Surabaya , KabarGress. Com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jatim terutama melalui pengembangan industri,sebab industri merupakan pilar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, industri harus jadi tujuan jika kesejahteraan ingin meningkat.
“Agar bisa mengungkit kesejahteraan masyarakat, industri jangan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi ,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini saat menjadi narasumber pada acara Ruang Ide “Revitalisasi Agroindustri menuju Industri Mandiri” di Ruang Semanggi Graha Pena Lt. 5 Jl. A. Yani No. 88 Surabaya, Senin (29/1) pagi.
Semakin majunya sektor industri di Jatim, lanjut Pakde Karwo, juga akan mewujudkan pembangunan ekonomi Jatim yang inklusif. Dengan iklusivitas maka membantu optimalisasi potensi sumber daya daerah dan sekaligus terwujudnya lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan.
Ditambahkan, agar industrialisasi bisa semakin maju, Pemprov Jatim memberikan government guarantee seperti perijinan yang mudah, ketersediaan lahan, tersedianya pasokan listrik, dan sumber daya manusia yang terampil dan demokratis.
Selain itu, di Jatim telah tersedia tujuh kawasan industri yang tersebar di beberapa wilayah diantaranya satu kawasan di Surabaya, tiga kawasan di Kab. Gresik, 1 kawasan Kab. Sidoarjo, satu kawasan di Kab. Mojokerto dan satu kawasan di Pasuruan. Ketujuh kawasan industri tsb berada diatas lahan seluas 4.759,5 ha.
Share Industri Jatim terhadap PDRB Jatim Capai 28,79 Persen
Berdasarkan data BPS Jatim, sektor industri di Jatim telah menyumbangkan sebanyak 28,79 persen terhadap PDRB atau 21,18 persen tingkat nasional. Nilai kontribusi industri terhadap PDRB tersebut menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan share industri di atas 20 persen, selain Jabar.
“Hanya ada dua provinsi sebagai provinsi industri, yaitu yang sharenya sektor industrinya terhadap PDRB lebih dari 20 persen yakni Jatim dan Jabar,” kata Pakde Karwo.
Menurutnya, sektor industri di Jatim banyak ditopang oleh industri kecil menengah atau usaha mikro, kecil dan menengah. “Di Jatim industri kecil menengahnya paling kuat. Ini struktur yang paling baik di industri. Dengan demikian, UMKM menjadi basis kesejahteraan masyarakat,” puji orang nomor satu di Jatim sambil memaparkan visi dan misi industrialisasi Jatim yakni terwujudnya industri Jatim yang berdaya saing global dan berkelanjutan.
Masukkan Teknologi Informasi Untuk Industri
Melihat potensi industri yang ada, Pemprov Jatim berkeinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan industri di Jatim. Salah satunya dengan dengan memasukkan teknologi informasi (IT) pada industri karena dapat memotong tata niaga. Peran IT terhadap sektor industri juga mampu meningkatkan daya saing menjadi lebih murah, lebih berkualitas dan lebih cepat.
Penerapan IT terhadap industri, jelas Pakde Karwo, melalui terbangunnya Jatim Smart Province, dengan tiga hal yang bisa mewujudkannya, yaitu adanya smart governance, smart industri, dan smart economy.
Smart governance, lanjutnya, bisa didapat dengan adanya keterbukaan informasi dan tersedianya pusat data yang terintegrasi, adanya kebijakan yang membantu dalam melayani masyarakat, serta menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis IT yang terintegrasi. Smart industri bisa dilakukan membantu IKM yang kecil menjadi lebih efisien.
Sebagai contohnya pemerintahharus membantu IKM melalui tidak menarik pajak bagi usaha kecil, memberikan suku bunga murah, dan mempermudah perijinan. Sedangkan smart economy diperoleh dengan cara meningkatkan daya saing. Jika disederhanakan daya saing menjadi tiga hal yaitu kualitasnya lebih baik, harganya lebih murah, dan distribusinya lebih cepat.
Sementara itu, Direktur Utama PTPN XI Ir. Moh. Cholidi mengatakan, PTPN XI berkeinginan untuk melakukan revitalisasi menuju industri modern dan terintegrasi. Pada tahun 2018, revitalisasi dilakukan pada PG Jatiroto dan PG Asembagus dengan memperbesar kapasitas giling dan perbaikan kualitas produk. Jangka pendek, revitalisasi dilakukan guna mendukung pencapaian Jatim sebagai lumbung gula nasional.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Situbondo H. Dadang Wigiarto, SH menyampaikan rekomendasi terkait revitalisasi industri di Situbondo.
Salah satu rekomendasinya, manajemen PTPN XI memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan tetap, musiman, outsourcing, borongan, paruh kerja waktu dengan total 1.928 orang di 3 Pabrik Gula. ( hery)
More Stories
Raperda APBD Jatim 2025 Resmi Disetujui, Pj Gubernur Adhy Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas
Peringatan HKN 2024, Pj. Gubernur Jatim Komitmen Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
SIAP MENANGKAN PILKADA PDIP GELAR PELATIHAN SAKSI