Ini SMP negeri juga tak dapat, ” ungkap dia.

Kemudian ada kesehatan. Anggaran untuk kesehatan ini banyak yang ditambah. Tapi, menurut Machmud, mana anggaran yang digunakan untuk orang sakit. Mereka pergi ke rumah sakit tetap harus bayar dan antre. Mana perubahan dari penambahan anggaran? “Pelayanan di lapangan tidak ada perubahan. Orang miskin ya tetap saja susah,”tandas dia.

Terkait dampak bagi warga jika target Rp 10,6 trilliun itu tak tercapai, Legislator Partai Demokrat ini menandaskan, jika target tersebut tak tercapai, maka dampaknya adalah pembangunan berkurang. Lantaran pembangunan dan peningkatan pelayanan ke masyarakat ini bersumber dari Rp 10,6 triliun. Itupun ada belanja pegawai sekitar Rp 3 triliun, dan itu pasti terserap.

“Kalau target Rp 10,6 tak tercapai, ya harus ditelusuri ada yang salah di dalam Pemkot Surabaya, itu akan terbukti. Apa yang salah, ya manajemennya ada yang salah,”tegas dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apa bisa turun? Machmud menegaskan, dirinya tidak mengarahkan ke situ. Tapi kalau ada yang salah, kemudian (KPK) mau turun ya enggak apa-apa diperiksa. “Ada apa targetnya kok enggak bisa tercapai, kemana uangnya. Potensi tinggi tapi pendapatan rendah, “jelas dia. (ADV)

Teks foto: Moch Machmud