Gubernur Optimis Pusat Informasi Go Public, Mampu Perluas Potensi Ekonomi Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo optimis pembukaan Pusat Informasi Go Public ,Bursa Efek Indonesia, akan mampu memperluas potensi ekonomi Jatim. Sebab keberadaan pusat informasi sekaligus konsultasi tersebut bisa memberi solusi bagi perusahaan yang ingin menambah modal untuk pengembangan usahanya.

“Pusat Informasi Go Public ini akan membuat peluang kapitasi Jatim menjadi lebih efisien, karena selain perusahaannya mendapat fresh money dari pasar modal pengelolaannya juga akan semakin profesional,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat meresmikan Pusat Informasi Go Public di Gedung Bursa Efek Indonesia/BEI, Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution No. 21, Surabaya, Selasa (29/08/2017).

Pakde Karwo menjelaskan, layanan informasi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah ikut Initial Public Offering/IPO, tapi juga bagi perusahaan baru yang ingin menjadi perusahaan publik. “Posisi Jatim sebagai hub Indonesia timur memang membutuhkan pembiayaan besar, tapi juga merupakan peluang jika bisa dimaksimalkan apalagi pasarnya mencapai hampir 120 juta orang ,” imbuhnya.

Ditambahkan, prioritas Pemprov Jatim saat ini yakni aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kalangan dunia usaha. Selain itu, yang terpenting adalah memperbesar kapasitas perusahaan yang ada dengan penambahan modal. Hal ini dirasa lebih efektif daripada mencari investor baru karena tidak perlu ijin prinsip, terkait urusan tanah dan lainnya. “Daripada harus mencari investor untuk melakukan direct investment, lebih baik menambah modal perusahaan sehingga prospektuknya lebih jelas,” terang Pakde Karwo.
Menurut Pakde Karwo, saat ini uang yang beredar di Jatim mencapai Rp. 500 trilyun, namun ada sekitar Rp. 360 trilyun uang yang ada di masyarakat belum masuk pada industri jasa keuangan. Oleh sebab itu sosialisasi harus gencar dilakukan utamanya lewat Baitul Maal wa Tamwil (BMT), karena jumlah ponpes di Jatim mencapai 7 ribu.

“BMT harus menjadi bagian bridging, sehingga bisa masuk dan menjadi bagian pada pembiayaan kita yang kurang,” ungkap Pakde Karwo.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan dirinya telah mengirimkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi corporate bond. Solusi ini dinilainya tepat karena pengusahan tidak harus memiliki agunan yang lengkap untuk mengajukan kredit. Nantinya akan dibentuk tim appraisal yang kredibel, sehingga setiap pengusaha yang profesional tetap bisa mendapat kredit meski agunannya tidak ada.

“Saya berharap OJK bisa mendukung usulan kami, sebab pola itu akan digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Probolinggo,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur PT. BEI Nicky Hogan menyampaikan, tujuan didirikannya Pusat Informasi Go Public adalah agar semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan peluang memperoleh pendanaan. Selain itu, juga untuk mempermudah akses masyarakat Jatim mengakses pendanaan, sehingga peningkatan ekonomi di pasar modal bisa dinikmati semua pihak. “Kehadiran Pusat Informasi Go Public itu diharapkan bisa memperbanyak kehadiran perusahaan dalam memanfaatkan pendanaan dari pasar modal,” harapnya.

Nicky sapaan lekat Direktur PT. BEI menjelaskan, kontribusi pasar modal terhadap perekonomian nasional semakin signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada total penggalanangn dana pada tahun 2016 mencapai Rp. 674 trilyun, bahkan sampai Juli 2017 telah mencapai Rp. 481 trilyun.
Nilai ini lebih besar daripada pencapaian tahun 2015 dan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah total investor hingga Juli 2017 telah menembus 1 juta investor, di Jatim sendiri mencapai 71 ribu investor.

“Investor Jatim termasuk paling aktif, nilai rata-rata transaksi hariannya mencapai Rp. 500 milyar dari total seluruh transaksi Indonesia yaitu Rp 7,5 trilyun,” terangnya.

Turut hadir Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, Kepala Kantor Regional 4 Jatim OJK Sukamto, Direksi Self Regulatory Organizations, Anggota Bursa dan pelaku industri jasa keuangan di Jatim, serta beberapa perwakilan kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. ( hery)