KADIN Paparkan Standar Kelayakan Dalam Membangun Kerjasama Usaha untuk Pesantren

Surabaya, KabarGRESS.com – Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Jawa Timur sedang menyiapkan agenda besar untuk memperkuat ekonomi umat lewat pondok pesantren (Ponpes) di Jawa Timur. Setidaknya, 17 Ponpes besar di Jawa Timur dilibatkan dalam agenda yang diberi nama Temu Bisnis Pesantren, selama 2 hari di Universitas Darussalam, Ponpes Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Sebelum acara itu dilaksanakan, sejumlah persiapan dilakukan oleh Bank Indonesia KPw Jawa Timur. Diantaranya Sosialisasi dan Diskusi Temu Bisnis Pesantren, dengan mengundang sejumlah stake holder Bank Indonesia. Sosialisasi ini dilaksanakan pada Jumat, 11 Agustus 2017 di Kantor Bank Indonesia KPw Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, hadir diantaranya dari Ponpes Al Amin Pamekasan, Ponpes Tebu Ireng Jombang, Ponpes Darussalam Gontor, dan beberapa Ponpes lainnya. Hadir pula Tim Ahli Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Dr Ir Jamhadi, MBA, Samsul Hadi mewakili Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur (ISMI Jatim), Margo Herlambang dari Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), dan pimpinan Bank Indonesia KPw Jatim.

Jamhadi yang hadir mewakili KADIN Jatim di bawah kepemimpinan Bapak La Nyalla Mattalitti menjadi salah satu key note speaker, disamping Samsul Hadi dan Margo Herlambang. Di hadapan perwakilan Ponpes se Jatim itu, tema yang disampaikan Jamhadi ialah “Standar Kelayakan Dalam Membangun Kerjasama Usaha”.

Jamhadi yang juga Ketua KADIN Surabaya 2 periode ini menjelaskan, Jawa Timur dengan jumlah penduduk kurang lebih 39 juta jiwa memiliki kontribusi terbesar kedua nasional sebesar 16% serta sebagai provinsi yang memiliki daya saing tertinggi kedua diantara provinsi-provinsi se Indonesia.

Angkatan kerja di Jawa Timur sebanyak 22 juta orang, dengan komposisi 27% petani, 25% di konstruksi, 16% di hotel dan distribusi, serta 5% di sektor transportasi dan komunikasi.

Yang patut dibanggakan, dari data Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) yaitu Lembaga di bawah Nahdlatul Ulama (NU), di Jawa Timur terdapat 8.000 pondok pesantren. “Itu merupakan berkah tersendiri bagi Jawa Timur untuk mengembangkan usaha berbasis syariah,” kata Jamhadi.

Dalam menumbuhkembangkan usaha berbasis syariah termasuk di dalamnya produk halal, banyak sekali pesantren-pesantren yang menerapkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sekolah hingga rumah sakit.

”Untuk itu, perlu ditingkatkan lagi pengelolaannya tidak hanya bagu umat muslim tapi bagi masyarakat secara luas,” jelas Jamhadi, yang jadi salah satu Anggota Pembina ISMI Jatim ini.

Diakui Jamhadi, produk halal dan bisnis syariah sangat potensi untuk Umat Islam di Indonesia. Produk halal meliputi makanan dan minuman, kosmetik bisnis syariah perhotelan, rumah sakit, BMT, transportasi, wisata religi, hingga pendidikan. Nilai bisnis halal dan syariah mencapai USD 6 miliar dengan melayani sekitar 3 miliar penduduk dunia.

“Selain peluang usaha tersebut, usaha kreatif sangat besar potensinya. Rata-rata negara yang dapat pendidikan kreatif memiliki income per kapita kaya dan sejahtera. Kita income per kapitanya masih 4000. Untuk itu, kurikulum sektor pendidikan harus adaptif dan update termasuk diajarkan menyiapkan business plan untuk ide jadi bisnis,” ujar Jamhadi selaku Direktur Utama PT Tata Bumi Raya.

Jamhadi juga menyinggung tentang tantangan dunia usaha di era global ini. Menurut Jamhadi yang juga East Java Globl Economic Service ini, tantangan dunia usaha di era global meliputi daya saing usaha, birokrasi usaha, tumpang tindih peraturan perundangan terkait dunia usaha, keselarasan dan kecepatan koordinasi pusat dan daerah, logistic cost, infastruktur, upah naik terus, produktivitas dan tenaga kerja, faktor eksternal, rasio jumlah usaha belum cukup.

“Solusinya dengan kekayaan intelektual dari masyarakat Jatim, dan adanya paket kebijakan pusat dan daerah saat ini. Maka Insha Alloh tantangan yang dimaksud menjadi peluang usaha dan bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan umat,” ujar Jamhadi. (ro)